Daya Fiskal Daerah Rendah

KOMPAS - Selasa, 27 November 2018

Daya Fiskal Daerah Rendah

Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dana transfer pusat untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Hal ini membuat ketergantungan fiskal pemda terhadap pusat menjadi semakin tinggi.

Realisasi transfer dana dari pusat ke dae­rah sejak tahun 2014 hingga 2017 terus meningkat. Namun, pemerintah daerah belum se­luruhnya mampu mengopti­malkan untuk meningkatkan daya fiskal dengan membuat kegiatan produktif demi me­ningkatkan pendapatan asli daerah.

Masih terlalu besarnya be­lanja rutin untuk gaji pegawai, barang, dan jasa daripada be­lanja modal membuat keter­gantungan pemerintah daerah pada transfer pusat semakin besar. Kondisi ini harus segera diatasi agar pemda bisa menciptakan pusat-pusat pertum­buhan ekonomi baru yang me­nyejahterakan rakyat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Ke­uangan Pemerintah Pusat Ba­dan Pemeriksa Keuangan, re­alisasi belanja transfer ke dae­rah berjumlah Rp 557,13 miliar tahun 2014, Rp 584,71 miliar (2015), Rp 644,76 miliar (2016), dan Rp 661,98 miliar (2017). Transfer itu di luar dana desa dan dana otonomi khusus.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, Senin (26/11/2018), mengatakan, oto­nomi fiskal masih menjadi ma­salah utama selama 18 tahun desentralisasi berjalan. “Jadi memang dana yang banyak itu belum terlihat dampaknya, ti­dak memberi efek bagi pening­katan kesejahteraan masyara­kat. Mereka (kepala daerah) ti­dak mau meningkatkan fiskal mereka,” ujar Robert.

Menurut dia, hampir 70 per­sen APBD digunakan untuk anggaran rutin, seperti gaji pe­gawai serta belanja barang dan jasa. “Padahal seharusnya pem­da fokus belanja modal sebagai sumber mendapat layanan pub­lik dan menstimulasi ekonomi. Itulah kemudian dampaknya kapasitas fiskal daerah tidak meningkat,” katanya.

Indonesia memiliki 34 pro­vinsi dengan 5 provinsi di an­taranya memiliki otonomi khu­sus, yakni DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, Papua, dan Pa­pua Barat. Indonesia juga me­miliki 415 kabupaten, kabupa­ten administrasi (1), kota (93), dan kota administrasi (5).

Soal ketergantungan fiskal ini dibahas dalam rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat de­ngan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Kepala Badan Pengawasan Ke­uangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Susetyo.

“Dana transfer ke daerah akan kami evaluasi semuanya untuk perbaikan,” ujar Mardiasmo seusai rapat.

Peran gubernur

Mardiasmo mengatakan, gu­bernur sebagai wakil pemerin­tah pusat di daerah harus mam­pu mengarahkan bupati dan wali kota membangun daerah­nya. Selain itu, lanjut Mardiasmo, pemerintah juga sepakat merevisi Undang-Undang No­mor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat ke­mampuan pajak daerah.

”Di satu sisi, kita tingkatkan PAD, tetapi daerah juga harus mampu memadukan antara rencana pembangunan nasio­nal dan rencana pembangunan daerah,” katanya.

Ardan menegaskan bahwa pemda juga diminta mening­katkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah. Penguatan aparatur pengawas ini dinilai penting untuk mengawasi pelaksanaan transfer ke daerah. Pengawasan ini, ujar Ardan, penting mengingat operasi tangkap tangan kepala daerah masih kerap ter­jadi.

“Pengawasan ini perlu diting­katkan kalau ada transfer dana ke daerah. Jadi, APIP di daerah bisa melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap da­na transfer ke daerah,” ujar Ardan. (BOW)

 

--- o0o ---


Dibaca 29 kali