top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Mahakam Pun Sudah Dikapling (Otda Kaltim 2)

Tak sulit menemukan lubang-lubang besar bekas areal tambang di Kalimantan Timur. Tak perlu jauh ke pedalaman, dengan berkeliling di Kota Samarinda saja danau-danau buatan itu sudah terlihat. Batu bara memang sedang booming. Ratusan izin dikeluarkan, kesan obral pun sulit dihindari.

 

Gerak hidup masyarakat suku Dayak Basab di Desa Sigading, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, belakangan terusik. Sekitar 56 keluarga yang tinggal di tepian Sungai Kera Item itu kini bertekad mempertahankan lahan mereka. Tanah mereka termasuk areal konsesi tambang milik PT Kaltim Prima Coal.


”Kami ini seperti burung, butuh terbang di wilayah yang luas. Kalau tanahnya sempit, kami seperti burung dalam sangkar,” ujar Gagay, salah seorang warga yang mengaku sudah berpindah dua kali.


”Pindah dari sini (karena akan dijadikan lokasi penambangan batu bara) berarti penghinaan. Ini pengusiran. Lebih baik perusahaan tambang yang cari lokasi lain, toh batu bara tak hanya di Kera Item,” katanya.


Gagay tak sendiri. Sejumlah transmigran asal Bali di Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini pun masih berdebat alot soal rencana relokasi. Belum lagi cerita aktivis Pokja 30, Carolus Tuah, yang tanah orangtuanya digali tanpa izin. ”Jangankan minta izin, dihubungi saja tidak,” ucapnya.


Dalam enam tahun terakhir, izin pertambangan berhamburan. Saat ini ada 33 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa pertambangan (KP) dari kabupaten/kota. Data itu dilansir Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.


Rupanya, otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kabupaten/kota untuk menerbitkan KP, izin penambangan kecil untuk areal di bawah 100 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat mengeluarkan KP terbanyak, 867 KP, diikuti Kabupaten Kutai Barat (138) dan Samarinda (76). Di Samarinda, luas areal konsesi tambang (total PKP2B dan KP) mencapai 50.742 hektar atau 71 persen dari luas kota tersebut. Beberapa bagian Sungai Mahakam pun ikut terkapling (lihat grafik).


Aroma koruptif

Koordinator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri mensinyalir kentalnya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses ini, mulai dari pengurusan izin hingga pengangkutan batu bara.


Permainan, tambahnya, dilakukan untuk mempercepat keluarnya KP. Normalnya, pengurusan izin KP memakan waktu berbulan-bulan. Tiga tahap harus dilalui, yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi.


Untuk sampai tahap penyelidikan umum, jelas dia, setidaknya membutuhkan sembilan bulan. Survei tapak (tiga bulan), penyesuaian ada tidaknya tumpang tindih/overlapping peruntukan kawasan, hingga peninjauan lokasi untuk memastikan tidak adanya persoalan sosial, seperti keberatan warga.


Belum lagi pengurusan amdal yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, kata dia, salah satu cara untuk menghindari penyusunan amdal, izin penambangan dipecah-pecah menjadi kurang dari 100 hektar (atau yang disebut KP).


”Yang terjadi, orang datang ke Dinas Pertambangan. Lalu tunjuk lokasi yang diinginkan, bertanya apakah sudah ada yang punya. Kalau belum, izin pun dikeluarkan. Dalam hitungan hari,” kata Kahar.


Selain KP, celah lain yang ditengarai sarat dengan permainan adalah penerbitan surat keterangan asal barang (SKAB). SKAB merupakan surat yang diterbitkan Dinas Pertambangan untuk bata bara yang tidak berasal dari areal tambang yang legal. Misalnya, batu bara yang digali sewaktu membangun kompleks perumahan.


Belum lagi tentang dana jaminan reklamasi yang harus disetor ke kas pemerintah kabupaten/kota. Dana yang diwadahi dalam rekening 5000 ini dimaksudkan sebagai jaminan dan dapat diambil jika perusahaan tambang sudah mereklamasi lahan bekas tambang. Namun, jumlahnya tak pernah diketahui secara pasti.


Jatam mensinyalir adanya hubungan antara keluarnya izin KP dan pelaksanaan pemilu kepala daerah. ”Izin tambang itu ibarat penyedia uang cash yang paling cepat,” kata Kahar.


Ini terjadi di Kutai Kartanegara. Tahun 2009, Kutai Kartanegara memiliki 687 KP. Ia kaget ketika mendapati kenaikan KP hingga 749 KP pada 2010. Data itu dia peroleh dari presentasi Sekretaris Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lingkungan. Hasil penelusuran Jatam menunjukkan, penambahan KP karena dihidupkannya lagi KP-KP tak jalan.


Bagi Kahar, hal ini menguatkan tesis mengenai shadow state. Ada perselingkuhan antara pemodal dan penguasa yang mampu mengatur politik lokal. Pemerintah daerah dan badan legislatif yang diharapkan bertindak sebagai wasit juga tak luput dari karut-marut persoalan izin tambang. Meski tak terjun langsung, sejumlah anggota Dewan disinyalir memiliki usaha yang mendukung sektor pertambangan.


Tak dapat dimungkiri, sektor tambang menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja hingga 5,7 persen. Apakah itu sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan? Sebagian besar masyarakat Kaltim berpendapat eksploitasi tambang berdampak merugikan. Survei Litbang Kompas terhadap 365 responden pada 26 Juli lalu di 14 kabupaten/kota menunjukkan, sebanyak 52 persen responden menjawab tambang akan merugikan. (SR, AH).

 

--- (Sumber KOMPAS – 30 September 2010 – Hal. Politik & Hukum) ---

 

 

 

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today79
Yesterday729
This week3308
This month13688
Total640672

Visitor IP : 54.145.69.236 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 24 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 29 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah