Pemimpin yang Melayani Bukan Mitos

sp.beritasatu.com

Pemimpin yang Melayani Bukan Mitos

Pemimpin yang me­layani terwujud pada pemerintahan Basuki Tjahaja Pumama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Tidak sulit membuktikan kenyataan tersebut. Pemerintahan yang mencerminkan kepedulian kepada rakyat, termasuk juga kepemimpinan yang bersih dari korupsi, patut dipertahankan di era-era berikutnya.

Demikian benang merah waw­ancara SP dengan Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman, peneliti Populi Center Nona Evita, pengamat tata kota Yayat Supriyatna, dan anggota DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak secara terpisah, Minggu (17/9) dan Senin (18/9).

“Jakarta mengalami banyak perubahan, banyak hal positif yang dirasakan oleh publik. Pertama-tama, era Ahok-Djarot menunjukkan bahwa pemimpin yang melayani bukanlah mitos atau tagline politik semata, tetapi benar-benar terjadi,” kata Arman.

Ia menunjuk antrean masyarakat setiap pagi di Balaikota DKI Jakarta yang langsung ditanggapi, urusan di kelurahan yang super cepat, hingga penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Kedua, kepemimpinan Ahok-D­jarot transparan, kredibel, dan akuntabel. Friksi Ahok dengan DPRD terkait RAPBD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, sangat kuat menunjukkan karakter kepemimpinan yang berintegritas dan akuntabel.

Ketiga, banyak program yang dirasakan warga antara lain penyediaan transportasi massal yang semakin baik, normalisasi sungai, Kartu Ja­karta Sehat dam Kartu Jakarta Pintar, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan lainnya “Selain itu, di sektor kemudahan berusaha Ahok sangat mendorong pelayanan perizinan yang cepat,” katanya.

Keempat, Ahok berhasil meng­gerakkan birokrasi yang melayani mulai dari level kelurahan sampai provinsi. Di bawah kepemimpinan Ahok, birokrat-birokrat DKI Jakarta hadir sebagai pelayan.

“Salah satu penyebab birokrat menjadi pelayan adalah sistem lelang jabatan yang membuka kesempatan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkapasitas dan berinteg­ritas untuk menempati jabatan-jabatan tertentu,” tambah Annan.

Kelima, Ahok sudah mem­berikan standar tinggi untuk kursi kepemimpinan DKI Jakarta. Karena itu, pemimpin terpilih Anies-Sandi diharapkan bisa mempertahankan karakter dan prestasi kepemimpinan tersebut.

Senada dengan Arman, menu­rut Nona Evita, mayoritas warga DKI Jakarta merasa puas dengan program-program Ahok-Djarot. Terlihat dari penanggulangan banjir di Jakarta. Meski belum normalisasi Ciliwung belum sepenuhnya selesai, jumlah titik genangan di Jakarta serta waktu surut menurun. Dari program penanggulangan kemacetan, selain transportasi publik, pemerintah Ahok-Djarot berhasil membangun sejumlah infrastruktur seperti simpang susun semanggi.

“Kepemimpinan Anies-Sandi harus mengkaji ulang, program mana yang harus dilanjutkan dan program mana yang harus diganti dengan program yang lebih inovatif. Tentu masyarakat menunggu tero­bosan kebijakan Anies-Sandi untuk dituangkan dalam program kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sedangkan Yayat Supriyatna kepedulian kepada rakyat tercermin dari banyaknya fasilitas publik yang terus diperbanyak dan dibuat layak, serta teladan pemerintahan yang relatif bersih dari kasus korupsi.

Pada lima tahun terakhir, Jakarta dikepalai oleh tiga gubernur berbeda mulai dari Joko Widodo, Ahok dan Djarot. Bahkan selang waktu di antaranya terdapat pelaksana tugas gubernur, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Sumarsono. Ke­semuanya memiliki ciri yang sama yakni kepedulian kepada rakyat dan kepemimpinan yang bersih. Anggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta selalu diutamakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan yang bersih ini juga ditunjang dengan sisi pengabdian pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

“Tak bisa kita mungkiri bahwa peran aktor dalam hal ini adalah pemimpin sangatlah penting dalam keberhasilan memimpin sebuah daerah apalagi di daerah sekeras Jakarta yang mutlak membutuhkan ketegasan, kepedulian dan keterbu­kaan. Semuanya berawal dari peduli. Jika sudah tak peduli ya susah maka tak akan berpihak pada rakyat,” tutur Yayat.

Keterbukaan, kepedulian, dan ketegasan harus dapat diwariskan hingga era kepemimpinan Anies-Sandi. Pemimpin baru ini harus mampu menjadikan ketiga hal tersebut sebagai platform dalam kinerja mereka. Selain itu, Anies-Sandi pembangunan infrastruktur harus dipertahankan. “Apa apa yang sudah baik harus dipertahankan-RPTRA,Transjakarta, Rusunawa harus tetap dijalankan di era pemimpin berikutnya,” ujar Yayat.

Anies-Sandi kelak juga tidak boleh melupakan pentingnya menaati peraturan dalam pengadaan tanah serta pembiayaan pengadaan fasilitas publik. Memimpin Jakarta, tambah Yayat, membutuhkan keberanian dan nyali sebab Jakarta adalah kota yang sudah telanjur dipenuhi banyak kepentingan baik dari sisi modal ataupun bidang lainnya.

Terkait birokrasi, menurut Jhony Simanjuntak, peninggalan Ahok-D­jarot yang paling terlihat adalah pelayanan publik yang lebih cepat, tidak diskriminatif, serta berkualitas. “Mau orang kaya, orang miskin, orang bagaimana pun dilayani dan pelayanannya lebih cepat. Pelayanan publik sekarang ada perubahan luar biasa sekali,” kata Jhony, Senin (18/9).

Di era Basuki-Djarot Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memang menjadi pintu utama untuk pelayanan masyarakat dengan berbagai tero­bosan program-programnya dalam mengurus perizinan yang lebih cepat Jhony juga melihat kinerja pemerintah daerah dalam hal perbaikan jalan di setiap gang dan pemukiman yang diperbaiki.

“Juga saluran-saluran drainase atau got-got yang diperbaiki baik oleh petugas Pasukan Biru milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta maupun petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang dikelola setiap kelurahan, di samping Pasukan Oranye dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta ,” katanya [YUS/RIA/D-14]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/pages/e-paper/2017/09/18/index.html#6/z
Diakses tanggal: 19 September 2017

--- o0o ---


Dibaca 145 kali