Kepulauan dapat Tambahan

KOMPAS – Selasa, 20 Juni 2017

 Kepulauan dapat Tambahan

Pemerintah berencana menambah dana transfer untuk daerah kepulauan mulai tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan menaikkan bobot luas wilayah laut dalam perhitungan dana alokasi umum dari 45-50 persen menjadi 100 persen. Rencana ini tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan Transfer Daerah 2018. Dokumen tersebut merupakan arah pemerintah dalam menyusun alokasi belanja transfer daerah pada RAPBN 2018.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo, di Jakarta, Senin (19/6), menyatakan, pemerintah mengusulkan afirmasi kepada daerah kepulauan mulai 2018. Caranya dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah pada penghitungan dana alokasi umum (DAU).

DAU adalah bagian dari dana transfer dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumbernya adalah pendapatan dalam APBN. DAU bersifat block grant alias penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan publik.

Alokasi DAU setiap daerah ditetapkan berdasarkan sejumlah variabel dengan pembobotan tertentu. Salah satunya adalah luas wilayah. Tahun ini, bobot luas wilayah laut dalam penghitungan total luas wilayah daerah adalah 45 persen untuk provinsi serta 50 persen untuk kabupaten dan kota. Untuk 2018, menurut Boediarso, pemerintah berencana meningkatkan bobotnya menjadi 100 persen yang berlaku untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Dengan demikian, daerah yang memiliki wilayah laut akan diuntungkan karena kebutuhan fiskalnya menjadi lebih besar daripada daerah yang tidak memiliki luas laut. ”Jika disimulasi dengan menaikkan bobot luas wilayah laut menjadi 100 persen, akan ada kenaikan alokasi DAU 1,1-8,2 persen untuk provinsi kepulauan dan kenaikan maksimal sampai dengan 9,27 persen untuk kabupaten dan kota kepulauan,” kata Boediarso.

Dari 33 provinsi, terdapat 8 provinsi dengan karakter geografis kepulauan. Daerah itu meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara dari 508 kabupaten dan kota, 97 daerah berkarakter geografis kepulauan. Daerah itu antara lain Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku, dan Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua.

Ruang dan kewenangan

Dihubungi di Kupang, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengapresiasi afirmasi fiskal kepada daerah kepulauan melalui DAU. Namun, hal itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan afirmasi yang diperlukan daerah kepulauan dengan karakter persoalan dan kesulitan yang dihadapi. ”Kebijakan afirmatif tidak cukup hanya melalui instrumen fiskal, tetapi juga harus melalui kebijakan ruang dan kewenangan,” kata Endi.

Dari instrumen fiskal, Endi berpendapat, peningkatan bobot wilayah laut menjadi 100 persen dalam penghitungan DAU masih kecil nilainya. Perlu diperluas sampai kebijakan afirmasi ke dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Dalam kebijakan ruang, perlu revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut, wilayah perairan sampai dengan 12 mil dari titik terluar dikelola pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten dan kota justru tak memiliki hak kelola walaupun sehari-hari relevan terhadap persoalan dan potensi perairan.

Dalam kewenangan, pelimpahan yang berlaku umum untuk semua daerah banyak yang tidak pas untuk karakter daerah kepulauan. Misalnya urusan pendidikan menengah yang ditangani pemerintah provinsi. Untuk daerah kepulauan, hal ini tidak tepat karena rentangnya terlalu panjang sehingga lebih tepat dilimpahkan ke pemerintah kabupaten dan kota.

”Ini adalah soal keberpihakan kepada daerah kepulauan yang selama ini tertinggal. Daerah kepulauan itu butuh biaya lebih tinggi untuk pembangunan pelayanan publik dibandingkan dengan daerah bukan kepulauan. Persoalannya juga lebih kompleks. Untuk itu, afirmasinya harus menyeluruh, mulai dari fiskal, ruang, hingga kewenangan,” kata Endi.

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 20 Juni 2017) ---

Dibaca 15 kali