Benahi Pengawas Internal Pemerintahan

KOMPAS - Senin, 09 Oktober 2017

Benahi Pengawas Internal Pemerintahan

Banyaknya kepala daerah yang ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini harus dipandang sebagai gejala serius rendahnya kualitas pengawasan inspektorat. Penangkapan sejumlah kepala dae­rah itu harus dijadikan momen­tum untuk kembali mengajukan penguatan aparat pengawas in­ternal pemerintah dalam prog­ram prioritas tahun 2018.

Sejak KPK berdiri pada 2003, ada 77 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan dan 353 kepala daerah tersangkut masalah korupsi. Dalam enam bulan terakhir, lebih dari lima kepala daerah ditangkap karena diduga menerima suap.

Guru Besar di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Eko Prasodjo di Jakarta, Minggu (8/10), mengatakan, pemerintah bisa mencoba meyakinkan DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah da­lam Program Legislasi Nasional tahun 2018.

“Sangat mungkin menyisipkan pembahasan RUU SPIP ini sebagai Prolegnas 2018. Tidak terlalu sulit karena RUU sudah siap dan naskah akademiknya sudah ada Secara filosofis dan yuridis, RUU ini sudah siap,” kata Eko.

Para pengawas atau auditor, menurut mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, memiliki tugas penting, yaitu sebagai tulang punggung kepala daerah untuk melakukan deteksi dini inefektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Jika para peng­awas dan lembaga tersebut bisa melakukan tugasnya dengan baik, menurut dia, pemerintah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan karena kebocoran atau inefektivitas program pembangunan akibat penyalahgunaan kekuasaan/wewenang hingga tindakan koruptif bisa diketahui dan dipangkas atau dihilangkan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, banyaknya kepala daerah yang bermasalah hukum bukan merupakan kesalahan personal lagi. Ada masalah sistemik yang harus segera dibenahi. “Tidak boleh dianggap gampangan oleh pe­merintah pusat. Kalau sudah puluhan, ini soal sistem,” katanya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, tambahnya, butuh cara-cara yang luar biasa agar korupsi di daerah bisa berkurang. Pemerintah harus menyadari hal ini. (MHD)

 

--- (Sumber KOMPAS – Senin, 9 Oktober 2017) ---

 


Dibaca 94 kali