Bundle KPPOD Brief

Showing 1-20 of 29 items.
#CoverEdisiDeskripsiPDF
  
1(Edisi Januari-Maret 2017)

Birokrasi merupakan “personifikasi” negara di tengah masyarakat. Kinerja birokrasi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang negara. Masyarakat melihat dan merasa “negara hadir” jika birokrasi memberikan pelayanan optimal. Negara hadir inilah yang menjadi tema sentral Nawacita Jokowi-JK. Seluruh program dan kebijakan pemerintah saat ini berkiblat pada cita-cita tersebut. Salah satunya adalah reformasi birokrasi (debirokratisasi)—yang selalu disandingkan dengan reformasi regulasi (deregulasi).

2(Edisi Juli-September 2016)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menempatkan desa sebagai salah satu aktor utama dalam narasi pembangunan Indonesia saat ini. Tentu ini membawa angin segar bagi desa yang sejak Indonesia berdiri selalu menjadi "objek" pemerintahan supradesa. Beleid baru ini lalu mengangkat martabat desa sebagai subjek pembangunan, terutama dalam konteks relasinya dengan pemerintah supradesa.

3(Edisi April-Juni 2016)

Sejak 9 September 2015 hingga 28 April 2016, Pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Rangkaian kebijakan ini mencakup antara lain deregulasi, kemudahan investasi, stabilisasi harga, hingga kawasan ekonomi khusus. Sekilas terkesan, selusin paket ini hanya merangkul dunia investasi. Namun, peningkatan investasi sesungguhnya akan mendorong lapangan kerja, lantas mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tentu ini merupakan karpet merah bagi masyarakat untuk menikmati kesejahteraan.

4(Edisi Januari-Maret 2016)

Sebagai sebuah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara, ASEAN terus berupaya untuk menciptakan wilayah ekonomi yang terintegrasi. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah salah satu perwujudan dari keinginan tersebut dan bertujuan menciptakan ekonomi yang stabil di wilayah Asia Tenggara serta mendorong daya saing negara-negara anggotanya di kancah perekonomian global.

5(Edisi Oktober-Desember 2015)


Kinerja perekonomian di suatu daerah pada masa otonomi ditentukan, antara lain, oleh daya dukung instrumen kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang mempengaruhi pasar dan kegiatan usaha masyarakat. Pemda memiliki kewenangan luas dalam mempengaruhi kemajuan ekonomi. Intervensi pemerintah tersebut bisa memberikan dampak suportif dan distortif yang semua itu tercermin dalam kondisi perekonomian daerah.

6(Edisi Juli-September 2015)

Selain dukungan sumber daya alam, letak strategis, serta aneka faktor anugerah dan struktural lainnya, kemajuan suatu daerah jelas dipengaruhi mutu tata kelola pemerintahan yang ada. Bahkan, mahaguru manajemen, Peter Drucker pada tahun 1994 lalu berujar tandas: sesungguhnya tak ada negara/daerah yang miskin/terbelakang, kecuali yang tak terurus/terkelola

7(Edisi April-Juni 2015)


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan sentral sebagai instrumen fiskal pemda dalam membangun perekonomian. Setidaknya, lewat alokasi belanja (government spending), fiskal bisa menjadi stimulan bergeraknya investasi swasta, juga sumber pembiayaan bagi layanan publik. Melihat postur APBD di sebagian daerah, baik yang bersumber dari transfer Pusat (khususnya Dana Perimbangan) maupun tambahan dari daerah (khususnya PAD), tak berlebihan mengatakan bahwa daerah saat ini memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

8(Edisi Januari-Maret 2015)

Reformasi perizinan usaha tampak terus bergerak saat ini. Selain reformasi pada aspek birokrasi berupa pembentukan PTSP dan pengendalian biaya perizinan dalam rangka implementasi UU No.28/2009, arah perhatian Pemerintah hari-hari ini mulai menyasar kepada reformasi regulasi/kebijakan yang mendasari pengaturan materi perizinan. Fokus baru ini kita kenal sebagai penyederhanaan substansi syarat dan jumlah/jenis perizinan, dengan metode utamanya adalah deregulasi.

9(Edisi Oktober-Desember 2014)

Sudah menjadi pengetahuan luas, otonomi yang kita jalankan hari ini turut mendorong munculnya aneka pungutan di daerah. Ada pungutan illegal maupun legal yang bernama pajak, retribusi dan jenis pungutan lain yang memiliki dasar hukum tertentu. Kita juga mengenal istilah kreativitas bermasalah dari Pemda, di mana otoritas yang mereka miliki menjadi dasar lejitim untuk memberlakukan Perda pungutan. Inilah latar dari fenomena merebaknya rezim pungutan.

10(Edisi Juli-September 2014)

KPPOD Brief kali ini mengetengahkan masalah-masalah klasik di level makro kebijakan hingga mikro implementasi yang terlebih dahulu harus dibenahi dan ditata. Kita masih bermasalah pada prakondisi desentralisasi yang tak kunjung beres. Kita tetap saja berkutat pada kapasitas rendah dalam sejumlah elemen desentralisasi. Prakondisi dan elemen yang kurang terkelola baik tersebut menyumbang pada lemahmya kapasitas delivery otonomi bagi perbaikan layanan publik, pembangunan ekonomi, hingga daya saing daerah sehingga tujuan akhir perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api.

11(Edisi April-Juni 2014)

Persoalan khas dalam hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah di Indonesia dari masa ke masa selalu sama, yakni pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi yang diwarnai tarik-menarik kepentingan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pasang surut dalam pengelolaan negara sejak Indonesia merdeka hingga kini. Koordinasi pembangunan antar level pemerintahan disebut sebagai obat mengatasi persoalan, namun praktiknya tak mudah dilaksanakan.

12(Edisi Januari-Maret 2014)

Sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah kota dan kabupaten tergerak untuk menggarap potensi yang ada di wilayah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut mereka bisa lebih leluasa melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu bentuk upaya menggarap potensi daerah itu adalah menarik para investor. Tak mengherankan jika kemudian investor baik domestik maupun asing bak primadona yang dikejar-kejar oleh para kepala daerah agar mau melirik daerahnya. Namun tidak semua pemda menyadari bahwa para pemilik modal itu butuh insentif, kemudahan, dan nilai lebih atas rencana-rencana investasinya.

13(Edisi Oktober-Desember 2013)

Pembangunan ekonomi daerah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah Pemda dalam merumuskan strategi pembangunan menentukan kemajuan daerah.

14(Edisi Juli-September 2013)

Yang ada di benak banyak orang ketika mendengar istilah “Memasarkan Daerah” adalah kesan seolah-olah daerah (provinsi, kabupaten, kota) sebagaimana barang, komoditi atau hasil-hasil produksi dapat dipasarkan. Oleh karenanya, masih ada beberapa kalangan yang mempersoalkan sisi etis memasarkan daerah. Padahal fenomena memasarkan daerah sudah ada sejak 1850-an, yakni pada era “Wild West” di Amerika Serikat dengan maraknya penawaran kawasan-kawasan pemukiman baru kepada para pendatang oleh Pemerintah Federal Amerika saat itu.

15(Edisi Mei-Juni 2013)

Disintegrasi Ekonomi. Pada masa awal pelaksanaan otonomi daerah banyak orang pesimis kalau otonomi daerah akan berhasil. Sebagian pihak bahkan sampai berfikir extrim, jika otonomi daerah ini justru akan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Memang dalam masa awal pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa praktik negatif yang memperlihatkan gejala ke arah disintegrasi dalam arti ekonomi.

16(Edisi Maret-April 2013)

Beberapa tahun belakangan ini, kinerja perekonomian Indonesia banyak mendapatkan pujian. Dengan pertumbuhan 6,3%, tertinggi kedua setelah Cina, tahun 2012 produk domestik bruto Indonesia mencapai Rp 8.241,86 triliun. Pemerintah juga boleh berbangga karena demi membantu perekonomian global, Indonesia mampu membeli obligasi IMF senilai 1 miliar dollar AS (Rp 9,4 triliun). Demi memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah senang mempromosikan upah murah pekerja sebagai keunggulan komparatif di pasar global. Menarik investor memang keharusan, mengingat penduduk miskin di Indonesia mencapai 28.594.600, atau 11,6% dari penduduk, dan tingkat pengangguran mencapai 6,14% atau 7.244.956 orang (BPS: 2012). Namun apakah upah buruh murah masih patut untuk dijadikan bahan promosi untuk menarik investor?

17(Edisi Januari-Februari 2013)

Sarana legislasi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan daerah (Perda). Perda adalah aturan daerah dalam arti materiil yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan penduduk daerah. Perda merupakan instrumen kebijakan bagi Pemda dalam mengatur kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas usaha. Oleh karenanya, substansi perda seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah. Namun di era otonomi daerah dengan kewenangan yang begitu luas, sering kita jumpai kegamangan pemda dalam membuat aturan. Tampak bahwa pemerintah daerah kadang terlihat tidak tahu mana yang perlu diatur dan mana yang tidak perlu diatur.

18(Edisi November-Desember 2012)

Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri diri mu…. Sepenggal syair lagu milik group musik legendaries - Koes Plus - tersebut menggambarkan betapa besarnya kekayaan laut negeri ini. Tiga perempat, atau kurang lebih 5,8 juta km wilayah Indonesia terdiri dari lautan, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian apakah syair lagu tersebut juga mampu menggambarkan kondisi nelayan di tanah air?

19(Edisi September-Oktober 2012)

Edisi kali ini mengetengahkan diskusi perihal satu soal besar dalam tata kelola ekonomi daerah di era desentralisasi ini: kualitas infrastruktur. Studi apapun mengenai iklim usaha dan segala hal yang terkait daya dukung kegiatan ekonomi di negeri ini selalu muncul dengan satu kesimpulan besar, yakni betapa besarnya kontribusi infrastruktur bagi kelancaran aktivitas usaha, tetapi sekaligus pada sisi lain betapa tingginya bobot permasalahan bidang tersebut. Disini, kita menyaksikan suatu kontradiksi: ekspektasi yang tinggi hanya menemukan realisasi yang rendah, bahkan problematik.

20(Edisi Juli-September 2012) (Catatan awal RAPBN 2013)

Dalam profil RAPBN 2013: sisi pendapatan negara ditargetkan Rp 1.507,7 triliun (naik 11% dibandingkan penerimaan APBN-P 2012) sedangkan sisi besaran belanja Negara ditetapkan Rp 1.657,9 triliun (naik 7,1% dibandingkan APBN-P 2012). Namun kenaikan tersebut masih belum diikuti dengan ruang gerak fiskal yang optimal (Pidato kenegaraan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus).