Bundle KPPOD Brief

Showing 1-20 of 29 items.
#CoverEdisiDeskripsiPDF
  
1 (Edisi Januari-April 2008)

Newsletter edisi ini mempunyai mandat utama mensosialisasikan fokus bidang garapan KPPOD yakni: kompetisi antar daerah, peraturan daerah, dan kerjasama antar daerah. Tulisan tentang tata kelola ekonomi daerah dalam edisi ini mengajak diskusi tentang kerangka pembangunan ekonomi daerah dengan mencermati peran para aktor utamanya. Sedangkan tulisan kerjasama antar daerah, selain merupakan salah satu isu penting pembangunan ekonomi daerah, juga dimaksudkan untuk menawarkan alternatif solusi atas kompleksitas efek pemekaran daerah yang sangat cepat berlangsung. Edisi ini juga mengangkat tulisan soal perda dengan mengulas aspek penting terkait keberadaaannya.

2(Edisi April-Juni 2010)

Keberadaan Gubernur dan Propinsi sebagai lingkungan kerja Gubernur sepanjang sewindu desentralisasi dan otonomi daerah dinilai kurang signifikan, baik jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (khususnya Orba) maupun jika ditempatkan dalam proporsi yang semestinya. Sedemikian lemahnya kedudukan, peran dan fungsi Gubernur tersebut, sebagian pakar/pengamat menyebut keberadaannya antara ada dan tiada.

3(Edisi April-Juni 2011)

Konsep sistem inovasi daerah bukan merupakan barang baru dalam wacana publik pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, terutama setelah sistem otonomi daerah diberlakukan sejak 2001. Rencana pembangunan wilayah industri yang terintegrasi adalah salah satu contohnya. Namun, sepuluh tahun telah berlalu tanpa adanya satu perwujudan nyata dari berbagai wacana publik tersebut.

4(Edisi April-Juni 2012)

Ikhtiar perbaikan layanan publik di bidang ekonomi berintikan agenda reformasi perijinan. Kondisi tata kelola perijinan--khususnya era desentralisasi--menjadi titik sumbatan dalam lingkungan usaha di daerah. Kondisi itu memang tidak mewakili gambaran menyeluruh iklim investasi, apalagi menjadi tolok ukur daya saing suatu Kabupaten/Kota, namun kinerja perijinan jelas menjadi sinyal awal lika liku perjalanan kegiatan usaha ke depan.

5(Edisi April-Juni 2014)

Persoalan khas dalam hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah di Indonesia dari masa ke masa selalu sama, yakni pembagian tugas dan pembagian sumber daya ekonomi yang diwarnai tarik-menarik kepentingan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pasang surut dalam pengelolaan negara sejak Indonesia merdeka hingga kini. Koordinasi pembangunan antar level pemerintahan disebut sebagai obat mengatasi persoalan, namun praktiknya tak mudah dilaksanakan.

6(Edisi April-Juni 2015)


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan sentral sebagai instrumen fiskal pemda dalam membangun perekonomian. Setidaknya, lewat alokasi belanja (government spending), fiskal bisa menjadi stimulan bergeraknya investasi swasta, juga sumber pembiayaan bagi layanan publik. Melihat postur APBD di sebagian daerah, baik yang bersumber dari transfer Pusat (khususnya Dana Perimbangan) maupun tambahan dari daerah (khususnya PAD), tak berlebihan mengatakan bahwa daerah saat ini memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

7(Edisi April-Juni 2016)

Sejak 9 September 2015 hingga 28 April 2016, Pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi. Rangkaian kebijakan ini mencakup antara lain deregulasi, kemudahan investasi, stabilisasi harga, hingga kawasan ekonomi khusus. Sekilas terkesan, selusin paket ini hanya merangkul dunia investasi. Namun, peningkatan investasi sesungguhnya akan mendorong lapangan kerja, lantas mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tentu ini merupakan karpet merah bagi masyarakat untuk menikmati kesejahteraan.

8(Edisi Januari-Februari 2013)

Sarana legislasi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peraturan daerah (Perda). Perda adalah aturan daerah dalam arti materiil yang bersifat mengikat (legally binding) warga dan penduduk daerah. Perda merupakan instrumen kebijakan bagi Pemda dalam mengatur kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas usaha. Oleh karenanya, substansi perda seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah. Namun di era otonomi daerah dengan kewenangan yang begitu luas, sering kita jumpai kegamangan pemda dalam membuat aturan. Tampak bahwa pemerintah daerah kadang terlihat tidak tahu mana yang perlu diatur dan mana yang tidak perlu diatur.

9(Edisi Januari-Maret 2010)

Hasil sementara penelitian yang disajikan dalam tulisan (artikel) ini, telah disosialisasikan dan didiskusikan dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh KPPOD. Forum diskusi yang diikuti oleh sejumlah akademisi, perwakilan NGO dan sejumlah pelaku usaha ini diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2009. Melalui diskusi ini, muncul sejumlah catatan dan masukan yang menarik terhadap hasil sementara penelitian.

10(Edisi Januari-Maret 2011)

Pergantian kerangka regulasi perpajakan daerah (UU No.34/2000 menjadi UU No.28/2009) tidak saja berimplikasi pada perubahan ihwal subtansi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), tetapi juga perubahan krusial dalam hal mekanisme pengawasan pemerintah pusat atas dasar hukum (Perda) yang mengatur dua jenis pungutan tersebut.

11(Edisi Januari-Maret 2012)

Salah satu mandat dasar gerakan reformasi 14 tahun lalu adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan besarnya tak lain adalah membangun Indonesia dari daerah, melalui segala upaya pemajuan demokrasi dan kesejahteraan. Otonomi memang tetap eksis bahkan diterima sebagai point of no return dalam agenda pembangunan bangsa, tetapi apakah daerah menjadi kian demokratis dan sejahtera tetap menjadi pertanyaan serius nan menggugat. Artikel kritis-reflektif ini berupaya mengetengahkan peta masalah yang ada dan menawarkan pilihan-pilihan tindakan ke depan bagi pembaruan menuju otonomi yang lebih bermakna bagi publik.

12(Edisi Januari-Maret 2014)

Sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah kota dan kabupaten tergerak untuk menggarap potensi yang ada di wilayah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut mereka bisa lebih leluasa melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu bentuk upaya menggarap potensi daerah itu adalah menarik para investor. Tak mengherankan jika kemudian investor baik domestik maupun asing bak primadona yang dikejar-kejar oleh para kepala daerah agar mau melirik daerahnya. Namun tidak semua pemda menyadari bahwa para pemilik modal itu butuh insentif, kemudahan, dan nilai lebih atas rencana-rencana investasinya.

13(Edisi Januari-Maret 2015)

Reformasi perizinan usaha tampak terus bergerak saat ini. Selain reformasi pada aspek birokrasi berupa pembentukan PTSP dan pengendalian biaya perizinan dalam rangka implementasi UU No.28/2009, arah perhatian Pemerintah hari-hari ini mulai menyasar kepada reformasi regulasi/kebijakan yang mendasari pengaturan materi perizinan. Fokus baru ini kita kenal sebagai penyederhanaan substansi syarat dan jumlah/jenis perizinan, dengan metode utamanya adalah deregulasi.

14(Edisi Januari-Maret 2016)

Sebagai sebuah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara, ASEAN terus berupaya untuk menciptakan wilayah ekonomi yang terintegrasi. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah salah satu perwujudan dari keinginan tersebut dan bertujuan menciptakan ekonomi yang stabil di wilayah Asia Tenggara serta mendorong daya saing negara-negara anggotanya di kancah perekonomian global.

15(Edisi Januari-Maret 2017)

Birokrasi merupakan “personifikasi” negara di tengah masyarakat. Kinerja birokrasi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang negara. Masyarakat melihat dan merasa “negara hadir” jika birokrasi memberikan pelayanan optimal. Negara hadir inilah yang menjadi tema sentral Nawacita Jokowi-JK. Seluruh program dan kebijakan pemerintah saat ini berkiblat pada cita-cita tersebut. Salah satunya adalah reformasi birokrasi (debirokratisasi)—yang selalu disandingkan dengan reformasi regulasi (deregulasi).

16(Edisi Juli-September 2012) (Catatan awal RAPBN 2013)

Dalam profil RAPBN 2013: sisi pendapatan negara ditargetkan Rp 1.507,7 triliun (naik 11% dibandingkan penerimaan APBN-P 2012) sedangkan sisi besaran belanja Negara ditetapkan Rp 1.657,9 triliun (naik 7,1% dibandingkan APBN-P 2012). Namun kenaikan tersebut masih belum diikuti dengan ruang gerak fiskal yang optimal (Pidato kenegaraan Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus).

17(Edisi Juli-September 2013)

Yang ada di benak banyak orang ketika mendengar istilah “Memasarkan Daerah” adalah kesan seolah-olah daerah (provinsi, kabupaten, kota) sebagaimana barang, komoditi atau hasil-hasil produksi dapat dipasarkan. Oleh karenanya, masih ada beberapa kalangan yang mempersoalkan sisi etis memasarkan daerah. Padahal fenomena memasarkan daerah sudah ada sejak 1850-an, yakni pada era “Wild West” di Amerika Serikat dengan maraknya penawaran kawasan-kawasan pemukiman baru kepada para pendatang oleh Pemerintah Federal Amerika saat itu.

18(Edisi Juli-September 2014)

KPPOD Brief kali ini mengetengahkan masalah-masalah klasik di level makro kebijakan hingga mikro implementasi yang terlebih dahulu harus dibenahi dan ditata. Kita masih bermasalah pada prakondisi desentralisasi yang tak kunjung beres. Kita tetap saja berkutat pada kapasitas rendah dalam sejumlah elemen desentralisasi. Prakondisi dan elemen yang kurang terkelola baik tersebut menyumbang pada lemahmya kapasitas delivery otonomi bagi perbaikan layanan publik, pembangunan ekonomi, hingga daya saing daerah sehingga tujuan akhir perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api.

19(Edisi Juli-September 2015)

Selain dukungan sumber daya alam, letak strategis, serta aneka faktor anugerah dan struktural lainnya, kemajuan suatu daerah jelas dipengaruhi mutu tata kelola pemerintahan yang ada. Bahkan, mahaguru manajemen, Peter Drucker pada tahun 1994 lalu berujar tandas: sesungguhnya tak ada negara/daerah yang miskin/terbelakang, kecuali yang tak terurus/terkelola

20(Edisi Juli-September 2016)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menempatkan desa sebagai salah satu aktor utama dalam narasi pembangunan Indonesia saat ini. Tentu ini membawa angin segar bagi desa yang sejak Indonesia berdiri selalu menjadi "objek" pemerintahan supradesa. Beleid baru ini lalu mengangkat martabat desa sebagai subjek pembangunan, terutama dalam konteks relasinya dengan pemerintah supradesa.