Dana Hibah-Bansos Rentan Dikapitalisasi untuk Pilkada

www.sindonews.com - Jumat, 05 Jan 2018

Dana Hibah-Bansos Rentan Dikapitalisasi untuk Pilkada

Dana hibah/bansos rentan dipolitisasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 27 Juni 2018.  Anggaran ini dinilai efektif untuk mendulang suara saat pilkada digelar.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan bahwa alokasi dana hibah/bansos memang mudah dipolitisasi untuk pilkada, terutama bagi petahana. "Target sasaran dalam anggaran ini memang subjektif. Jadi memang sangat mudah menentukan siapa penerimanya," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, Kamis (4/1/2018). 

Anggaran ini, menurut dia, memang cukup efektif mengapitalisaasi suara lantaran langsung menyentuh masyarakat. Apalagi penerima dana hibah/bansos biasanya akan difokuskan pada kantong-kantong suara yang mendukung. "Cukup efektif membeli suara di wilayah-wilayah yang dianggap potensial mendukung. Termasuk juga kelompok tertentu atau tim sukses yang pernah berjasa," tuturnya. 

Terlebih lagi bila dibandingkan dengan anggaran lain, mekanisme pertanggungjawaban hibah/bansos tidak seketat alokasi lain dalam APBD. Satu tahun sebelumnya sudah diplot siapa saja yang menerima hibah/bansos baik titipan kepala daerah, DPRD ataupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Tentu kepala daerah jatahnya akan lebih banyak. Penerima saya kira sudah diplot. Jadi proposal hanya akal-akalan saja," lanjutnya.

Endi juga menuturkan bahwa ada kecenderungan para petahana sudah memanfaatkan anggaran hibah/bansos untuk kapitalisasi suara sejak dua tahun sebelum pilkada. Hal ini guna merawat konstituen yang akan semakin terkena dampak jor-joran jelang pelaksanaan. "Jika Pilkada 2018 Juni nanti, perkiraan saya sejak Februari, Maret, April sampai Mei sudah jor-joran dibelanjakan," ungkapnya. 

Dia mengatakan Kemendagri harusnya lebih memperketat evaluasi RAPBD terkait anggaran hibah/bansos jelang pilkada ini. Menurutnya jika tidak masuk akal sudah seharusnya Kemendagri langsung mencoretnya. "Jadi sudah dideteksi sejak awal. Kalau politis dan tidak masuk akan langsung disemprit. Termasuk juga memperkuat pengawasan melalui pertanggung jawaban yang lebih ketat dan lebih transparan," katanya. 

Meskipun sangat politis, Endi mengakui bahwa anggaran ini legal karena diperbolehkan untuk dianggarkan. Dia menilai seharusnya jelang pilkada anggaran hibah/bansos distop sampai satu tahu setelah pilkada. Hal ini menghindari kapitalisasi uang negara untuk meraup suara. "Kecuali memang jika ada kejadian luar biasa. Seperti bencana alam," tuturnya.

Dana hibah/bansos rentan dipolitisasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 27 Juni 2018.  Anggaran ini dinilai efektif untuk mendulang suara saat pilkada digelar. 

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan bahwa alokasi dana hibah/bansos memang mudah dipolitisasi untuk pilkada, terutama bagi petahana. "Target sasaran dalam anggaran ini memang subjektif. Jadi memang sangat mudah menentukan siapa penerimanya," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, Kamis (4/1/2018). 

Anggaran ini, menurut dia, memang cukup efektif mengapitalisaasi suara lantaran langsung menyentuh masyarakat. Apalagi penerima dana hibah/bansos biasanya akan difokuskan pada kantong-kantong suara yang mendukung. "Cukup efektif membeli suara di wilayah-wilayah yang dianggap potensial mendukung. Termasuk juga kelompok tertentu atau tim sukses yang pernah berjasa," tuturnya. 

Terlebih lagi bila dibandingkan dengan anggaran lain, mekanisme pertanggungjawaban hibah/bansos tidak seketat alokasi lain dalam APBD. Satu tahun sebelumnya sudah diplot siapa saja yang menerima hibah/bansos baik titipan kepala daerah, DPRD ataupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Tentu kepala daerah jatahnya akan lebih banyak. Penerima saya kira sudah diplot. Jadi proposal hanya akal-akalan saja," lanjutnya.

Endi juga menuturkan bahwa ada kecenderungan para petahana sudah memanfaatkan anggaran hibah/bansos untuk kapitalisasi suara sejak dua tahun sebelum pilkada. Hal ini guna merawat konstituen yang akan semakin terkena dampak jor-joran jelang pelaksanaan. "Jika Pilkada 2018 Juni nanti, perkiraan saya sejak Februari, Maret, April sampai Mei sudah jor-joran dibelanjakan," ungkapnya. 

Dia mengatakan Kemendagri harusnya lebih memperketat evaluasi RAPBD terkait anggaran hibah/bansos jelang pilkada ini. Menurutnya jika tidak masuk akal sudah seharusnya Kemendagri langsung mencoretnya. "Jadi sudah dideteksi sejak awal. Kalau politis dan tidak masuk akan langsung disemprit. Termasuk juga memperkuat pengawasan melalui pertanggung jawaban yang lebih ketat dan lebih transparan," katanya. 

Meskipun sangat politis, Endi mengakui bahwa anggaran ini legal karena diperbolehkan untuk dianggarkan. Dia menilai seharusnya jelang pilkada anggaran hibah/bansos distop sampai satu tahu setelah pilkada. Hal ini menghindari kapitalisasi uang negara untuk meraup suara. "Kecuali memang jika ada kejadian luar biasa. Seperti bencana alam," tuturnya. (amm)

 

--- (Sumber SindoNews.com – Jumat, 05 Januari 2018) ---


Dibaca 131 kali