Administrasi Memperlambat

KOMPAS - Selasa, 15 Agustus 2017

Administrasi Memperlambat

Persoalan lambatnya penyerapan anggaran di daerah lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penganggaran yang panjang. Lelang dini sebagai terobosan masih sulit dilakukan karena panduan dari pusat belum jelas. Sementara itu, pemerintah daerah merasa belum ada kepastian atau jaminan hukum.

Kuncinya pada percepatan proses administrasi penganggaran serta kepastian dan jaminan hukum sehingga pemerintah da­erah bisa dengan percaya diri melakukan lelang dini. Ini membutuhkan fasilitasi dari pemerin­tah pusat, bukan sanksi,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Senin (14/8).

Tahun anggaran di daerah, menurut Endi, faktanya bukan 12 bulan, melainkan 9 bulan. Sebab, bagi daerah, Januari-Maret adalah masa penyelesaian adminis­trasi anggaran dan masa menunggu transfer dana dari pusat.

Dengan demikian, pemerintah daerah biasanya mulai lelang pa­da Maret sehingga eksekusi prog­ram umumnya baru terjadi mulai Mei-Juni. Jika ada daerah yang cepat dalam prosesnya, eksekusi paling cepat adalah April.

Pemerintah pusat, menurut Endi, sudah berupaya mendorong lelang dini. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Per­aturan Presiden Nomor 54 Ta­hun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 73 Ayat (2) pada dasarnya menyebutkan, lelang pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa secara luas kepada masyarakat alias le­lang dini bisa dilakukan sebelum rencana umum pengadaan (RUP) diumumkan. Persoalannya, me­nurut Endi, aturan ini tidak memberikan panduan detail ke­pada pemerintah daerah.

Penyerapan anggaran

Serapan anggaran yang relatif rendah antara lain oleh Kaliman­tan Utara dan Papua. Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hingga Juli 2017, serapan hanya mencapai 27,17 persen. Gubernur Kaltara Irianto Lambire mendesak agar sistem dan cara kerja di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera dibenahi agar le­bih efisien dan efektif. Minininya daya serap keuangan membuat anggaran tersimpan di bank.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di 30 SKPD diakui sebagai faktor utama. Itu, misalnya, tergambar dalam perencanaan. SDM yang memiliki kualifikasi untuk proses lelang masih mi­nim. Contoh lain adalah belanja barang untuk aset justru ditempatkan di kode rekening belanja jasa. Akibatnya, sampai akhir ta­hun pun, APBD tidak bisa terpakai, kecuali itu diubah saat pembahasan APBD Perubahan.

APBD Kaltara tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2,98 triliun. Hingga 31 Juli, penyerapannya hanya 27,17 persen. Di sisi lain, realisasi pembangunan fisik mencapai 31,43 persen. Artinya, dari hampir sepertiga proyek yang dikerjakan pihak ketiga, dananya sedang atau belum dicairkan.

Wakil Ketua DPRD Kaltara Abdul Djalil Fatah juga kecewa atas rendahnya penyerapan ang­garan Kaltara. Kendati demikian, Abdul melihat Pemerintah Pro­vinsi Kaltara sudah berupaya mengerjakan pembangunan. Namun, kendala kualitas SDM di­akui tidak terhindarkan.

Sementara itu, Realisasi pe­nyerapan anggaran belanja Pe­merintah Provinsi Papua pada semester I-2017 masih rendah, yakni sekitar 20 persen. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Wilayah Papua, dana yang terpakai baru Rp 3,1 triliun dari total anggaran belanja Rp 15,08 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov Papua Muhammad Musaad mengatakan, serapan anggaran belanja pada semester I ini masih rendah apabila dibandingkan pa­da tahun lalu.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah penyebab serapan ang­garan rendah, salah satunya terkait keterlambatan pencairan anggaran karena perubahan nomenklatur sejumlah instansi dari badan menjadi dinas yang terealisasi pada Maret 2017. Ada pula pembatalan sejumlah tender ka­rena belum siapnya kontraktor menggunakan program perenca­naan dan penganggaran berbasis elektronik. (PRA/FLO/LAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 15 Agustus 2017) ---

Dibaca 123 kali