Waspadai Area Rawan Korupsi di Daerah
Waspadai Area Rawan Korupsi di Daerah

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, ada sejumlah area yang rawan terjadi korupsi di tingkat daerah. Area tersebut antara lain perencanaan anggaran, penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa, serta jual-beli jabatan.

Selengkapnya
Pelayanan Publik Buruk, Korupsi Subur
Pelayanan Publik Buruk, Korupsi Subur

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengakui terda­pat korelasi antara pelayanan publik yang buruk dan praktik korupsi di kementerian dan lembaga negara. 

Selengkapnya
Dana Mengendap di Kas Daerah
Dana Mengendap di Kas Daerah

Sampai dengan 30 Novem­ber 2017, sebanyak 39.918 desa belum menerima dana desa tahap I atau II. Nilai anggarannya sekitar Rp 18 triliun. Sebagian besar dana tersebut mengendap di rekening kas umum daerah.

Selengkapnya
Di Balik Kenaikan Anggaran Rp 26,6 Miliar bagi Para Ahli
Di Balik Kenaikan Anggaran Rp 26,6 Miliar bagi Para Ahli

Kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP yang diusulkan Gu­bernur DKI Anies Baswedan dari Rp 2,35 miliar jadi Rp 28,99 miliar dinilai sebagai pemborosan.

Selengkapnya
Lelang Dini Bisa November
Lelang Dini Bisa November

Kementerian dan lembaga negara sudah bisa melaksanakan lelang dini proyek pada November ini. Dengan demikian, pada saat daftar isian pelaksanaan anggaran terbit pada awal Desember, penyelesaian lelang segera bisa dilakukan. Proyek pun bisa dilaksanakan pada awal tahun.

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Rekaman
Video Rekaman
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event