Bundle KPPOD Brief

Showing 21-29 of 29 items.
#CoverEdisiDeskripsiPDF
  
21(Edisi April-Juni 2012)

Ikhtiar perbaikan layanan publik di bidang ekonomi berintikan agenda reformasi perijinan. Kondisi tata kelola perijinan--khususnya era desentralisasi--menjadi titik sumbatan dalam lingkungan usaha di daerah. Kondisi itu memang tidak mewakili gambaran menyeluruh iklim investasi, apalagi menjadi tolok ukur daya saing suatu Kabupaten/Kota, namun kinerja perijinan jelas menjadi sinyal awal lika liku perjalanan kegiatan usaha ke depan.

22(Edisi Januari-Maret 2012)

Salah satu mandat dasar gerakan reformasi 14 tahun lalu adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan besarnya tak lain adalah membangun Indonesia dari daerah, melalui segala upaya pemajuan demokrasi dan kesejahteraan. Otonomi memang tetap eksis bahkan diterima sebagai point of no return dalam agenda pembangunan bangsa, tetapi apakah daerah menjadi kian demokratis dan sejahtera tetap menjadi pertanyaan serius nan menggugat. Artikel kritis-reflektif ini berupaya mengetengahkan peta masalah yang ada dan menawarkan pilihan-pilihan tindakan ke depan bagi pembaruan menuju otonomi yang lebih bermakna bagi publik.

23(Edisi April-Juni 2011)

Konsep sistem inovasi daerah bukan merupakan barang baru dalam wacana publik pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, terutama setelah sistem otonomi daerah diberlakukan sejak 2001. Rencana pembangunan wilayah industri yang terintegrasi adalah salah satu contohnya. Namun, sepuluh tahun telah berlalu tanpa adanya satu perwujudan nyata dari berbagai wacana publik tersebut.

24(Edisi Januari-Maret 2011)

Pergantian kerangka regulasi perpajakan daerah (UU No.34/2000 menjadi UU No.28/2009) tidak saja berimplikasi pada perubahan ihwal subtansi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), tetapi juga perubahan krusial dalam hal mekanisme pengawasan pemerintah pusat atas dasar hukum (Perda) yang mengatur dua jenis pungutan tersebut.

25(Edisi April-Juni 2010)

Keberadaan Gubernur dan Propinsi sebagai lingkungan kerja Gubernur sepanjang sewindu desentralisasi dan otonomi daerah dinilai kurang signifikan, baik jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (khususnya Orba) maupun jika ditempatkan dalam proporsi yang semestinya. Sedemikian lemahnya kedudukan, peran dan fungsi Gubernur tersebut, sebagian pakar/pengamat menyebut keberadaannya antara ada dan tiada.

26(Edisi Januari-Maret 2010)

Hasil sementara penelitian yang disajikan dalam tulisan (artikel) ini, telah disosialisasikan dan didiskusikan dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh KPPOD. Forum diskusi yang diikuti oleh sejumlah akademisi, perwakilan NGO dan sejumlah pelaku usaha ini diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2009. Melalui diskusi ini, muncul sejumlah catatan dan masukan yang menarik terhadap hasil sementara penelitian.

27(Edisi Mei-Juni 2009)

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, setiap Pemda diberikan kewenangan dan peran aktif membangun daerahnya. Harapannya, mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata di seluruh penjuru Indonesia sebagai salah satu jawaban atas ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia selama puluhan tahun sebelum-nya. Sejauh mana peran Pemda dalam mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing menjadi hal yang menarik untuk diketahui pada era otonomi daerah ini.

28(Edisi Maret-April 2009)

Selama lebih dari empat dasawarsa, kerangka regulasi dan kebijakan pertambangan umum di negeri ini diatur berdasarkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan2 Pokok Pertambangan. Melewati rangkaian pembahasan yang alot sejak Juni 2005, pada tanggal 16 Desember 2008 lalu DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui perubahannya yang diikuti pengesahan oleh Presiden tanggal 12 Januri 2009: UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

29 (Edisi Januari-April 2008)

Newsletter edisi ini mempunyai mandat utama mensosialisasikan fokus bidang garapan KPPOD yakni: kompetisi antar daerah, peraturan daerah, dan kerjasama antar daerah. Tulisan tentang tata kelola ekonomi daerah dalam edisi ini mengajak diskusi tentang kerangka pembangunan ekonomi daerah dengan mencermati peran para aktor utamanya. Sedangkan tulisan kerjasama antar daerah, selain merupakan salah satu isu penting pembangunan ekonomi daerah, juga dimaksudkan untuk menawarkan alternatif solusi atas kompleksitas efek pemekaran daerah yang sangat cepat berlangsung. Edisi ini juga mengangkat tulisan soal perda dengan mengulas aspek penting terkait keberadaaannya.