Pemerintah Fokus pada Pembangunan Sosial

KOMPAS – Kamis, 13 Juli 2017

 Pemerintah Fokus pada Pembangunan Sosial

Pe­ngelolaan perbatasan negara ta­hun ini akan difokuskan pada penyiapan sarana dan prasarana pembangunan sosial dan ekono­mi. Selain menuntaskan persiap­an penguatan pertahanan di per­batasan, pemerintah juga mem­prioritaskan pembangunan seko­lah dasar, pusat kesehatan ma­syarakat, dan pasar.

Pemerintah juga fokus mengisi tenaga pendidik dan kesehatan agar fasilitas sosial di perbatasan berjalan optimal. Sejauh ini, di kawasan perbatasan sudah di­dirikan kompleks perkantoran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat; PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin (Nusa Tenggara Timur); serta PLBN Skouw (Papua) yang megah.

Pemerintah telah membangun jalan paralel perbatasan sepan­jang 1.425,6 kilometer (km) di Kalimantan Barat, 49,5 km di Nusa Tenggara Timur, 8,5 km di Kalimantan Utara, dan 301,74 km di Papua.

Pengelolaan perbatasan, me­nurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, tak bisa hanya dari aspek fisik, tetapi juga sosial. Hubungan an­tarmasyarakat di perbatasan pun tetap terjaga.

“Bukan hanya fisik yang kita perbaiki, tetapi bagaimana me­ngelolanya (aspek sosial ekonomi) dengan baik. Walau kita tahu aspek pertahanan juga penting,” ujar Wapres Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia 2017, Rabu (12/7), di Jakarta. Turut hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordi­nator Politik, Hukum, dan Ke­amanan Wiranto; Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo; serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Tjahjo menyebutkan, tahun 2018 disiapkan pembangunan in­frastruktur sosial di 187 kecamat­an perbatasan, mulai dari pasar tradisional, sekolah dasar, pe­ningkatan kesejahteraan, sampai pertahanan. Alokasi anggaran pun meningkat dari Rp 13 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 19,56 triliun tahun ini.

Dana pengelolaan perbatasan tersebut tersebar di 29 kementerian/lembaga, bertambah dari 27 kementerian/lembaga tahun 2016.

Secara terpisah, Direktur Ek­sekutif Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pembangunan perbatasan harus dilaksanakan secara komprehen­sif. Selama ini, kata Endi, umum­nya kementerian/lembaga me­miliki program sendiri-sendiri secara sporadis sehingga dana tak terserap maksimal dan bisa saja tumpang tindih.

Kesejahteraan

Keberadaan BNPP yang hanya bersifat koordinasi pun mungkin tak cukup untuk memaksa semua kementerian/lembaga yang me­miliki anggaran dan program un­tuk perbatasan mengintegrasi­kan perencanaan, penganggaran, dan realisasi pembangunan.

Di sisi lain, pembangunan PLBN dinilai terlalu menonjol­kan pendekatan keamanan. “Ba­sis pertahanan yang paling pen­ting adalah kesejahteraan. Warga sejahtera adalah basis paling otentik untuk basis pertahanan kita,” ujar Endi. (INA)

--- o0o ---

Dibaca 47 kali