Hentikan Korupsi Ketuk Palu

Media Indonesia - Selasa, 10 April 2018

Hentikan Korupsi Ketuk Palu

Akar masalah korupsi dinilai terletak pada parpol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir­nya menahan Gubernur Jambi Zumi Zola seusai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam sebagai tersangka dalam ka­sus penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017.

Penahanan Zumi Zola itu diha­rapkan menjadi momentum un­tuk menghentikan budaya ‘ketuk palu’ terkait dengan pengesahan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Selama ini hal tersebut ba­nyak terjadi dan menjerat pemda dan DPRD dalam berbagai kasus korupsi.

Dalam kaitan itu, Direktur Ekse­kutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan kepala daerah semestinya memiliki kete­gasan dan sikap dominan, baik ter­hadap birokrasi maupun DPRD.

“Ketegasan sikap kepala daerah menjadi kunci, termasuk tegas un­tuk mengatakan tidak kepada ber­bagai praktik penyelewengan,” ujar Robert saat dihubungi, kemarin.

Sesungguhnya, tambah Robert, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dalam proses pembahasan APBD, kepala daerah sebenarnya tidak harus menuruti DPRD bila DPRD sudah memberi sinyal untuk menyandera proses pembahasan persetujuan rancangan APBD. Kepada daerah bisa kembali menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya dan menghindari skema ‘ketuk palu’.

“Namun, yang sering terjadi ke­pala daerah cenderung tidak meng­gunakan modal UU ini dan malah mau bernegosiasi dengan DPRD. Pada proses ini kemungkinan se­lalu terjadi tawar-menawar,” kata Robert.

Senada, peneliti Hukum Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan kasus suap se­perti Zumi Zola harus dipandang dari bobroknya sistem politik In­donesia.

“Akar masalahnya ada pada parpol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi. Ketiga masalah ini terus memicu terjadinya korupsi politik,” ujar Donal, kemarin.

Menurut Donal, hal itu tidak bisa disederhanakan hanya pada sudut pandang posisi kepala daerah ber­temu dengan DPRD. Hal tersebut hanya turunan persoalan dari ko­rupsi politik.

Ditahan

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menahan Zumi Zola selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kaveling C-l Kuningan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PU-Pera Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pi­dana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017 pada 2 Februari 2018.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan ialah Rp 6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri di­duga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Jambi dan penerimaan lain dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp 6 miliar.

KPK saat ini mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait dengan proyek-pro­yek di Pemprov Jambi. Zumi dan Arfan disangkakan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 se­bagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur setiap grati­fikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhu­bungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugasnya dengan ancaman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. (Ant/X-6)

 

--- (Sumber Media Indonesia - Selasa, 10 April 2018) ---


Dibaca 306 kali