Kepala Daerah Tolak Bayar THR PNS, KPPOD: Kebijakan Tak Realistis
Kepala Daerah Tolak Bayar THR PNS, KPPOD: Kebijakan Tak Realistis

Kepala daerah enggan menggeser APBD untuk pembayaran THR PNS tanpa persetujuan DPRD karena khawatir terjerat kasus hukum.

Selengkapnya
Corruption Remains Major Threat to Decentralization
Corruption Remains Major Threat to Decentralization

Decentralization was intro­duced in 2001 as a new way of running the public sec­tor. Dramatically different from the New Order, the Reform Era opened more opportunities for re­gional administrations to manage their areas autonomously.

Selengkapnya
Otonomi, Inefisiensi, dan Korupsi
Otonomi, Inefisiensi, dan Korupsi

Pilihan atas desentralisa­si dan otonomi daerah, seba­gai satu dari “Enam Tuntutan Reformasi”, membawa cara baru dalam menyelenggara­kan pemerintahan. Pola relasi pusat-daerah dirumuskan ulang. Akses politik rak­yat juga dibuka lebar lewat ajang pemilih­an pemimpin di tingkat lokal.

Selengkapnya
Rapor Merah Desentralisasi
Rapor Merah Desentralisasi

Salah satu hasil Reformasi adalah lahirnya otonomi daerah yang dicita-citakan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Realitasnya, permasalahan muncul, mulai dari daerah pemekaran yang tidak mandiri, maraknya korupsi, hingga tidak sinkronnya antara kebijakan pusat dan daerah.

Selengkapnya
Hentikan Korupsi Ketuk Palu
Hentikan Korupsi Ketuk Palu

Akar masalah korupsi dinilai terletak pada parpol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event