MEA dan Deregulasi Perizinan Usaha

Indonesia kini berada di panggung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Panggung yang berlandaskan kerja sama, tetapi penuh aroma persaingan di antara negara-negara anggotanya.Dalam konteks ini, program deregulasi perizinan usaha yang dilancarkan pemerintah dalam paket-paket kebijakan ekonomi patut diacungi jempol. Namun, program itu kontraproduktif apabila deregulasi hanya dilihat sebagai tujuan, bukan proses untuk membawa masyarakat ke pintu gerbang kesejahteraan. Mengapa?

MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.Jika diselisik cermat, napas liberalisasi perdagangan dan investasi tersembul dalam empat karakter itu.

Liberasisasi mengandaikan kita sudah mempersiapkan diri dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan terpangkasnya ekonomi biaya tinggi. Persoalannya, sejauh pengamatan penulis, pelaku usaha baik nasional maupun daerah justru masih mengeluh tentang mahal, rumit, dan berbelitnya proses perizinan usaha. Belum terhitung pungutan liar atau uang di bawah meja yang mau tidak mau dianggarkan perusahaan demi kelancaran proses perizinan. Persoalan tersebut berpotensi menjadi penyumbat daya saing investasi Indonesia di arena MEA.

Dalam situasi itu, program deregulasi perizinan dalam sejumlah paket kebijakan pemerintah bak oase, terutama bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah yang berikhtiar mereformasi perizinan usaha.Dari studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2015, selama ini daerah-daerah, minimal daerah yang menjadi lokus penelitian, mempunyai keinginan besar untuk mederegulasi perizinan.Namun, ikhtiar itu terbentur payung hukum nasional, semisal UU dan/atau peraturan menteri, yang belum memberi ruang untuk deregulasi di level daerah. Untuk itu, sebenarnya yang pertama-tama dilakukan pemerintah ialah merevisi peraturan-peraturan nasional yang memayungi perda-perda yang akan dideregulasi.

Merevisi regulasi nasional selevel UU atau peraturan menteri memang membutuhkan waktu dan energi yang banyak. Namun, pemerintah mau tidak mau mesti melakukannya demi kesuksesan deregulasi perizinan di level daerah, sebab program itu memberikan fondasi kuat bagi Indonesia di era MEA. Program itu akan merangsang investasi. Kegiatan usaha akan bergairah. Peluang bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun terbuka lebar. Dengan banyaknya investasi, akan banyak pabrik yang berdiri dan tentunya penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Buntutnya, kemiskinan akan berkurang dan daya beli masyarakat juga tumbuh.

Belajar dari Nogales
Kota Nogales dibelah tapal batas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Meski berada di sebuah wilayah yang secara geografis dan sosio-budaya berkarakter sama, masyarakatnya memiliki taraf kesejahteraan yang bertolak belakang.Di bagian utara, Arizona, wilayah AS, masyarakat bebas mengakses institusi ekonomi, bebas menempuh pendidikan, bebas berinvestasi, serta perizinan usahanya mudah dan tidak berbelit. Tidak mengherankan jika masyarakatnya jauh dari kata miskin. Sebaliknya, di selatan, Sonora, Meksiko, masyarakat masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, sulit mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, serta sulit berinvestasi karena karena sulitnya mengurus perizinan usaha dan mesti menganggarkan uang pelicin demi kelancaran berusaha.

Menurut Daron Acemoglu dan James A Robinson (2012), perbedaan tingkat kesejahteraan di dua daerah tersebut terletak pada institusi ekonominya. Faktor itu sangat memengaruhi mekanisme ekonomi dan insetif yang tersedia bagi warga negaranya. Menurut mereka, institusi ekonomi yang membuka peluang sebuah negara mencicipi kemakmuran ialah institusi ekonomi inklusif.Institusi ekonomi inklusif mengondisikan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi serentak, membebaskan mereka untuk menentukan pilihan. Dalam institusi ekonomi inklusif, negara menjamin kepemilikan aset perorangan dan swasta, membuka kesempatan setiap orang atau lembaga (perusahaan) untuk bermitra dan bersaing secara sehat.

Insitusi ekonomi inklusif itu tampak jelas dalam regulasiregulasi yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berusaha atau berinvestasi dan menentukan pillihan hidup, termasuk pendidikan. Program deregulasi perizinan usaha pemerintah Indonesia saat ini berada dalam koridor pembentukan institusi ekonomi yang inklusif itu. Melalui deregulasi perizinan, pemerintah menjamin kemudahan bagi warga negara untuk menginvestasikan modal mereka. Itu tentu menjadi fondasi yang kuat untuk bertarung di arena MEA. Namun, penulis mencium aroma tak sedap apabila atensi pemerintah hanya terpusat pada deregulasi perizinan.Terlalu fokus pada deregulasi bisa membuat pemerintah lupa pada sisi-sisi objektif yang mengancam tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Memang, secara linear, logika deregulasi mestinya bisa sampai pada tujuan yang dimaksud. Namun, sulit juga memastikan bahwa logika itu bisa berjalan unilinear, bagaikan jalan lurus ke depan dengan gerak maju yang serbamulus. Ada sisi-sisi objektif yang selalu menghambat yang tidak lain muncul dari karakteristik MEA: liberalisasi.

Kredo liberalisasi memang selalu meyakinkan publik bahwa inventasi bisa menambah daya gedor pertumbuhan ekonomi dan memecahkan persoalan kemiskinan. Namun, jangan lupa, liberalisasi hanya merangkul sumber daya manusia yang sejalan dengan nalarnya.Mereka yang berada di luar nalar itu sudah pasti menjadi kaum yang terpinggirkan. Mereka itu disebut sebagai kaum miskin dalam narasi pembangunan. Kelompok ini pulalah yang selama ini berhadapan secara langsung dengan perusahaan dan penguasa modal dalam pertarungan yang asimetris; tidak berimbang.

Berkaca dari pengalaman itu, tidak mengejutkan jika saat ini banyak daerah risau dengan dimulainya MEA. Masyara kat risau dengan gelombang pekerja dan investasi asing; jangan-jangan mereka semakin dipinggirkan dan luput dari perhatian pemerintah.

Melampaui deregulasi
Dalam konteks itulah, pemerintah mesti berani melampaui deregulasi perizinan. Artinya, deregulasi tidak semata dilihat sebagai tujuan, tapi proses untuk membuka lebar-lebar ruang pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi semua elemen masyarakat.Menjadi skandal apabila kesuksesan deregulasi diukur pada seberapa banyak regulasi yang dicabut atau digabungkan, sebab deregulasi menjadi tidak berarti ketika justru gap antara orang miskin dan orang kaya semakin lebar.

Karena itu, untuk mengimbangi deregulasi perizinan, pemerintah perlu menggalakan program yang mengerek kualitas SDM Indonesia. Dari studi KPPOD (2015), kualitas sumber daya manusia, yang terakumulasi dalam indeks pembangunan manusia (IPM), menjadi indikator penting yang memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah). Semakin tinggi IPM sebuah daerah, semakin cepat akselerasi pertumbuhan ekonominya. Dengan membaiknya IPM, masyarakat Indonesia lebih siap berkompetisi di era MEA. Pada gilirannya, program deregulasi perizinan akan mencapai tujuannya: kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Armand Suparman (Peneliti KPPOD);
Dimuat: http://mediaindonesia.com/news/read/28457/mea-dan-deregulasi-perizinan-usaha/2016-02-12#
Tanggal: Jumat, 12 Februari 2016;

--- o0o ---

Dibaca 93 kali