Langkah Mundur Deregulasi

Bisnis Indonesia – Rabu, 21 Juni 2017

Langkah Mundur Deregulasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 56/PUU- XIV/2016 terkait dengan pembatalan peraturan daerah (perda) oleh gu­bernur dan menteri pada 14 Juni dinilai bakal mengganggu iklim kemudahan berusaha yang digaung­kan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan itu dinilai akan mem­pengaruhi implementasi Paket Ke­bijakan Ekonomi XV yang baru diterbitkan pemerintah pusat pada 16 Juni atau berselang 2 hari dari putusan MK itu. Deregulasi itu ber­potensi menghadapi kendala dalam penerapannya karena bisa saja masih ada peraturan daerah yang tidak sejalan dengan kemauan pusat.

Sesuai putusan MK itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tak lagi berwenang membatalkan kebijakan daerah.

Dalam pandangan Ketua Yaya­san Komite Pemantauan Pelaksa­naan Otonomi Daerah (KPPOD) P. Agung Pambudhi, putusan MK akan memperlemah pengawasan pemerintah pusat dalam mengontrol perda bermasalah.

Akibat pengawasan dan juga sinkronisasi kebijakan yang lemah, kemudahan berusaha di daerah bisa terganggu.

“Di beberapa daerah saya kira sudah tampak. Misalnya di daerah yang memiliki over value, namun kemudian memunculkan kebijakan yang distorsif secara alamiah daerah itu akan ditinggal investasi,” ujar Agung di Jakarta, Selasa (20/6).

KPPOD sejak 2010 telah memiliki data sekitar 15.146 perda yang 5.560 di antaranya menjadi fokus kajian mereka. Dari jumlah itu, 1.082 sudah selesai dikaji dan hasilnya 50,55% atau 547 perda tercatat bermasalah. Selama tahun lalu, pemerintah se­tidaknya telah membatalkan 3.143 perda yang dianggap menghambat daya saing nasional.

Menurut penelitian KPPOD, putus­an MK yang mencabut kewenangan represif pemerintah pusat untuk mengawasi perda bermasalah itu menimbulkan empat hal. Pertama, menghapus pengawasan pemerintah pusat terhadap perda. Kedua, meng­hambat policy delivery dari pusat ke daerah misalnya paket kebijakan, deregulasi, dan debirokratisasi.

Ketiga, menghapus sistem check and balances terhadap pengawasan perda. Keempat, putusan itu juga telah menempatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang secara vis-a-vis berhadapan dengan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat bakal kesulitan mengawasi dan mengendalikan peraturan dae­rah atau perda pascaputusan MK.

“Walau keputusan final dari MK, tetapi Kemendagri sangat menya­yangkan putusan ini, apapun pe­merintah adalah satu dari pusat sampai daerah,” kata Tjahjo, (15/6).

Dalam bahasa Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), putusan MK yang mencabut kewe­nangan pemerintah pusat itu seba­gai sebuah langkah mundur dan mengancam upaya deregulasi yang digenjot pemerintah pusat.

Langkah Persuasif

Kendati demikian, putusan MK sudah menjadi keputusan hukum yang bersifat mengikat, sehingga pemerintah dan para pelaku usaha mau tidak mau mesti mematuhinya. Namun, menurut Bhima, pemerin­tah pusat masih bisa melakukan langkah untuk menjaga daya saing nasional terkait de­ngan perda. Pertama, melakukan pendekatan persuasif kepada pemda untuk meninjau ulang implementasi sebuah peraturan.

Kedua, membuat tim sinkronisasi aturan pusat dan daerah sehing­ga ke depannya bisa mencegah potensi lahirnya perda baru yang menghambat kemudahan berusaha.

Ketiga, pusat mesti menggunakan politik anggaran dengan menunda sementara dana transfer ke daerah terutama kepada pemda yang tidak mau bekerja sama dengan pusat.

“Intinya yang menghapus perda bukan pemerintah pusat, tetapi ke­mauan dan inisiatif pemda,” jelasnya.

KPPOD juga mengharapkan masyarakat dan dunia usaha per­lu bersinergi melakukan pengawasan rancangan peraturan daerah sampai dengan penetapannya, termasuk melakukan perlawanan secara hukum.

Peneliti KPPOD Boedi Rheza me­nuturkan saat ini lembaganya tengah menginisiasi penguatan jaringan masyarakat sipil dan dunia usaha agar tidak lahir perda yang tidak mendukung iklim investasi.

“Masyarakat sipil dan dunia usaha harus terlibat aktif semenjak dari rancangan,” kata Boedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- (Sumber Bisnis Indonesia – Rabu, 21 Juni 2017) ---

Dibaca 36 kali