KPPOD Dalam Berita


MK Cabut Kewenangan Mendagri, Pengusaha Minta Dilibatkan Bahas Perda

MK Cabut Kewenangan Mendagri, Pengusaha Minta Dilibatkan Bahas Perda

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah daerah melibatkan pengusaha dalam membahas rancangan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi. Langkah ini dinilai penting dalam upaya mencegah munculnya perda penghambat investasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir kewenangan pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri), pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten dalam pembatalan peraturan daerah.

read more...


Putusan MK Hambat Program Deregulasi 3 Ribu Perda Bermasalah

 Putusan MK Hambat Program Deregulasi 3 Ribu Perda Bermasalah

Komite Pemantauan Pelaksanaan Perda Otonimi Daerah (KPPOD), Arman Suparman menilai penghapusan hak membatalkan Perda oleh Kemendagri menghambat kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo. Terlebih ada ribuan perda kota, kabupaten dan provinsi yang dinilai bermasalah dalam bidang investasi.

read more...


MK Anulir Kewenangan Hapus Perda Bermasalah, Pemerintah Pusat Kian Lemah

MK Anulir Kewenangan Hapus Perda Bermasalah, Pemerintah Pusat Kian Lemah

Proses deregulasi kembali mendapat tantangan setelah pada 14 Juni lalu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 56/PUU/2016 kembali menganulir kewenangan executive review (pemerintah pusat) membatalkan peraturan daerah (perda) provinsi.

read more...


Kepulauan dapat Tambahan

 Kepulauan dapat Tambahan

Pemerintah berencana menambah dana transfer untuk daerah kepulauan mulai tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan menaikkan bobot luas wilayah laut dalam perhitungan dana alokasi umum dari 45-50 persen menjadi 100 persen. Rencana ini tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan Transfer Daerah 2018. Dokumen tersebut merupakan arah pemerintah dalam menyusun alokasi belanja transfer daerah pada RAPBN 2018

read more...


Perkuat Pengawasan Perda

Perkuat Pengawasan Perda

Menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah ada di Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pengawasan penyusunan rancangan peraturan daerah. Selama ini, upaya preventif itu lemah sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah dae­rah bisa membuat peraturan da­erah (perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

read more...


Showing 36-40 of 524 items.