Korupsi Gerus Hak Rakyat

KOMPAS - Selasa, 6 Februari 2018

Korupsi Gerus Hak Rakyat

Dana kapitasi BPJS Kesehatan yang dipungut dari 34 puskesmas di Jombang, Jawa Timur, bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 34 juta. Posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian membuat ASN akan melakukan apa saja demi mempertahankan jabatannya.

Korupsi da­na kapitasi pusat kesehatan ma­syarakat dari Badan Penyeleng­gara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Jombang, Jawa Ti­mur, menunjukkan wajah korup­si yang tidak manusiawi. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengorupsi hak dasar rak­yat dengan memungut dana ka­pitasi yang diduga untuk kepen­tingan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Jom­bang, 27 Juni mendatang.

Komisi Pemberantasan Ko­rupsi mencatat, Nyono melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati memotong dana kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk 34 pusat kesehatan masyarakat di Jombang pada kurun Juni hingga Desember 2017. Pungutan itu bervariasi mulai Rp 500.000 hingga Rp 34 juta dengan total uang yang dipungut mencapai Rp 434 juta.

Direktur Eksekutif Komite Pe­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Senin (5/2), mengatakan, korupsi di Jombang berbeda de­ngan di daerah lain, yang umum­nya mengambil untung dari ko­misi proyek oleh swasta.

“Korupsi di Jombang ini me­nampakkan wajah kejamnya yang sempurna dan tidak manusiawi dari korupsi karena modus korupsi di Jombang ini nya­ta-nyata mengambil hak dasar rakyat. Uang jaminan kesehatan yang menjadi jalan bagi akses kesehatan publik dipotong atau dikutip demi kepentingan bupati untuk berkuasa kembali. Di sini­lah kasus Jombang harus men­jadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri tentang kejahatan luar biasa korupsi,” tutur Endi menjelaskan.

Kemendagri didorong untuk melakukan evaluasi dan audit se­luruh pemerintahan daerah. Tingginya biaya kontestasi akibat praksis politik uang rentan mem­buat petahana menghalalkan se­gala cara untuk mengumpulkan ongkos politiknya.

Berkait hal ini, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, umumnya korupsi di daerah di­picu oleh buruknya sistem merit atau penempatan orang dalam jajaran birokrasi. Posisi kepala daerah, yang diraih melalui pro­ses politik, sebagai pejabat pem­bina kepegawaian (PPK) mem­buat aparatur sipil negara akan melakukan apa saja, termasuk memotong anggaran, untuk me­nyetorkan upeti demi memper­tahankan jabatannya.

KASN juga membuat peneli­tian mengenai potensi kerugian negara apabila jual-beli jabatan ini dibiarkan. Rata-rata ada Rp 46 triliun uang yang berputar di dalam jual-beli jabatan ini. Na­mun, potensi kerugian negara akibat praktik itu nilainya tiga kali lipat atau sekitar Rp 138 triliun per tahun.

“Aparatur sipil negara yang telah menyetorkan uang untuk kepala daerah sudah tentu tidak mau rugi atau kehilangan uang. Dia pasti akan mengambil un­tung dari anggaran dinasnya un­tuk menutupi uang yang telah dia berikan kepada kepala daerah,” tutur Sofian.

Secara terpisah, Menteri Da­lam Negeri Tjahjo Kumolo meni­lai kepala daerah sudah memahami area rawan korupsi. Pe­nangkapan Bupati Jombang dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi atau suap dinilai sebagai bukan kesalahan sistem pemerintahan atau peng­anggaran di daerah.

“Sistemnya sudah betul. Me­reka (kepala daerah) sudah pa­ham semua mengenai area rawan korupsi, mulai dari masalah pe­rencanaan anggaran, jual-beli ja­batan. Bolak-balik Presiden, Menko, dan saya berbicara soal ini. Kalau sampai terjadi, masa yang disalahkan sistemnya. Kan, tidak,” kata Tjahjo seusai rapat di kantor Kementerian Koordina­tor Politik, Hukum, dan Keaman­an.

Saat ini, Mendagri juga mene­tapkan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab sebagai pelak­sana tugas Bupati Jombang menggantikan Nyono.

Penggeledahan

Sementara di Jombang, Senin (5/2), penyidik KPK terus me­ngumpulkan barang bukti terkait dengan kasus Nyono. Sepuluh penyidik KPK menggeledah ru­ang kerja Bupati Jombang, ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan .Jombang, rumah dinas Bupati Jombang, serta kantor Dinas Pe­nanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jombang.

Penggeledahan itu didampingi Wakil Bupati Jombang Mundji­dah Wahab, Sekretaris Daerah Jombang Ita Triwibawati, dan Kepala Bagian Hukum Sekretari­at Daerah Jombang Agus Purnomo. Sejumlah polisi mengawal proses penggeledahan. (REK/MHD/ODY)

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 06 Februari 2018) ---


Dibaca 158 kali