Awasi Perda Penghambat Investasi

Media Indonesia – Rabu, 21 Juni 2017

Awasi Perda Penghambat Investasi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan pemerin­tah pusat mencabut peraturan daerah (perda) bermasalah dikhawatirkan menghambat potensi investasi. Apalagi, selama ini para calon investor kerap terhambat oleh regulasi daerah yang kurang kondusif serta ketidaksinkronan dengan kebijakan pusat.

Seperti diketahui, maklumat MK di­tahbiskan dalam uji materi nomor 56/ PUU-XIV/2016 terkait dengan pembatal­an perda oleh gubernur dan menteri. Dengan putusan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada khu­susnya tidak memiliki wewenang mencabut perda yang diterbitkan pemerin­tah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengujian atau pembatalan perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dengan pertim­bangan menjaga kepastian hukum seturut UUD 1945. Padahal, kewenangan eksekutif atas pembatalan perda secara historis sudah terakomodasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang peme­rintah daerah. “Dengan pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan mencabut perda bermasalah, fungsi pengawasan harus diperkuat. Dalam hal ini, pemerintah pusat bisa me­lakukan tindakan preventif apabila rancangan aturan daerah berpotensi menciptakan distorasi, misalnya ter­kait iklim investasi,” ujar Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi saat berdiskusi dengan pewarta di Jakarta, kemarin.

Pengawasan pemerintah pusat setidaknya dapat meminimalkan munculnya regulasi bermasalah se­belum akhirnya diundangkan. Sebe­lumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kemendagri untuk mencabut 3.000 peraturan daerah yang bermasalah. Ribuan regulasi tersebut dituding menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui geliat investasi. Pemerintah tengah berupaya menciptakan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Tekadnya ialah menaikkan peringkat Indonesia dalam ease of doing business (EODB) ke posisi 40 besar. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-91. (Tes/E-2)

 

--- (Sumber Media Indonesia – Rabu, 21 Juni 2017) ---


Dibaca 80 kali