Dana Desa Belum Berdampak

Suara Pembaruan - Rabu, 4 April 2018

Dana Desa Belum Berdampak

Dana desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satu penyebab adalah sebagian besar dana desa justru dibelanjakan di perkotaan.

Data Badan Pusat Statistisk (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan pada September 2017 mencapai 16,3 juta jiwa atau 13,47% dari jumlah penduduk di desa. Meski turun dibandingkan Maret 2017 yang sebanyak 17,1 juta jiwa (13,93%), proporsi jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,3 juta jiwa atau 7,26% dari jumlah penduduk kota.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pemba­ngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengklaim bahwa manfaat dana desa telah dirasakan masyarakat. Namun, faktanya, dampak positif itu belum dirasakan seluruh desa, seperti yang terjadi di Kupang, NTT.

Masih banyak desa yang miskin karena penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada produk unggulan desa Sebagian besar dana desa justru “dilarikan" ke luar desa. Pembenahan harus segera dilakukan agar dana desa berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman meminta aparat desa membuat skala prioritas pembangunan. Pasalnya, dana desa dalam satu tahun anggaran tidak cukup membiayai seluruh pembangunan desa.

“Desa mesti membuat skala prioritas, sehingga pembangun­an desa bisa dilakukan secara bertahap berdasarkan skala tersebut.” ujar Arman kepada SP di Jakarta Rabu (4/4). Soal sistem penyaluran dana desa, menurut Arman, sistem yang ada sekarang sudah cukup bagus, yakni dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum dae­rah (RKUD), selanjutnya ke rekening kas desa (RKD). Yang menjadi persoalan adalah pencairan itu mengandaikan seluruh persyaratan dari level paling bawah (desa) sudah lengkap.

“Keterlambatan pencairan selama ini lebih karena desa atau daerah belum melengkapi persyaratan tersebut,” tuturnya. Dikatakan, persoalan utamanya adalah kesiapan kapasitas sum­ber daya manusia (SDM) desa dalam menyiapkan dokumen persyaratan. Masih banyak desa yang belum mampu me­nyusun peraturan desa (pendes) mengenai APBDesa.

“Karena itu, kehadiran pendamping desa menjadi sangat penting. Persoalannya kemudian, apakah pendamping desa memiliki kapasitas untuk itu? Sebab, ada desa yang mengeluh soal inkompetensi pendamping desa ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, besaran dana yang digelontorkan ke desa, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, cukup besar. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Terting­gal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) memperkirakan total dana yang mengalir ke 74.910 desa di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun setiap tahun.

Dana-dana yang fokusnya untuk desa ini datang dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dana dari provinsi, dan dana yang dikelola oleh setiap kementerian/lembaga, yang fokusnya ke pedesaan. Khusus Dana Desa saja, tahun ini pemerintah pusat mengucurkan Rp 60 triliun atau sekitar 3 kali lipat dari bantuan langsung tunai (BLT).

Problematika Berbeda

Sekretaris Jenderal Kemdes PDTT Anwar Samisi mengakui bahwa problematika di setiap daerah atau desa berbeda. Pada tahun pertama dan kedua pelaksanaannya, hampir 90% dana desa dibagikan rata untuk setiap desa tanpa membedakan kondisi tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.

Daerah-daerah yang wi­layahnya tidak terlalu luas atau jumlah penduduk serta kondisi kemiskinan tidak terlalu tinggi, lebih mampu menemukan akar persoalan di desa dan bisa segera dicairkan solusi yang tepat. Sementara, sebagian desa lagi masih berkutat dengan problematika yang sudah ada sebelum dana desa dikucurkan.

Menurut Anwar, berbagai kekurangan dan persoalan da­lam pengelolaan dana desa akan dikoreksi tahun ini. Desa-desa yang belum mampu mengelola anggaran akan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat melalui berbagai intervensi, seperti program padat karya tunai. Tahun ini, pemerintah menargetkan 100 desa di 10 kabupaten menjadi sasaran program padat karya tunai. Hingga 2019, ditargetkan ada 1.000 desa di 100 kabupaten.

“Ini adalah salah satu solusi yang pemerintah buat untuk mengantisipasi berbagai ke­terpurukan atau ketertinggalan desa, seperti angka balita stunting yang tinggi, lapangan kerja minim, pengangguran tinggi, dan kondisi kemiskinan yang masih tinggi,” kata Anwar ke­pada SP di Jakarta, Selasa (3/4).

Dikatakan, bila dilihat dari kebutuhan, dana yang masuk ke desa memang masih belum cukup. Untuk itu, Kemdes PDTT mencari sumber lain yang bisa mendorong pembangunan di desa. Salah satunya dengan mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), di mana desa-desa yang tadinya miskin didorong untuk memiliki produk unggul­an dengan skala produksi yang besar, sehingga meningkatkan ekonomi di desa tersebut.

Masih banyak desa yang miskin, karena mereka tidak fokus pada produk unggulan tertentu. Selain itu, produk desa dijual dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah, sehingga nilai ekonominya kecil.

Dia mencontohkan, kopi mentah dari petani hanya dijual dengan harga sekitar Rp 300.000/kg. Padahal, bila disangrai saja, harga kopi ini bisa menjadi Rp 500.000 sampai Rp 700.000/kg. Ni­lai ekonomi kopi akan jauh lebih tinggi apabila dijual dalam bentuk siap seduh. Persoalannya, untuk menjual produk olahan, masyarakat desa membutuhkan mesin dan fasilitas lain dengan modal yang cukup besar.

Pemerintah juga mendorong daerah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu kegiatan BUMDes adalah memastikan tersedianya pasar untuk hasil produksi petani dengan harga jual layak. Saat ini sudah terbentuk 32.900 BUMDes dari 74.910 desa yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, tidak tepat bila dana desa dikatakan belum ber­dampak. Berdasarkan laporan dan data-data yang dihimpun Kemdes PDTT, dana desa sudah membawa banyak kemajuan baik, secara kuantitatif maupun kualitatif.

Secara kuantitatif, dalam tiga tahun saja, dana desa ber­hasil membangun infrastuktur terbanyak sepanjang sejarah Indonesia dengan menyerap total anggaran sekitar Rp 127 triliun. Dana Desa mampu membangun jalan desa sepanjang 123.145 meter, jembatan sepanjang 791.258 meter, 38.217.065 meter drainase, 6.223 unit pasar desa, 65.918 unit penahan tanah, dan 2.882 unit tambatan perahu, 1.927 embung dan 28.091 irigasi desa.

Selain itu, juga terbangun berbagai fasilitas sosial dasar, seperti 37.4% unit prasarana air bersih, 108.486 unit prasa­rana MCK, 30.212 unit sumur, 18.072 unit PAUD, 5.314 unit Polindes, 11.414 unit Posyandu dan 3.004 unit sarana olahraga desa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Binpemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Nata Irawan mengatakan, dana desa membuat roda perekonomian di daerah meningkat, sehingga membawa dampak positif. “Sudah pasti dana desa positif, walau kita belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Uangnya besar, bahkan nanti pada 2019 sangat mungkin menjadi Rp 80 triliun,” ujarnya.

Dikatakan, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas SDM perangkat desa. Sebab, kapasitas yang rendah menjadi salah satu kelemahan atau hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa.

“Aparatur desa juga diberikan pemahaman soal manajemen pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, dan pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan pembangunan desa. Provinsi ditetapkan sebagai pelatih utama. Nanti mereka melatih kabupaten, kemudian camat melatih kepala desa. Jadi, dibuat berjenjang. Sejak 2015, kami sudah sanggup melatih lebih dari 200.000 perangkat desa,” katanya. [YUS/D-13/C-61]

 

--- (Sumber Suara Pembaruan – Rabu, 4 April 2018) ---


Dibaca 411 kali