Perkuat Pengawasan Perda

KOMPAS – Jumat, 16 Juni 2017

Perkuat Pengawasan Perda

Menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah ada di Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pengawasan penyusunan rancangan peraturan daerah. Selama ini, upaya preventif itu lemah sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah dae­rah bisa membuat peraturan da­erah (perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kekuatan Kemendagri (mencegah perda bermasalah) masih ada dan banyak yang belum dioptimalkan dari sisi preventif. Selama ini yang ditekankan hanya sisi represif,” kata Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kamis (15/6), di Jakarta.

Sebelumnya, hakim MK menyatakan, kewenangan pemba­talan perda oleh Kemendagri sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan de­ngan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan itu bukan berarti menisbikan peranan Ke­mendagri dalam mengatasi perda bermasalah, terutama yang tidak ramah investasi.

Kemendagri, misalnya, punya kewenangan menerbitkan nomor register perda. Artinya, rancangan perda harus terdaftar di Ke­mendagri sebelum dicatatkan da­lam lembaran negara.

“Seharusnya melalui mekanisme itu Kemendagri melakukan pengawasan dan pemeriksaan ranperda yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan pusat, diskriminatif, atau merugikan kepentingan nasional. Jika Kemendagri menilai suatu ranperda tidak layak diterbitkan karena berten­tangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak sesuai de­ngan kebijakan pusat, nomor re­gister tidak perlu diterbitkan,” kata Robert.

Dalam penelitian KPPOD, separuh dari 1.028 sampel perda yang terbit antara tahun 2010 dan 2016 bermasalah. Umumnya, perda bermasalah muncul karena belum optimalnya peran pre­ventif dan pengawasan Kemendagri.

Merugikan publik

Perda bermasalah juga meru­gikan publik karena telah memanfaatkan anggaran negara untuk menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas, diskriminatif, apalagi merugikan kepentingan nasional.

Kewenangan Kemendagri me­nerbitkan nomor register ada di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya bisa dioptimalkan setelah ada putusan MK.

Kemendagri juga diharapkan lebih proaktif dengan meminta pemerintah daerah menyerahkan daftar Program Legislasi Da­erah (Prolegda) untuk dikaji. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi raperda yang berpotensi bermasalah.

Terkait putusan MK, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, pihaknya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tinggal menunggu permohonan uji materi dari warga atau pemerintah terhadap perda. "Kami hanya menunggu jika ada permohonan uji materi ke MA,” katanya.

Sementara Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, ke­luarnya putusan MK tersebut menyiratkan konsistensi lembaga itu untuk menjadikan Indone­sia tertib hukum. Sesuai dengan UUD 1945 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, MA berwenang melaku­kan uji materi atas peraturan di bawah UU. (REK)

 

--- (Sumber KOMPAS – Jumat, 16 Juni 2017) ---


Dibaca 72 kali