Otonomi Untungkan Pebisnis Besar

KOMPAS – Jumat, 21 Juli 2017

Otonomi Untungkan Pebisnis Besar

Oto­nomi daerah sebenarnya meru­pakan kebijakan yang tepat un­tuk meningkatkan kesejahteraan warga. Akan tetapi, penguasa se­tempat ternyata lebih memfasi­litasi pengusaha besar daripada pengusaha kecil.

Direktur Eksekutif Komite Pe­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Kamis (20/7), mengata­kan, sistem otonomi daerah me­rupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahte­raan di sejumlah daerah di In­donesia. Memburuknya ketim­pangan ekonomi sejak otonomi daerah diterapkan adalah per­soalan kebijakan turunan yang harus segera dievaluasi.

Menurut Endi, evaluasi terha­dap dua hal dalam konteks oto­nomi daerah bisa mengurangi ke­timpangan ekonomi secara signi­fikan, baik ketimpangan dalam satu daerah maupun antardae­rah. Kedua hal yang dimaksud adalah penguatan kebijakan pe­ngembangan usaha swasta oleh pemerintah daerah dan koreksi atas desain transfer dana dari pusat ke daerah.

Endi berpendapat, kebijakan pemerintah daerah dalam pe­ngembangan usaha swasta lebih banyak memfasilitasi usaha me­nengah dan besar. Namun, usaha mikro dan kecil sering tak tersen­tuh. Salah satu contoh adalah perizinan tidak ramah untuk usa­ha mikro dan kecil. Semakin kecil skala usahanya, semakin kecil ak­sesnya terhadap fasilitas atau program pemerintah daerah.

“Reformasi instansi terkait perizinan dan pungutan pajak retribusi adalah cara membuka akses usaha baru ataupun perluasan usaha yang sudah ada. Di sisi lain, program pengembangan usaha harus dipas­tikan relevan dan tepat sasaran,” tutur Endi.

Sementara itu, untuk desain transfer dana dari pusat ke daerah, Endi berpendapat, skemanya terlalu umum. Akibatnya, daerah perbatasan, kepulauan, dan daerah miskin dengan kesu­litan geografis lain tidak menda­patkan afirmasi yang memadai.

Desain fiskal yang dijalankan selama ini tak banyak membantu. Salah satu penyebab mendasar­nya adalah perspektif wilayah dalam Dana Alokasi Umum sangat lemah. Padahal, biaya pembangunan di daerah perba­tasan atau kepulauan bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan di Jawa.

“Saya harap Presiden tidak ha­nya memastikan alokasi dana de­sa dan dana transfer bertambah setiap tahun. Tanpa perubahan politik anggaran mendasar de­ngan orientasi pemerataan kese­jahteraan, penambahan pagu ti­dak akan pernah menjadi solusi,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan In­dustri (KADIN) Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekono­mi Sanny Iskandar mengatakan, kegiatan industri di beberapa da­erah harus terus dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan.

“Pemerataan ekonomi di da­erah akan tercipta melalui pe­ngembangan kegiatan industri manufaktur dengan mengolah sumber daya alam dan mineral di daerah tersebut,” ujarnya.

Belum berhasil

Kendati sejak 2013 Daerah Is­timewa Yogyakarta memperoleh dana keistimewaan, ketimpangan ekonomi belum bisa ditekan. Ra­sio gini DI Yogyakarta pada Ma­ret 2017 sebesar 0,432, naik dari September 2016 yang sebesar 0,425. Semakin besar rasio gini, semakin dalam ketimpangan di daerah tersebut.

Untuk menekan ketimpangan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mendorong program pemberdayaan masyarakat, khusus­nya di wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang signifi­kan. Perbaikan sarana dan pra­sarana dasar di wilayah dengan banyak penduduk miskin juga didorong. Saat ini, ada 15 keca­matan di Yogyakarta dengan per­sentase penduduk miskin yang signifikan.

“Kami membuat program un­tuk menekan ketimpangan, an­tara lain melalui pemberdayaan masyarakat,” kata Asisten Sekre­taris Daerah DI Yogyakarta Bi­dang Perekonomian dan Pembangunan Gatot Saptadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Yogyakarta mendapat dana keistimewaan se­besar Rp 231 miliar pada 2013. Dana itu pada 2014 menjadi Rp 523,8 miliar, pada 2015 se­besar Rp 547,5 miliar, pada 2016 menjadi Rp 574 miliar, dan pada 2017 sebesar Rp 853,9 miliar.

Berdasarkan riset Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, ketimpangan di DI Yogyakarta antara lain terjadi karena minimnya penguasaan aset produktif di ka­langan masyarakat perdesaan. Peneliti IRE Yogyakarta, Rajif Dri Rangga, mengatakan, pendapat­an yang diterima petani sangat rendah.

Masyarakat menengah ke ba­wah di kawasan perdesaan juga sulit bekerja di sektor formal. Mereka harus bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak memadai. (S1G/HRS/BKY/LAS/FER/CAS)

--- o0o ---

Dibaca 67 kali