Kewenangan Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Jelas

KOMPAS - Jumat, 12 Oktober 2018

Kewenangan Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Jelas

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat kon­kuren pun rentan inefisiensi bi­aya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga ku­rang maksimal.

Kepala Pusat Kajian Desentra­lisasi dan Otonomi Daerah Lem­baga Administrasi Negara (LAN) Hary Supriadi mengatakan, di sejumlah sektor pun selama ini ada pembagian kewenangan yang masih belum jelas antara pusat dan daerah. Contohnya adalah sejumlah sektor yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anggaran berbeda.

“Dengan konkuren ini ada po­tensi tumpang tindih. Contoh­nya, pendidikan, ekonomi, kese­hatan, masih ada dana alokasi khusus. Artinya, ada intervensi sektoral. Tetapi, pembangunan di tiga sektor itu ada pendekatan sektoral dan regional, yang masih belum jelas pembagiannya. Ka­rena itu, ada potensi biaya-biaya yang tak efisien,” ujar Hary da­lam diskusi “Quo Vadis Pembagi­an Urusan Pemerintahan Konku­ren” di Kantor LAN, Jakarta, Ka­mis (11/10/2018).

Hadir sebagai pembicara, an­tara lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Remigo Yolando Berutu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerin­tahan I Kementerian Dalam Ne­geri Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Menurut Hary, urusan peme­rintah yang bersifat konkuren harus mengedepankan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. “Harus ada rencana be­sar pembagian kewenangan agar arahnya jelas,” ujarnya.

Remigo Yolando Berutu mem­benarkan bahwa pemimpin di pemerintah kabupaten kerap merasa bingung soal pembagian kewenangan. Sektor pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke kabupaten daripada provinsi. Contoh lain di sektor perhutan­an. Disayangkan, tidak ada unit pengelola teknis yang seharusnya ada di bawah Kementerian Ling­kungan Hidup dan Kehutanan.

“Implikasinya, koordinasi pe­layanan publik jadi jauh. Peng­awasan jadi tak maksimal karena pemerintah provinsi dan pusat sulit rasanya mengontrol situasi di kabupaten,” ujar Remigo. Ia berharap pemerintah pusat me­ngeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang meng­atur detail pembagian kewenang­an agar tidak tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat terjamin.

Edison Siagian menambahkan, sebenarnya pembagian kewe­nangan yang konkuren sudah je­las diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Namun, pem­bagian kewenangan itu masih be­lum detail sehingga akan dikeluarkan RPP.

“Aturan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, RPP masih dibahas sekarang di tingkat Ke­menterian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Harus ada aturan jelas dan rinci agar daerah bisa melaksanakan tugas­nya dengan baik,” ujar Edison.

 

--- o0o ---


Dibaca 56 kali