Semua Tergantung Komitmen Pemda

Wawancara Dian Erika Nugraheny (Republika) dengan Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengenai investasi di daerah.

Investor banyak mengeluhkan sulitnya Izin bagi investasi di dae­rah oleh pemerintah daerah (pem­da). Apakah kondisinya demi­kian?
Sebetulnya tergantung dari ke­bijakan masing-masing pemda. Misal­nya saja ilustrasinya begini. Di Kabu­paten Kuningan, Jawa Barat, sudah mendeklarasikan diri sebagai daerah dengan pengembangan industri yang berbasis konservasi lingkungan. Maka, pada akhirnya industri-industri besar beralih investasi ke daerah di sekitar kabupaten tersebut (di luar Kuningan).

Hal seperti ini positif atau ne­gatif?
Sebetulnya, di era otonomi daerah seperti saat ini tidak bisa disalahkan. Hanya saja, perlu digarisbawahi bah­wa pembangunan suatu daerah tidak hanya bersumber dari anggaran APBD. Pembangunan dan pengembangan ekonomi tetap membutuhkan investasi produktif. Maka, sebaiknya investasi jangan dibatasi.

Maksudnya tidak dibatasi?
Sebab, perlu diperhatikan berbagai potensi dan persoalan di daerah juga. Investasi di daerah sebaiknya mem­pertimbangkan apakah ada manfaat­nya dari segi pembangunan ekonomi jangka panjang. Kedua, perlu juga mempertimbangkan kondisi daerah yang mana tingkat pengangguran pen­duduknya masih tinggi. Perlu kami te­kankan bahwa angka pengangguran di daerah memang tinggi.

Jika demikian, ada saran ben­tuk investasi yang umumnya cocok diterapkan di daerah?
Investasi untuk usaha padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Ini yang cocok diterapkan di daerah. Se­lain mengatasi persoalan penganggur­an, juga bisa mendukung pemasukan bagi daerah.

Jadi, memang benar persoal­an utama investasi di daerah ma­sih seputar birokrasi perizinan dan regulasi?
Benar, sebab berdasarkan survei yang kami lakukan, soal birokrasi per­izinan masih menjadi pertimbangan utama sebelum investor melakukan investasi di daerah-daerah.

Apa yang harus dievaluasi oleh pemerintah daerah dan pu­sat terkait investasi ini?
Perlu diperhatikan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan bahwa in­vestasi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Maka, tantangannya adalah adanya sinkronisasi bagi pemerintah pusat dan pemda. Walaupun Presiden dan kepala daerah, misalnya beda afiliasi politik, tetapi hal seperti ini mestinya dikesampingkan untuk kepentingan investasi nasional.

Kedua, pemerintah sepertinya per­lu memperluas penerapan invetasi melalui mekanisme kebijakan fiskal. Saat ini, baru ada empat daerah yang menerapkan kebijakan ini, antara lain, Pontianak. Balikpapan, dan Padang.

Ketiga, tentu harus ada keseriusan dan komitmen kepala daerah dalam membangun ekonomi lewat investasi, menata sistem investasi di daerahnya. Problem investasi masih banyak dite­mui di bawah kendali pemda sendiri. (DEN)

--- (Sumber Republika – Jumat, 03 November 2017) ---