KPPOD Dalam Berita


Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

 Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

Pen­cabutan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan per­aturan daerah (perda) oleh Mahkamah Konstitusi dinilai menghambat upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah pu­sat. Putusan ini juga berpotensi mengancam iklim investasi di da­erah.

read more...


Langkah Mundur Deregulasi

Langkah Mundur Deregulasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 56/PUU- XIV/2016 terkait dengan pembatalan peraturan daerah (perda) oleh gu­bernur dan menteri pada 14 Juni dinilai bakal mengganggu iklim kemudahan berusaha yang digaung­kan Presiden Joko Widodo.

read more...


Awasi Perda Penghambat Investasi

Awasi Perda Penghambat Investasi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan pemerin­tah pusat mencabut peraturan daerah (perda) bermasalah dikhawatirkan menghambat potensi investasi. Apalagi, selama ini para calon investor kerap terhambat oleh regulasi daerah yang kurang kondusif serta ketidaksinkronan dengan kebijakan pusat.

read more...


Putusan MK Dinilai Hambat Mendagri Hapus Perda Berpotensi Pungli

Putusan MK Dinilai Hambat Mendagri Hapus Perda Berpotensi Pungli

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pencabutan peraturan daerah (perda) harus melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung (MA) dinilai menghambat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera membatalkan perda yang berpotensi menimbulkan pungutan liar.

read more...


KPPOD Kritik Putusan MK Terkait Pembatalan Perda

 KPPOD Kritik Putusan MK Terkait Pembatalan Perda

Dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menghapus kewenangan Mendagri membatalkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota dan provinsi mendapat kitik dari sebagian kalangan. Kritik dan sejumlah catatan datang dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

read more...


Showing 26-30 of 521 items.