Petani Jadi Benteng Pertahanan

KOMPAS - Jumat, 23 Oktober 2018

Petani Jadi Benteng Pertahanan

Selain komitmen pemerintah daerah, kesejahteraan petani juga menjadi kunci mempertahankan luas lahan pangan. Jika kesejahteraan petani tidak terjamin, lahan pertanian bakal terus beralih fungsi.

Petani dinilai harus menjadi tokoh sentral da­lam upaya mempertahankan la­han pangan. Sebab, petani masih memegang mayoritas kepemilik­an lahan sawah meski alih kepemilikan terus terjadi.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (22/11/2108), berpendapat, menjadikan petani sebagai tokoh sentral berarti menjamin kesejahteraan mereka, termasuk jaminan keuntungan di tengah fluktuasi harga pangan.

Jika sejahtera dengan lahan miliknya, petani cenderung mempertahankannya. Sebalik­nya, jika kesejahteraan tak ter­jamin, petani akan menyerah­kannya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.

Mengutip data Sensus Perta­nian BPS tahun 2003 dan 2013 sekitar 503.000 hektar sawah milik petani di Pulau Jawa telah beralih kepemilikan sepanjang tahun 2003-2013.

Sementara data Kementerian ATR/BPN menyebutkan luas ba­ku sawah di Pulau Jawa 2013-2018 meningkat 124.445 hektar.

Menurut Andreas, jika lahan tak lagi dimiliki petani, kepen­tingan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan tak lagi jadi prioritas. Oleh karena itu, in­sentif fiskal dan nonfiskal bagi petani mesti diperhatikan dan direncanakan matang. Kini pe­merintah menyusun Peraturan Presiden tentang lahan sawah abadi. Salah satu poin yang dikaji adalah insentif bagi petani.

Di sela kunjungannya dalam rangka pendaftaran tanah sis­tematis lengkap 2018 dan penyelesaian sengketa pertanahan di Lebak, Banten, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menyatakan, insentif bisa berupa pupuk, bibit, dan alat pertanian.

Kepala Kantor Badan Perta­nahan Nasional (BPN) Kabupa­ten Lebak Ady Muchtadi mengatakan, insentif yang selayaknya diberikan tak hanya pupuk, bibit, dan alat pertanian. “Mereka juga perlu insentif pemasaran dengan harga komo­ditas pertanian yang stabil. Jadi, penghasilan petani tidak tergang­gu fluktuasi harga,” ujarnya.

Janji melindungi

Komitmen pemda juga men­jadi kunci. Pemda bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin pemanfaatan lahan. Pemda juga harus mematuhi peraturan dae­rah terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memuat perlindungan lahan pangan.

Sayangnya, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Peman­faatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, sebagian pemda masih melihat sawah sebagai obyek yang bisa dialihfungsikan.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana­an Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, pemberian izin sesuai rencana detail tata ruang (RDTR) bisa efektif mem­pertahankan lahan pangan. “Na­mun, dari pantauan, dari 542 kabupaten/kota, hanya sekitar 50 yang punya RDTR,” ujarnya.

Dokumen RDTR merinci RTRW. Rencana pemanfaatan la­han, termasuk untuk sawah, tercantum di dalamnya. RDTR menjadi landasan pemda dalam mengeluarkan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).

“Kalau RDTR tidak ada, pe­nyelewengan IPPT rawan terjadi. Hal itu berimbas pada konversi lahan pangan karena secara nilai ekonomi lebih menguntungkan,” ujarnya.

Selain itu, penyusunan doku­men RTRW ataupun RDTR tidak bersifat jangka panjang karena terbatas masa jabatan kepala daerah. RTRW provinsi dan na­sional seharusnya jadi acuan, ter­utama terkait lahan pangan.

Berdasarkan data yang diu­mumkan pemerintah pada 22 Oktober 2018, luas baku sawah berkurang 645.855 hektar selama kurun tahun 2013-2018. Namun, sejumlah pemerintah kabupaten dan provinsi berjanji melindungi lahan pertaniannya melalui per­da dan peraturan bupati.

Pemerintah Provinsi Jawa Ti­mur, misalnya, menyiapkan per­aturan daerah untuk melindungi 1,28 juta hektar sawah. Peme­rintah Kabupaten (Pemkab) Ba­nyuwangi juga tengah menyiapkan perda serupa.

Adapun Pemkab Malang me­nyiapkan Peraturan Bupati un­tuk memperkuat perda tentang lahan pertanian pangan berke­lanjutan. Sejumlah kabupaten di Jawa Timur telah menetapkan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kabu­paten Sidoarjo. Namun, upaya mempertahankan lahan pangan dinilai tidak mudah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Hadi Sulistyo menyatakan, kendala mempertahankan luas sa­wah tetap berat. Di Jawa Timur, laju penyusutan atau alih fungsi lahan pertanian sekitar 18.000 hektar per tahun, setara dengan 25.210 kali ukuran lapangan se­pak bola.

Kepala Dinas Pertanian Ba­nyuwangi Arief Setiawan menga­takan, pihaknya berupaya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi.

“Dari total luas lahan perta­nian 65.457 hektar, sebanyak 55.030 hektar di antaranya akan kami lindungi dengan peraturan daerah. Hingga kini, peraturan itu masih dalam proses program legislasi daerah,” ujarnya.

Bertambah

Berbeda dengan mayoritas provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, luas baku sawah di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, justru bertambah. Selama 2013-2018, lahan baku sawah di Pulau Jawa meningkat 124.445 hektar men­jadi 3,47 juta hektar.

Penambahan paling signifikan terjadj di Jawa Timur, yakni dari 1,08 juta hektar menjadi 1,28 juta hektar. Hanya Jawa Tengah yang luas sawahnya tercatat susut, yakni 123.156 hektar, selama lima tahun tersebut. Sementara di Jawa Barat, Banten, DI Yogya­karta, dan DKI Jakarta bertam­bah. Penambahan itu dinilai ti­dak mencerminkan situasi di la­pangan.

Menurut Budi Situmorang, penambahan luas dipengaruhi oleh teknologi citra satelit ter­baru yang digunakan karena pengambilan datanya menjadi le­bih rinci. Ihwal perbedaan data di daerah, hal itu akan menjadi ba­han evaluasi bersama. (JUD/BRO/GER/WER/ NIK/BAY/EGO)

 

--- o0o ---


Dibaca 39 kali