Tak Ada Urgensi Kewenangan Gubernur DKI Selevel Menteri

http://news.metrotvnews.com

Tak Ada Urgensi Kewenangan Gubernur DKI Selevel Menteri

"Itu kan isu lama sejak zaman (Gubernur DKI) Sutiyoso sudah diwacanakan. Buat saya urgensinya enggak terlalu kuat," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng kepada Metrotvnews.com, Rabu 2 Agustus 2017.

Endi memahami pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengemban fungsi ganda termasuk pengelolaan Ibu Kota Negara. Pemprov dengan status daerah khususnya, terang Endi, harus mengoptimalkan hubungan dengan daerah penyangga.


"Fungsikan yang namanya para deputi. Karena hari ini Jakarta punya struktur ganda. Selain SKPD, ada juga deputi yang bertugas mengemban hubungan ke luar. Ini yang saya tidak terlalu kelihatan sosok jelas para deputi," ujar dia.

Endi menilai peran para deputi saat ini tak ada bedanya dengan staf ahli atau penasihat gubernur. Deputi lebih banyak mengurusi internal wilayah DKI Jakarta.

"Saya kira peran para deputi yang sesungguhnya, diarahkan ke eksternal (membangun hubungan dan koordinasi dengan daerah penyangga). Selama ini enggak kelihatan," ucap dia.

Endi mencontohkan persoalan kemacetan dan banjir. Dua persoalan klasik itu memang tidak dapat diselesaikan oleh Jakarta. Harus dibantu dengan daerah lain.

"(Wacana ini) kok sangat kental dengan nuansa politis. Ini ada yang membaca punya ambisi tersirat untuk punya jabatan prestisius. Buat saya bukan di situ solusinya. Buat saya adalah bagaimana me-redesign kekhususan Jakarta yang hari ini kok berorientasi internal," ujar dia.

Penguatan

Endi juga menyoroti keberadaan dan peran Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Endi menilai peran BKSP sejak dikembangkan pada 2005 itu, tidak maksimal.

"Hari ini terus terang badan kerja sama itu jadi forum silaturahmi saja. Tidak ada kewenangan untuk mengeksekusi sesuatu yang seharusnya perlu dilakukan," ujar dia.

Endi menegaskan dua pranata itu yang seharusnya diperhatikan serius. Pertama, para deputi yang tugasnya menjadi tangan kanan atau alat bantu gubernur menjembatani pengelolaan hubungan dengan daerah penyangga. Kemudian memfungsikan BKSP Jabodetabekjur menjadi lebih baik dan nyata. Pemerintah pusat, tegas Endi, jangan sekali-kali menutup mata.

Pasalnya, hampir semua institusi pusat ada di Jakarta. Pemerintah pusat tidak boleh menyerahkan semua persoalan yang ada di wilayah Ibu Kota kepada Pemprov DKI Jakarta dan daerah sekitarnya.

"Di mana peran pemerintah pusat? Peran koordinasi, peran pembinaan, peran pengawasan. Yang perlu kita minta ke pemerintah pusat bukan mengirim gubernur menjadi pejabat di pusat. Tapi bagaimana di pemerintah pusat, misalnya di Kemendagri atau kementerian sektoral, ada unit khusus yang memantau secara khusus hubungan (Antar-Jabodetabekjur) ini," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan kewenangan gubernur ditingkatkan selevel menteri. Djarot berdalih upaya peningkatan itu agar koordinasi DKI dengan daerah penyangga menjadi lebih mudah. Terutama, terkait pembangunan berkesinambungan.

--- o0o ---

Dibaca 109 kali