Suap Jual-Beli Jabatan Terus Terjadi

KOMPAS - Jumat, 27 Oktober 2017

Suap Jual-Beli Jabatan Terus Terjadi

Pro­ses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah cenderung menjadi celah untuk mengumpulkan kekayaan seorang pejabat dengan cara tidak wajar. KPK kembali mengungkap adanya su­ap jual-beli jabatan yang mengakibatkan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman menjadi tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan.

“KPK mengimbau praktik ko­rupsi terkait perekrutan, promosi, mutasi, dan pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah harus dihentikan. KPK menduga modus seperti ini banyak terjadi di daerah lain,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK, Ja­karta, Kamis (26/10).

Di Nganjuk, KPK menemukan indikasi praktik suap jual-beli ja­batan tersebut sudah terjadi sejak lama. Langkah KPK yang akhirnya membuat Taufiqurrah­man ditangkap tangan pada Rabu siang lalu di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakar­ta, tersebut bukan kasus yang pertama kali teijadi.

Peneliti pemerintahan daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mardyanto Wahyu Triatmoko, mengakui, jual-beli jabatan di pemerintahan daerah sudah lama terjadi. Namun, praktik itu baru terungkap belakangan ketika KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini karena menerima suap promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten (Kompas, 3/1).

Menurut Basaria, suap jual-beli jabatan di Kabupaten Nganjuk terjadi dengan modus semua transaksi dikumpulkan melaiui dua orang kepercayaan Bupati Nganjuk, yaitu Kepala Di­nas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nganjuk Ibnu Hajar serta Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot, Nganjuk, Suwandi.

Kedua orang yang kini ikut menjadi tersangka ini sengaja menyusul Taufiqurrahman ke Ja­karta, Selasa (24/10) tengah malam. Keduanya ditugasi mengambil uang titipan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ngan­juk Hariyanto dan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Ngan­juk Mohammad Bisri yang berjumlah Rp 298 juta. Uang ditempatkan di dua ransel hitam yang terpisah.

”Jadi, uang yang dimintakan ke para pegawai di sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait perekrutan, pengangkatan, promosi, mutasi, dan alih status kepegawaian di Ka­bupaten Nganjuk. Ada tarifnya, tetapi berbeda-beda. Untuk ke­pala sekolah bisa saja berbeda sesuai tempat. Kepala sekolah SD bisa sampai Rp 20 juta, kepala sekolah SMP bisa sampai Rp 50 juta, apalagi kepala dinas bisa lebih besar lagi. Tak ada harga yang tetap, tetapi kisarannya segitu," tutur Basaria.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga menangkap istri Taufiqurrahman, Ita Triwibawati, yang juga Sekretaris Dae­rah Kabupaten Jombang. Ita bakal dicalonkan sebagai Bupati Nganjuk pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Selain itu, calon wakil bupati yang akan berpasangan dengan Ita, SA yang menjadi lurah di Nganjuk, ikut diamankan. Meskipun ditangkap, keduanya dianggap tak berperan dalam suap.

Basaria menambahkan, pihaknya akan mengembangkan penerimaan suap apakah terkait dengan pemenuhan biaya pilkada atau tidak. Terkait dengan uang Rp 298 juta yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, dipastikan uang tersebut tidak terkait dengan proses pilkada “(Uang) itu hanya untuk biaya operasional selama di Jakarta,” kata Basaria

APIP independen

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui otonomi daerah memberikan kewenangan sangat be­sar kepada kepala daerah. Akibatnya, rentan terjadi korupsi. Namun, sebenarnya hal itu dapat dikendalikan jika aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang independen dapat segera direalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Agar tak terjadi korupsi, (pencegahannya) itu tidak hanya mengandalkan integritas kepala daerah, tetapi juga harus mendasarkan pada sistem pengawasan yang ketat,” kata Robert.

Peran pengawasan itu, tambah Robert, berada di tengah-tengah antara peran partai politik, yang merekrut kepala daerah, dan penegakan hukum yang selama ini dinilai tidak optimal sehingga kepala-kepala daerah di Indonesia tak pernah kapok melakukan korupsi.

Menurut Robert, di hulu, saat perekrutan kepala daerah yang dilakukan oleh parpol, sudah ditemukan biaya yang tinggi karena calon kepala daerah harus menyetorkan dana kepada parpol. Nilai setoran bisa mencapai miliaran rupiah. Belum lagi jika ditambah ongkos kampanye yang tidak sedikit. Agar korupsi bisa dihentikan, partai politik harus menghapuskan praktik-praktik seperti itu.

“Jika APIP diperkuat, tak ha­nya independensinya, tetapi juga kemampuan mengaudit sekaligus melakukan investigasi se­hingga korupsi di daerah dapat dicegah,” ujarnya. (IAN/MDN)

 

--- (Sumber KOMPAS – Jumat, 20 Oktober 2017) ---


Dibaca 29 kali