Indonesia Darurat Korupsi di Daerah

Suara Pembaruan - Senin, 05 Februari 2018

Indonesia Darurat Korupsi di Daerah

Kasus korupsi oleh kepala daerah semakin marak. Dalam tempo 35 hari pertama ta­hun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.

Terakhir, pada Sabtu (3/2) malam. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoro terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima suap dan grati­fikasi. Nyono ditangkap bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Sulistyowati. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemkab Jombang.

Kondisi tersebut membuat In­donesia berada dalam status darurat korupsi oleh kepala daerah. Hal itu tercermin dari banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak 2004 hingga kini, sudah 82 kepala daerah yang menjalani proses hukum di KPK. Jumlah itu terdiri dari 13 gubernur dan 69 bupati/walikota. Dengan demikian, rata-rata dalam setahun ada sedikitnya enam kepala daerah yang dijerat kasus korupsi.

Korupsi yang merupakan kejahatan terorganisasi, tak lagi dimonopoli oleh penyelenggara negara di tingkat pusat. Era otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan justru menumbuhkan “raja-raja kecil” yang melanggengkan praktik korupsi di daerah.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak membantah jika Indonesia saat ini dikatakan status darurat korupsi daerah. Dalam sejumlah kasus yang telah dibawa KPK ke persidangan. Saut mengakui ting­ginya biaya politik menjadi salah satu faktor maraknya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di daerah. Para kepala daerah harus menggalang dana dengan cara ilegal dan meminta kepada para pengusaha untuk modal kampanye mereka mengikuti kontestasi politik. Setelah terpilih, para kepala daerah ini berupaya mengembalikan modal kampanye dengan praktik-praktik ilegal, mulai dari mengutip, memeras jajaran di bawah, menerima suap untuk memuluskan izin usaha, hingga menyelewengkan anggaran daerah, dan lainnya.

“Analisis KPK menunjukkan di banyak tempat seperti itu (biaya politik tinggi). Analisis itu bisa salah, karena KPK pada fakta-fakta persidangan baru berhasil membawa beberapa pelaku ke pengadilan,” kata Saut kepada SP, Senin (5/2). Selain berkaitan dengan biaya politik yang tinggi, terjadinya saling san­dera antara eksekutif dan legislatif juga menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di daerah. Di beberapa daerah, DPRD menolak untuk mengesahkan APBD jika tidak ada “uang ketuk palu” dari eksekutif. KPK telah berulang kali turun ke daerah untuk menengahi persoalan ini.

“Ada di beberapa daerah, mereka saling sandera antara satu kekuatan dengan kekuatan lain di parlemen dan pemerintah daerah, dan kemudian KPK mencoba menengahi tata kelolanya. Kemudian selesai setelah KPK datang menengahinya,” jelasnya.

Saut menyatakan, perlu kerja keras untuk menghentikan rezim korupsi di daerah, baik pencegahan maupun penindakan. Apalagi pada tahun ini terdapat 171 daerah yang menggelar pilkada secara serentak.

Revisi Aturan

Secara terpisah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Syarifudin menegaskan, regulasi pengelolaan keuangan daerah sebenarnya sudah membatasi kepala daerah dan me­nutup celah penyelewengan. Apa­bila peraturan perundang-undangan daerah yang harus mendekam di penjara karena korupsi. Namun faktanya, pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi justru sema­kin banyak.

Namun dia mengakui, meka­nisme pengesahan RAPBD kerap dijadikan alat transaksi korupsi. Karenanya, Peraturan Pemerintah (PP) 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan direvisi untuk mencegah praktik korupsi terkait RAPBD.

Salah satu poin revisi yaitu kewenangan kepala daerah mene­tapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tanpa persetujuan DPRD. “Ketika sampai waktu tertentu, KUA-PPAS tidak disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, maka kepala daerah berwenang untuk tetapkan KUA-PPAS tanpa persetujuan DPRD,” katanya.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi saling menyandera dalam penyusunan RAPBD. “Paling tidak mencoba membatasi ruang-ruang yang berpotensi untuk terjadinya korupsi,” imbuhnya.

Syarifudin menuturkan, pihaknya juga menyiapkan sistem aplikasi keuangan berbasis elektronik (e-budgeting). Namun, sistem ini menunggu revisi PP 58/2005 terbit terlebih dahulu. “Aplikasi ini ha­nya alat. Lebih kepada upaya agar bagaimana pengelolaan keuangan lebih transparan. Ruang-ruang yang gelap itu makin berkurang. Begitu kami luncurkan e-budgeting," tegasnya.

Pilihan Rakyat

Sementara itu, menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah kepala daerah hanya persoalan hilir. “Masalahnya ini ada di hulu. Kalau hulu, ini soal sistem nilai. Upeti, suap, korupsi kan terjadi pada masa-masa yang lalu sebelum refor­masi, itu hulunya. Untuk mengubah karakter mental ini, enggak cukup 10-20 tahun,” kata pria yang akrab dipanggil Soni ini.

Dia menambahkan, faktor berikutnya yakni mengenai sistem politik biaya tinggi, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya membenahi sistem kepemimpinan daerah. Selama ini, calon kepala daerah berkewajiban melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu, para kepala daerah juga disekolahkan setelah dilantik.

“Kepala daerah terus diawasi, diaudit. Sekarang ini persoalannya lebih kepada integritas. Masalahnya, pemerintah tidak bisa menyeleksi, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tuturnya.

Dia menyatakan, baik dan buruk kepala daerah terpilih merupakan pilihan rakyat. “Pemerintah harus menerima. Kami (pemerintah) enggak bisa menilai si A tidak baik. Konsekuensi pilkada langsung, kami enggak bisa melihat rekam jejak dan integritas seseorang, karena yang menilai adalah rakyat,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, peranan partai politik (parpol) men­jadi sangat penting dalam merekrut calon-calon pemimpin daerah. “Ca­lon itu rekomendasi partai. Peran partai mahapenting untuk rekrut kader-kader yang punya kualitas dan integritas tinggi. Pemerintah hanya siapkan administrasi politik lewat pilkada langsung,” tandas mantan pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara, peneliti Komite Pe­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menye­butkan maraknya kasus korupsi di daerah disebabkan oleh sejumlah hal. Pertama, faktor prapilkada di mana calon kepala daerah harus merangkul kelompok-kelompok atau orang yang bisa mendanai pencalonan­nya. “Besarnya biaya politik membuat kandidat kepala daerah merangkul kelompok-kelompok atau orang yang bisa mendanai pencalonannya. Kelompok ini antara lain pengusaha dan kontraktor. Pascapilkada, kepala daerah terpilih melakukan praktik balas jasa kepada kelompok-ke­lompok ini dalam berbagai bentuk seperti ijin usaha atau proyek dari APBD,” ujarnya.

Kedua, proses penegakan hukum di daerah sangat lemah. Penegak hukum di daerah jarang mengendus perilaku koruptif kepala daerah. Kalau ada kasus, proses penyidikan berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan.

“Ini juga bisa disebabkan karena penegak hukum kadang bagian dari mafia korupsi di daerah. Apalagi kekuasaan kepala daerah sangat besar. Tak heran kasus-kasus korupsi di daerah lebih banyak diungkap oleh KPK dibandingkan aparat di daerah,” jelas dia.

Ketiga, kontrol sosial masyarakat dianggap lawan politik sehingga sering tidak dianggap penting oleh kepala daerah atau penegak hukum.

“Terakhir, pengawasan inter­nal, yang selama ini diperankan Inspektorat, sangat lemah atau tidak efektif. Karena, instansi ini berada di genggaman kepala daerah, karena dia diangkat oleh kepala daerah. Solusinya, inspektorat ini semes­tinya menjadi instansi vertikal di bawah Kemdagri,” tegas Arman. [F-5/YUS/C-6]

 

--- (Sumber Suara Pembaruan – Senin, 05 Februari 2018) ---


Dibaca 568 kali