Daerah Harus Inovatif Sambut Infrastruktur

Media Indonesia - Sabtu, 21 Oktober 2017

Daerah Harus Inovatif Sambut Infrastruktur

Pemerintah daerah harus berinovasi di sektor pendidikan, kesehatan, daya saing, dan pelayanan publik, serta membangun infrastruktur yang jadi kewenangan mereka. Gegap gempitanya pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berbanding terbalik dengan masih sepinya inovasi oleh sebagian besar pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng ketika dihubungi, kemarin. Seharusnya, kata dia, peme­rintah daerah tidak berpangku tangan melihat masifnya pembangunan infrastruktur oleh pusat. “Pemda pun wajib berinovasi untuk mengurangi ketertinggalan di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, daya saing, dan pela­yanan publik lainnya." jelasnya. Selain itu, lanjutnya, mengembangkan kelembagaan ekonomi seperti koperasi unit desa dan membangun infrastruktur yang menjadi kewenangan mereka.

Terkait dengan infrastruktur, Presiden Joko Widodo. kemarin, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). “Rapat sekali keluar inpres. Setelah itu, ndak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lancar, dibayar semua,” kata Presiden Jokowi. Jokowi menjelaskan pembangunan Mandalika dibicarakan setidaknya 26 tahun lalu. Namun. selama itu pula pembangunan belum berjalan dan mengakibatkan pembangunan mangkrak.

“Urusannya ndak selesai karena pembebasan lahan. Akibatnya, mengurangi kepercayaan investasi ke sini," ungkap mantan Gubernur DKI itu. Hingga Oktober 2017 tercatat ada empat KEK yang beroperasi, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, dan KEK Mandalika. Enam lainnya, yaitu KEK Bitung, Maloy Batuta, Tan­jung Api-Api, Tanjung Kalayang, Morotai, dan Sorong, masih dalam proses pembangunan.

Bupati Belitung, Provinsi Bang­ka Belitung, Sahani Saleh mengatakan dampak dari KEK Tanjung Kalayang ialah nilai investasi di kawasan itu mencapai Rp 14,1 triliun.

Tangkal kemiskinan

Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan minimnya infrastruktur merupakan salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan. Saat ini, pihaknya bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta BPS tengah memetakan daerah-daerah, terutama di Pulau Jawa, yang tergolong miskin. “Salah satu penyebab kemiskin­an itu infrastruktur. Tidak ada jalan. Di Sukabumi (Jawa Barat), masyarakat punya produk-produk bagus, tapi tidak bisa dibawa karena jalan desanya tidak ada," kata Luhut di kantornya. kemarin.

Menurut pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. “APBD ditarget mengalokasikan 20% untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan. Belum belanja pegawai daerah yang lebih banyak ketimbang belanja modal. Tak banyak yang tersisa dari APBD untuk infrastruktur (jalan daerah).” kata Djohermansyah.

Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas menyambut program infrastruktur pusat. Pihaknya juga akan membangun akses jalan ke kecamatan dan perdesaan. Sebanyak 3.000 titik irigasi tersier dan IT pun dibangun. Selain itu, Pemkab Banyuwangi membangun mal pelayanan pub­lik. “Target bulan depan sudah 150 izin di satu tempat. Pelayanan publik menjadi terukur, murah, dan efisien,” tandasnya. (Pra/YR/ RF/Zuq/X-4)

 

--- (Sumber Media Indonesia – Sabtu, 21 Oktober 2017) ---


Dibaca 49 kali