KPPOD Dalam Berita


Pasca Pencabutan Wewenang Executive Review atas Perda

Pasca Pencabutan Wewenang Executive Review atas Perda

Mengingat kualitas Perda Kab/Kota masih jauh dari kondisi ideal maka MA selayaknya harus segera membenahi sisi pedoman hukum acara, daya eksekusi putusan, penguatan dari sisi kualitas putusan dan penguatan kapasitas hakim.

read more...


Pemerintah Fokus pada Pembangunan Sosial

 Pemerintah Fokus pada Pembangunan Sosial

Pe­ngelolaan perbatasan negara ta­hun ini akan difokuskan pada penyiapan sarana dan prasarana pembangunan sosial dan ekono­mi. Selain menuntaskan persiap­an penguatan pertahanan di per­batasan, pemerintah juga mem­prioritaskan pembangunan seko­lah dasar, pusat kesehatan ma­syarakat, dan pasar.

read more...


1.135 Desa Belum Terima Dana

1.135 Desa Belum Terima Dana

Akibat delapan pemerintah kabupaten belum melengkapi persyaratan, 1.135 desa terancam tak menerima dana desa tahap pertama tahun anggaran 2017. Batas akhir penyaluran dana desa dari pusat ke daerah adalah 31 Juli atau sekitar tiga minggu lagi.

read more...


Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

 Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

Pen­cabutan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan per­aturan daerah (perda) oleh Mahkamah Konstitusi dinilai menghambat upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah pu­sat. Putusan ini juga berpotensi mengancam iklim investasi di da­erah.

read more...


Langkah Mundur Deregulasi

Langkah Mundur Deregulasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 56/PUU- XIV/2016 terkait dengan pembatalan peraturan daerah (perda) oleh gu­bernur dan menteri pada 14 Juni dinilai bakal mengganggu iklim kemudahan berusaha yang digaung­kan Presiden Joko Widodo.

read more...


Showing 26-30 of 524 items.