Tanpa Reformasi, Surat Edaran Mendagri Tak Optimal

KOMPAS - Selasa, 03 Oktober 2017

Tanpa Reformasi, Surat Edaran Mendagri Tak Optimal

Untuk melaksanakan tertib administrasi dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 26 September lalu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/4462/SJ. Surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menyikapi maraknya sejumlah penangkapan kepala daerah dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, Senin (2/10), di Jakarta mengatakan, tanpa reformasi politik terkait keberadaan satuan pengawas internal seperti inspektorat wilayah provinsi (itwilprov), surat edaran tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak optimal. “Hulunya itu, kan, korupsi po­litik,” katanya.

Menurut Robert, lewat surat edaran tersebut, apa yang dilakukan pemerintah hanya seperti mengisi lubang-lubang besar da­lam proses penyelenggaraan pe­merintahan. Namun, hulu maupun hilirnya sejauh ini tidak ada perubahan signifikan.

“Di hilir, tanpa pidana maksimal, seperti pemiskinan, perampasan aset, dan pencabutan hak-hak politik, hal itu tidak akan memberikan efek jera. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK juga tidak akan membuat jera. Yang membuat jera adalah palu (putusan hakim) yang superkeras. Sayang, kita tidak memiliki hal itu (kemauan dan kemampuan),” tambah Robert.

Sebelumnya, menurut Tjahjo yang ditanya pers seusai mengikuti upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri berharap, dengan adanya surat edaran tersebut, selain ter­tib administrasi, juga ada penegakan hukum dalam penyeleng­garaan pemerintah daerah. ”Mudah-mudahan (surat edaran) itu bisa membantu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga meminimalkan setiap penyimpangan,” kata Tjahjo.

Dalam surat edaran tersebut, selain meminta daerah membentuk unit layanan terpadu satu atap, juga ada imbauan untuk tertib administrasi dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya peningkatan fungsi in­spektorat daerah kabupaten/kota mencegah korupsi. Salah satunya imbauan kepada bupati dan wali kota agar bisa mendeteksi area yang dikategorikan rawan korup­si, yakni dengan meningkatkan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, khususnya pengadaan barang dan jasa.

“(Surat edaran itu) mengingatkan saja karena area rawan korupsi harus diperhatikan benar,” kata Tjahjo.

Mengenai reposisi itjen dan itwilprov dari struktur tradisional di bawah menteri atau kepala daerah, Tjahjo mengatakan, KPK akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait aspek pengawasan eksternal.

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 03 Oktober 2017) ---

 


Dibaca 150 kali