Birokrasi Riset Tak Relevan

KOMPAS - Selasa, 13 Februari 2018

Birokrasi Riset Tak Relevan

Izin yang diurus dari Kemdagri hingga tingkat pemerintah daerah nyatanya tidak juga menjamin kelancaran proses riset. Pencarian data dan narasumber sering terkendala.

Di tengah tuntutan lahirnya kebijakan yang berbasis riset, dunia penelitian terhadang paradigma birokratis. Pengurusan izin larut dalam prosedural, tetapi kemudian tidak menopang substansi dari pene­litian itu sendiri.

Munculnya polemik seputar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Pe­nelitian patut menjadi koreksi terhadap birokrasi riset di negeri ini.

Direktur Eksekutif Komite Pe­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, Senin (12/2), mengatakan, permendagri yang merupakan pembaruan dari Per­mendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Re­komendasi Penelitian itu me­mang akhirnya dibatalkan sete­lah menuai polemik.

Namun, secara esensial, re­gulasi penelitian cenderung prosedural, tetapi tak berpijak pada substansi dan realitas. Pengurusan izin penelitian tak memastikan adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi peneliti serta terhambatnya akses data dan narasumber. “Sudah ru­mit, hasil penelitian pun tidak dijamin akan digunakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berbasis riset,” katanya.

Ia mengatakan, birokrasi pe­nelitian sudah menjadi masalah klasik, jauh sebelum adanya Permendagri No 3/2018 yang pekan lalu sudah dicabut Menteri Da­lam Negeri Tjahjo Kumolo. Na­mun, ketika peraturannya kembali ke yang lama, iklim birokrasi penelitian pun tidak lebih baik dan substantif. “Kami mendesak agar kewajiban untuk mengurus rekomendasi/izin penelitian di­hapus saja,” katanya.

Ia mencontohkan, bagaimana China dan Malaysia yang tidak kental birokratis bagi penelitian di dalam negeri, ekosistem pe­nelitiannya tumbuh pesat.

Menurut Robert, aturan soal izin penelitian sudah ada sejak 1972. Pendekatannya lebih pada keamanan, dengan adanya pe­ngendalian agar hasil riset jangan sampai mengancam kesatuan dan keamanan negara.

Robert mengatakan, dibatal­kannya permendagri terbaru soal izin penelitian menunjukkan le­mahnya kesadaran akan kebijak­an publik berbasis riset di negeri ini. Permendagri mengatur ob­yek peneliti maupun lembaga pe­nelitian. Namun, penyusunan peraturan itu tidak melibatkan peneliti.

“Adanya izin yang diurus mu­lai dari Kemdagri hingga tingkat pemerintah daerah, nyatanya ti­dak mendukung kelancaran pro­ses riset. Seharusnya, urusan ri­set ini murni dipandang urusan akademik untuk mendu­kung produksi ilmu pengetahu­an. Semestinya diserahkan saja ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,” kata Ro­bert.

KPPOD melaksanakan studi kasus bertajuk “Birokrasi Izin Penelitian di Indonesia” di dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta) serta Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Kota Surabaya).

Dari lapangan ditemukan bah­wa soal ketentuan izin ini, ada peneliti atau lembaga riset yang mengetahui dan patuh mengurus izin, ada yang tidak peduli, ada yang awalnya tidak tahu, tetapi akhirnya mengurus izin.

“Pengurusan izin ini berbe­da-beda di tiap daerah, mulai dari instansi yang berwenang, waktu pengurusan yang tidak pasti, hingga masa berlaku yang ber­beda. Hal-hal administratif se­perti ini menghambat tumbuh kembangnya ekosistem peneli­tian yang sehat di Indonesia.

“Padahal, negara yang maju di era sekarang harus kuat dalam riset dan inovasi,” ujar peneliti KPPOD, Boedi Rheza.



Tak realistis

Menurut Boedi, dari kajian terungkap tidak adanya dampak signifikan bagi kemajuan riset dari adanya keharusan izin dari Kemdagri hingga pemerintah daerah. Peneliti juga tidak men­dapatkan adanya jaminan kea­manan dan perlindungan hukum serta terhambatnya akses data dan narasumber. “Pencarian data dan narasumber sering kali ter­hambat karena harus izin ada ini dan itu. Jika penelitian sam­pai tingkat lurah, izin bisa sampai hampir sebulan. Padahal, su­dah ada UU Keterbukaan In­formasi Publik yang menjamin informasi yang dapat diakses publik mudah didapatkan,” kata Boedi.

Wakil Ketua Forum Rektor In­donesia Asep Saefudin menga­takan, riset jangan terlalu banyak diatur. “Peneliti tak perlu dicu­rigai atau dianggap sedang me­lakukan kegiatan mata-mata. Il­mu pengetahuan dan teknologi hasil inovasi dan riset itu ber­kembang bila birokrasinya tidak ribet,” katanya. (ELN)

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 13 Februari 2018) ---


Dibaca 337 kali