Pelayanan Publik Buruk, Korupsi Subur

Media Indonesia – Kamis, 7 Desember 2017

Pelayanan Publik Buruk, Korupsi Subur

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui terda­pat korelasi antara pelayanan publik yang buruk dan praktik korupsi di kementerian dan lembaga negara. Hal itu di­utarakannya dalam menang­gapi hasil penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman terha­dap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.

“Pasti (berkorelasi antara rendahnya pelayanan publik dan praktik korupsi). Makin rendah indeks kualitas tata kelola, makin besar kecende­rungan penyimpangan dan praktik inefisiensi dan korupsi di instansi tersebut. Korelasi­nya sangat kuat,” terangnya saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan tidak sulit untuk melihat tingkat korupsi di suatu daerah. Bila birokrasi­nya tidak tertata secara baik, hampir pasti tingkat penyele­wengan anggaran negara di daerah tersebut tinggi. Seba­liknya, bila tertata baik, ting­kat penyelewengannya relatif rendah.

“Kalau ke daerah, daerah mana yang ditengarai korup­sinya tinggi, lihat layanan pub­lik saja, lihat kantor perizinan­nya. Kalau kantornya berantakan, birokrasinya semrawut, layanan asal-asalan, infrastruk­tur enggak bagus, ya itu daerah korup,” paparnya.

Karena itu, ia meminta agar hasil penilaian yang dirilis Ombudsman tidak sekadar publikasi, tapi harus menjadi trigger untuk melakukan per­baikan kinerja ke depan. Untuk itu, Ombudsman harus bisa memastikan bahwa hasil pantauannya dapat ditindaklanjuti kementerian/lembaga dan pemda yang berkinerja buruk.

Hal itu penting sebagai ba­han evaluasi dan perbaikan bagi lembaga negara sehingga masalah serupa tidak terus terulang. “Jangan sampai ini hanya jadi seremoni tahunan tanpa dampak perbaikan kinerja yang berarti karena ujung dari semua proses ini ialah perbai­kan pelayanan publik,” ucap Robert. Menurutnya, penerapan punishment dan reward kepada aparatur juga bisa memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja, terutama dalam hal pelayanan publik.

Secara terpisah, anggota Ma­syarakat Peduli Pelayanan Publik dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemi­traan Masyarakat Indonesia (Yappika)-Actionaid, Hendrik Rosdinar, pun mengakui bahwa kecenderungan praktik korupsi biasanya berjalan linier dengan tingkat pelayanan publik. Jika pemenuhan standar pela­yanan tidak dipatuhi, hal itu rentan akan adanya tindakan maladministratif atau bahkan rentan terjadi korupsi.

Oleh karena itu, kata dia, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Untuk mewujud­kan itu, sambungnya, butuh komitmen pimpinan lembaga/ kementerian serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik.

“Penyiapan mekanisme pe­nilaian kinerja petugas yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik,” tan­dasnya. (Nur/P-3)

 

--- (Sumber Media Indonesia – Kamis, 7 Desember 2017) ---


Dibaca 22 kali