Kewenangan Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Jelas
Kewenangan Pusat dan Daerah Dinilai Masih Belum Jelas

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih belum rinci. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program. Urusan pemerintah yang bersifat kon­kuren pun rentan inefisiensi bi­aya dan tak akuntabel. Sistem pengawasan di daerah juga ku­rang maksimal.

Selengkapnya
Suap Dana Perimbangan Daerah Diduga Meluas
Suap Dana Perimbangan Daerah Diduga Meluas

KPK mendalami dugaan suap terkait dana perimbangan daerah setidaknya ke 11 daerah. KPK telah memanggil kepala daerah dan sejumlah pejabat di daerah yang dimaksud.

Selengkapnya
Belajar dari Kisruh THR di Daerah
Belajar dari Kisruh THR di Daerah

Nyaris tak pernah menjadi masalah serius pada tahun-tahun sebelumnya, pemberian tunjangan hari raya Lebaran 2018 bagi aparatur sipil negara memancing polemik publik. Secara keseluruhan negara mengalo­kasikan Rp 35,7 triliun untuk THR plus gaji ke-13 bagi pejabat/pegawai dan pensiunan. Angka ini naik 69 persen dibandingkan tahun lalu. 

Selengkapnya
Puluhan ASN Langgar Netralitas
Puluhan ASN Langgar Netralitas

KPPOD menemukan adanya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pilkada serentak. Me­reka menemukan, sebanyak 80 kasus ASN di lima provinsi ter­libat pelanggaran netralitas.

Selengkapnya
Mutasi, Demosi dan Promosi Jabatan ASN Masih Marak Jelang Pilkada
Mutasi, Demosi dan Promosi Jabatan ASN Masih Marak Jelang Pilkada

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) masih menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event