Administrasi Memperlambat
Administrasi Memperlambat

Persoalan lambatnya penyerapan anggaran di daerah lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penganggaran yang panjang. Lelang dini sebagai terobosan masih sulit dilakukan karena panduan dari pusat belum jelas. Sementara itu, pemerintah daerah merasa belum ada kepastian atau jaminan hukum.

Selengkapnya
Tutup Celah Korupsi Dana Desa
Tutup Celah Korupsi Dana Desa

Pengungkapan kasus suap terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan program dana desa yang anggarannya mencapai Rp 60 triliun pada 2017.

Selengkapnya
Tak Ada Urgensi Kewenangan Gubernur DKI Selevel Menteri
Tak Ada Urgensi Kewenangan Gubernur DKI Selevel Menteri

Wacana kewenangan gubernur DKI Jakarta ditingkatkan selevel menteri kembali mengemuka. Wacana itu dianggap tidak memiliki alasan kuat.

Selengkapnya
Dana Daerah Mubajir Tiap Tahun
Dana Daerah Mubajir Tiap Tahun

Pemerintah Daerah yang memiliki simpanan terbesar dana menganggurnya itu umumnya tidak berubah dari tahun ke tahun.

Selengkapnya
Otonomi Untungkan Pebisnis Besar
Otonomi Untungkan Pebisnis Besar

Oto­nomi daerah sebenarnya meru­pakan kebijakan yang tepat un­tuk meningkatkan kesejahteraan warga. Akan tetapi, penguasa se­tempat ternyata lebih memfasi­litasi pengusaha besar daripada pengusaha kecil.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Grafis
Video Grafis
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event