Lelang Dini Bisa November

KOMPAS - Senin, 06 November 2017

Lelang Dini Bisa November

Kementerian dan lembaga negara sudah bisa melaksanakan lelang dini proyek pada November ini. Dengan demikian, pada saat daftar isian pelaksanaan anggaran terbit pada awal Desember, penyelesaian lelang segera bisa dilakukan. Proyek pun bisa dilaksanakan pada awal tahun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, di Jakarta, Minggu (5/11), menyatakan, pemerintah berusaha memperbaiki kualitas pe­nyerapan anggaran. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun.

Sebelumnya, menurut Askolani, sebagian besar anggaran baru terserap di triwulan terakhir pada tahun berjalan. Hal ini terutama menyangkut anggaran berbagai proyek fisik. Dampaknya pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata.

Dalam beberapa tahun ter­akhir, lanjut Askolani, pemerin­tah berusaha mempercepat penyerapan anggaran agar pertum­buhan ekonomi lebih merata di sepanjang tahun. Hal ini dilaku­kan dengan mempercepat penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

DIPA adalah dokumen pelak­sanaan anggaran yang sifatnya rinci hingga satuan kerja di semua kementerian dan lembaga negara. DIPA 2017 diterbitkan awal Desember 2016. Menurut rencana, DIPA 2018 akan diter­bitkan pada minggu pertama atau kedua Desember. Dengan demi­kian, kementerian dan lembaga negara bisa melakukan lelang di­ni pada November.

“Kementerian dan lembaga negara sudah bisa melakukan pralelang (lelang dini) pada November ini. Hanya saja, tanda tangan pihak ketiga sebaiknya dilakukan setelah DIPA terbit,” kata Askolani.

Jika lelang berjalan mulus tanpa keberatan dan DIPA terbit pada awal Desember, Askolani berharap proyek bisa mulai dikerjakan awal tahun depan. Sementara pada 3-4 tahun yang lalu, lelang baru mulai dilaksa­nakan pada Januari-Februari sehingga pengerjaan proyek baru dilakukan pada semester II.

Adapun terkait anggaran, As­kolani meyakinkan bahwa pe­merintah siap. Anggaran bersumber, antara lain, dari sisa ang­garan lebih 2017 yang pada waktunya harus dikembalikan. Sisa anggaran lebih pada awal 2017, misalnya, berkisar Rp 80 triliun-Rp 90 triliun. Pemerintah biasanya juga menarik utang pada Desember untuk kebutuhan awal tahun berikutnya dan awal ta­hun.

Penyerapan

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pe­laksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng me­nyatakan, penyerapan anggaran di daerah selama Januari-Juni sejak 2011 sampai tahun ini ha­nya berkisar 22-23 persen dari total pagu. Sebagian besar berupa pengeluaran rutin pemerintahan serta belanja barang dan jasa operasional untuk kegiatan umum. Adapun untuk pengadaan barang strategis seperti infrastruktur sangat minim.

Tradisi tersebut, menurut En­di, terjadi karena pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan lelang dini. Pemda umumnya ba­ru melakukan lelang setelah APBD disahkan, sementara APBD umumnya disahkan pada Desember. Bahkan, beberapa da­erah baru mengesahkan APBD pada Januari. Ujung-ujungnya, pengerjaan proyek baru bisa di­lakukan di semester II, terutama di triwulan terakhir.

Dalam APBN 2018, belanja dianggarkan Rp 2.220,7 triliun. Be­lanja negara terbagi atas dua alokasi besar, yakni untuk pemerin­tah pusat Rp 1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun. (LAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Senin, 6 November 2017) ---


Dibaca 22 kali