KPPOD Dalam Berita


KPPOD: Keputusan MK Hambat Deregulasi

 KPPOD: Keputusan MK Hambat Deregulasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dinilai dapat menghambat proses deregulasi yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

read more...


Pusat Tak Bisa Batalkan Perda, Paket Ekonomi Jokowi Akan Terhambat

Pusat Tak Bisa Batalkan Perda, Paket Ekonomi Jokowi Akan Terhambat

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memperkirakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah (perda), akan mengganggu paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.

read more...


MK Cabut Kewenangan Mendagri, Pengusaha Minta Dilibatkan Bahas Perda

MK Cabut Kewenangan Mendagri, Pengusaha Minta Dilibatkan Bahas Perda

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah daerah melibatkan pengusaha dalam membahas rancangan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi. Langkah ini dinilai penting dalam upaya mencegah munculnya perda penghambat investasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir kewenangan pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri), pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten dalam pembatalan peraturan daerah.

read more...


Putusan MK Hambat Program Deregulasi 3 Ribu Perda Bermasalah

 Putusan MK Hambat Program Deregulasi 3 Ribu Perda Bermasalah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Perda Otonimi Daerah (KPPOD), Arman Suparman menilai penghapusan hak membatalkan Perda oleh Kemendagri menghambat kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Terlebih ada ribuan perda kota, kabupaten dan provinsi yang dinilai bermasalah dalam bidang investasi.

read more...


MK Anulir Kewenangan Hapus Perda Bermasalah, Pemerintah Pusat Kian Lemah

MK Anulir Kewenangan Hapus Perda Bermasalah, Pemerintah Pusat Kian Lemah

Proses deregulasi kembali mendapat tantangan setelah pada 14 Juni lalu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 56/PUU/2016 kembali menganulir kewenangan executive review (pemerintah pusat) membatalkan peraturan daerah (perda) provinsi.

read more...


Showing 31-35 of 521 items.