Korupsi Bajak Kesejahteraan Masyarakat

KOMPAS - Senin, 10 Desember 2018

Korupsi Bajak Kesejahteraan Masyarakat

Korupsi membuat sejumlah kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat. Pembenahan sistem politik dan pemerintahan dibutuhkan untuk mengatasinya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia me­nyebabkan sejumlah kebijakan publik yang seharusnya disusun berbasis kebutuhan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat justru dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pemberi suap. Selain merugi­kan keuangan negara, kondisi ini juga merenggut hak masya­rakat untuk merasakan pem­bangunan yang tepat sasaran.

Catatan Litbang Kompas, Minggu (9/12/2018), tiga pro­vinsi dengan kasus korupsi ter­banyak yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004-2018, yaitu Jawa Ti­mur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, pada 2017 memiliki In­deks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah IPM nasional. Padahal, IPM Jawa Barat dan Sumatera Utara pada tahun 2004 ada di atas IPM nasional.

Di sejumlah daerah yang ditemukan ada kasus korupsinya, pembangunan tetap dilaksanakan. Namun, dari 814 kasus korupsi yang diungkap KPK pa­da 2004 hingga Saat ini, teruta­ma yang terkait suap pengada­an barang dan jasa serta peren­canaan anggaran, terlihat se­bagian dari program pemba­ngunan itu diadakan sesuai ke­inginan pemberi suap. Selain itu, dalam beberapa kasus, ang­garan juga “dikapling” guna di­sesuaikan dengan keinginan anggota badan legislatif.

Pembagian

Di Kota Malang, Jawa Timur, misalnya, tahun ini 41 anggota DPRD serta Wali Kota Malang 2013-2018 M. Anton ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ka­rena korupsi pembahasan APBD Perubahan 2015. Anton dan beberapa kontraktor didu­ga menyuap anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan APBD-P berlangsung lancar.. Pihak swasta terlibat membe­rikan uang karena terkait ke­langsungan proyeknya.

Pada kasus korupsi yang me­libatkan mantan Gubernur Su­mut Gatot Pujo Nugroho, dana bantuan sosial untuk masyara­kat diberikan kepada organisasi fiktif. Gatot juga menyuap 50 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2015 ter­kait pembahasan dan laporan pertanggungjawaban APBD.

Dalam kasus suap persetuju­an APBD Sumut 2014, KPK menemukan adanya perminta­an proyek untuk dibagikan ke­pada semua anggota DPRD Su­mut senilai Rp 1 triliun. Namun, permintaan itu akhirnya dikon­versi dalam bentuk uang senilai 5 persen dari permintaan proyek, yakni Rp 50 miliar.

Kondisi hampir serupa dite­mukan di tingkat pusat. Mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, dalam per­sidangan perkara korupsi infra­struktur di Maluku dan Maluku Utara tahun 2016, mengatakan, ada jatah proyek untuk anggota hingga pimpinan DPR. Untuk ke­las anggota DPR, jatah proyek yang diperoleh maksimal Rp 50 miliar, sementara untuk ketua kelompok fraksi, maksimal Rp 100 miliar. Dari tiap proyek itu, ada fee untuk anggota DPR ber­kisar 2-7 persen dari nilai proyek (Kompas, 12/4/2016).

Damayanti yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ke­las IIB Anak dan Wanita Tangerang, Banten, menjelaskan, jatah itu disepakati melalui ketua ke­lompok fraksi, yang kemudian didistribusikan kepada setiap anggota DPR di tiap komisi, se­suai dengan proyeknya.

Anggota DPR di tiap komisi bersama dengan mitra kerjanya dari pemerintah lalu menyusun langkah untuk menjalankan ke­sepakatan itu. Hal-hal seperti teknis lelang turut dibahas agar proses tetap berjalan sesuai de­ngan prosedur, tetapi hasilnya sudah diarahkan.

“Korupsi yang membajak ke­bijakan, ini membuat masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Aspirasinya jadi hilang, dikalahkan kepentingan pemba­jak kebijakan, bisa eksekutif, le­gislatif, atau swasta,” kata Direk­tur Eksekutif Komite Pemantau­an Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Korupsi yang membajak ke­bijakan ini merugikan masyara­kat dalam dua hal. Pertama, pembajakan kebijakan umumnya me­libatkan fee yang diberikan swas­ta kepada legislatif atau eksekutif sehingga kualitas pembangunan seperti infrastruktur jadi buruk. Hak masyarakat mendapat ke­nyamanan dan keamanan meng­gunakan infrastruktur itu akhir­nya tidak terpenuhi. Pembajakan kebijakan ini membuat program yang dibutuhkan masyarakat bisa tidak mendapat alokasi.

Lebih jauh, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo mengingatkan, korupsi juga membuat inefisiensi perekono­mian. Ibarat mesin, korupsi membuat kebocoran, sehingga kendati diberi input besar, “me­sin” tidak bisa berjalan optimal. Akibat lanjutan dari inefisiensi itu muncul ketimpangan, kesen­jangan, dan kemiskinan.

Penganggaran

Pembajakan anggaran sebagi­an sudah terjadi saat perencana­an. Di daerah, perencanaan ang­garan terpusat pada empat pro­ses. Pertama, melalui masukan masyarakat yang berlangsung berjenjang dari tingkat desa. Ke­dua, ada proses teknokratik yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah, lalu proses politik mela­lui aspirasi dari legislatif, serta kebijakan nasional yang diturun­kan ke daerah. Program kemu­dian dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Menurut Guru Besar Admi­nistrasi Publik UGM Wahyudi Kumorotomo, proses pembajak­an kebijakan anggaran itu kerap terjadi pada saat proses pene­tapan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). “Apakah kebijakan berpihak ke­pada publik atau tidak, bisa di­lacak pada KUA dan PPAS, lalu proporsi APBD yang dialokasi­kan untuk publik dalam belanja modal,” ujarnya.

Pembajakan kebijakan yang dimulai dari perencanaan ini ti­dak terlepas dari “pasokan” usulan proyek yang besar. Di Provinsi Jambi, misalnya, menurut Staf Khusus Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Jambi Pantun Bukit, da­lam setahun total nilai proyek yang diusulkan bisa mencapai Rp 20 triliun, sedangkan APBD Pro­vinsi Jambi sekitar Rp 4 triliun. Hal ini membuat persaingan un­tuk memasukkan proyek ke APBD jadi ketat sehingga pem­bahasan APBD menjadi sangat rawan suap dan gratifikasi.

“Penentuan lolos atau tidak­nya suatu program sering kali tidak berdasarkan skala prioritas kebutuhan, tetapi bergantung si­apa yang berani melobi dengan suap yang lebih besar,” ujarnya.

Menurut Kumorotomo, ko­rupsi yang membajak kesejah­teraan masyarakat bisa diatasi dengan pembenahan manajemen pemerintahan, membuka kontrol dari masyarakat, serta ada pem­benahan terhadap sistem politik yang kini berbiaya mahal. (OAN/NSA/DIA/NIT/GAL)

 

--- o0o ---


Dibaca 113 kali