Dana Mengendap di Kas Daerah

KOMPAS - Rabu, 06 Desember 2017

Dana Mengendap di Kas Daerah

Sampai dengan 30 Novem­ber 2017, sebanyak 39.918 desa belum menerima dana desa tahap I atau II. Nilai anggarannya sekitar Rp 18 triliun. Sebagian besar dana tersebut mengendap di rekening kas umum daerah. Sebagian dana desa tersebut belum disalurkan karena persyaratan administrasinya belum lengkap.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Selasa (5/12), mengatakan, untuk penyaluran tahap II, misalnya, syaratnya adalah laporan konsolidasi realisasi penyerapan da­na desa tahap I, rata-rata paling sedikit telah digunakan 75 persen. Syarat lain adalah laporan konsolidasi pencapaian keluaran minimal 50 persen.

Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 mengalokasikan da­na desa sebesar Rp 60 triliun untuk 74.910 desa. Penyaluran dilakukan secara hierarki. Pertama-tama, Kementerian Keu­angan menyalurkan ke pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah daerah meneruskan dana tersebut ke pemerintah desa.

Penyaluran dari Kemenkeu ke pemerintah daerah dilakukan dalam dua tahap. Tahap I, dengan pagu Rp 36 triliun, disalurkan mulai April. Sementara tahap II, dengan pagu Rp 24 triliun, disalurkan mulai Agustus lalu.

Sampai dengan 30 November 2017, Kemenkeu telah menya­lurkan dana desa tahap I kepada pemerintah daerah senilai Rp 35,8 triliun atau 99,4 persen dari pagu untuk 74.910 desa di 434 daerah. Artinya, jatah semua desa penerima telah disalurkan oleh Kemenkeu ke pemerintah darah.

Kemenkeu juga telah menya­lurkan dana desa tahap II senilai Rp 18,7 triliun atau 77,8 persen dari pagu untuk 57.876 desa di 338 daerah. Artinya, Kemenkeu belum menyalurkan dana desa tahap II senilai Rp 5,34 triliun untuk 17.034 desa di 96 daerah.

Dengan demikian, sebanyak 17.034 desa belum menerima da­na desa tahap I dan II atau tahap II senilai Rp 5,5 triliun. Sebab Kemenkeu belum menyalurkan dana tersebut ke pemerintah daerah.

Namun, menurut Boediarso, dana desa tahap I dan II yang telah ditransfer Kemenkeu ke pemerintah daerah juga belum semuanya diteruskan ke desa. Dana desa yang masih ada di rekening kas umum daerah di beberapa daerah mencapai Rp 12,88 triliun untuk 22.884 desa.

Alhasil, sampai dengan 30 No­vember 2017, sebanyak 39.918 de­sa belum menerima dana desa tahap I dan/atau tahap II. Nilainya sekitar Rp 18 triliun.

Restrukturisasi

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat, kecepatan dan kelancaran penyaluran dana desa tahun ini antara lain dipengaruhi restrukturisasi birokrasi tingkat kabupaten dan kota sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta­hun 2016 tentang Perangkat Dae­rah. Implikasi untuk dana desa antara lain terkait penggantian kepala badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD).

“Pelantikan kepala BPMD, mi­salnya, rata-rata baru dilakukan pada Maret-April 2017. Jabatan yang tadinya dianggap sebagai jabatan yang tidak bergengsi ini, sekarang menjadi sangat politis. Yang ditempatkan di sana umumnya adalah orang-orang baru sehingga butuh proses penyesuaian karena harus belajar,” kata Endi.

Perihal banyaknya dana desa yang mengendap di rekening kas umum daerah, lanjut Endi, disebabkan pemerintah daerah yang belakangan semakin dominan dalam menentukan program atau kegiatan. Pada 2015 dan 2016, program prioritas nasional merupakan pertimbangan utama dalam pengalokasian dana desa. Tahun ini, pemerintah mendorong agar program prioritas dae­rah lebih dominan.

Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa menyebutkan, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Setahun terakhir, dominasi diambil alih kabupaten dan kota. Artinya, program prioritas pemerintah daerah yang menjadi pertimbangan utama. Bagi pe­merintah daerah, penyaluran tidak sekadar menyalurkan, tetapi juga ada persyaratannya. Ini yang membuat prosesnya lama,” kata Endi.

Endi menekankan, keterbatasan kapasitas aparatur pemerin­tah daerah masih menjadi pekerjaan utama. Kapasitas itu terutama dalam hal pengerjaan proyek, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Namun, hal ini sulit berjalan optimal karena banyak faktor di luar kendali aparatur desa yang mengganggu.

Faktor tersebut adalah suasana pengawasan di luar desa yang terkesan menakut-nakuti. Faktor lain yang tak kalah mengganggu adalah kepentingan politik jangka pendek dari berbagai pihak yang makin terasa menjelang ta­hun politik.

“Dana desa sudah semestinya untuk pembangunan desa dan tidak justru menjadikan desa sebagai medan kontestasi politik jangka pendek,” kata Endi. (LAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Rabu, 6 Desember 2017) ---


Dibaca 21 kali