Kepala Daerah Tolak Bayar THR PNS, KPPOD: Kebijakan Tak Realistis

www.katadata.co.id

Kepala Daerah Tolak Bayar THR PNS, KPPOD: Kebijakan Tak Realistis

Pemerintah menetapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil di daerah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kebijakan ini mendapat penolakan beberapa kepala daerah yang beralasan belum menganggarkan alokasi THR PNS dalam APBD.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyebut, kebijakan pembayaran THR PNS dan gaji ke-13 yang menggunakan APBD sebagai hal yang tidak realistis. Sehingga, dia paham beberapa kepala daerah menolak membayarkan THR tersebut.

Robert menyebutkan beberapa pemerintah daerah menjadi resisten dengan kebijakan ini karena menambah beban keuangan daerah yang bertambah berat dengan dimasukkannya komponen komponen baru dalam THR yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja.

"Pemerintah daerah dapat uang dari mana untuk bayar THR? APBD itu tak hanya untuk pembayaran tunjangan pegawai saja, tapi banyak urusan publik lainnya," kata Robert Endi Jaweng dihubungi Katadata.co.id, Rabu (6/6).

Robert juga menilai ada persoalan miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski Kementerian Keuangan mengklaim telah mengalokasikan biaya THR dan PNS ke-13 dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) APBN 2018, namun faktanya, banyak pemerintah daerah yang tak memasukkan anggaran THR PNS dalam APBD.

Seharusnya, kata Robert, pemerintah mengawal alokasi THR untuk PNS sejak awal pembahasan APBD antara pemda dan DPRD. Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2018 yang memaparkan petunjuk untuk anggaran gaji ke-13 dan ke-14 atau THR, kata dia, dianggap tak cukup.

Robert mengkritik peran Kementerian Dalam Negeri yang tidak mereview APBD hasil pembahasan pemda dan DPR yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada awal tahun. "Seharusnya sejak awal diperiksa mana saja daerah yang belum mengalokasikan dana untuk THR dan gaji ke 13," kata Robert.

Ketidaksiapan administrasi pemerintah pun terlihat dari Surat Edaran Mendagri No.903/3387/SJ yang terbit 30 Mei 2018. Surat edaran yang memerintahkan kepala daerah mengalokasikan dana APBD untuk THR dan gaji ke-13, seharusnya disebarkan ke daerah pada akhir 2017 atau awal 2018.

"Momentum surat edaran itu sungguh terlambat, masak diterbitkan lima bulan setelah pembahasan APBD antara pemda dan DPRD," kata Robert.

Sebaliknya, Robert menyebutkan SE Mendagri malam menimbulkan ketidakpastian fiskal karena memerintahkan kepala daerah menggeser anggaran lainnya untuk pembayaran THR. Penggeseran anggaran ini, kata Robert, mengkhawatirkan kepala daerah.

Kepala daerah enggan menggeser APBD tanpa persetujuan DPRD karena khawatir terjerat kasus hukum. "Perlu jaminan hukum apakah aparat hukum nantinya tak mempersoalkan anggaran yang tak dibahas bersama DPRD," kata Robert.

Beberapa daerah menyatakan kesulitan membayar THR dan gaji ke-13 karena belum menganggarkan dalam APBD. Salah satunya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD memberikan beban karena jumlah THR yang harus dibayar tidak sedikit.

"Masa pakai APBD, walah, THR tidak wajib. Baru tahun ini, tahun kemarin tak ada," kata Risma mengutip siaran CNNIndonesia TV.

Bupati Rembang Abdul Hafidz pun menyatakan hal yang sama. Dia tidak akan mencairkan THR untuk PNS karena belum dianggarkan dalam APBD. "Apakah sudah ada perencanaannya, ada anggarannya, kalau tidak ada ya tidak boleh kita memaksakan untuk pinjam dan sebagainya, itu tidak boleh," kata Abdul kepada wartawan.

Pemprov Jakarta yang memiliki anggara besar pun kesulitan menyediakan THR untuk PNS. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyebut mereka jungkir-balik untuk menyediakan THR PNS dan non-PNS yang mencapai Rp 500 miliar.

Sebelumnya, merespons ketidaksiapan anggaran daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan pembayaran THR untuk PNS dapat diberikan secara bertahap

Syarifuddin mengatakan, THR untuk PNS yang dibayarkan bertahap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 dan 19 Tahun 2018. "Jadi bisa dibayar pada bulan-bulan berikutnya," kata dia.

 

(Sumber: https://katadata.co.id/berita/2018/06/06/kepala-daerah-tolak-bayar-thr-pns-kppod-kebijakan-tak-realistis. Tanggal 08 Juni 2018)


Dibaca 140 kali