top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Bumi Tak Berona (Otda Kaltim 3)

Sunyi. Tak terdengar kicau burung. Tidak terlihat satwa melintas. Lima belas menit kami menunggu, sambil mengambil gambar dari berbagai sisi. Saat itu kami dalam perjalanan ke Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 

Kami memutuskan berhenti di pinggir jalan, dekat kubangan besar tak jauh dari Kertabuana. Kubangan itu seperti danau buatan. Pinggirannya ditanami pohon sengon serta tanahnya tertutup rumput dan ilalang. Kubangan itu adalah salah satu dari sekian banyak lubang bekas penambangan.

”Dilarang mandi dan bermain. Kedalaman 20 meter”. Demikian papan peringatan dipasang di antara pohon sengon. Danau itu merupakan bekas areal penambangan PT Kitadin.


”Beginilah contoh areal bekas tambang direklamasi,” kata Merah Johansyah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, yang menyertai kami.


Danau kedua ditemui tak jauh dari tempat kami menghentikan kendaraan, di belakang pekarangan rumah Dewa Putu Jati (56), warga Desa Kertabuana yang juga transmigran asal Klungkung, Bali.


”Sekarang, setiap hari kami waswas. Apalagi jika hujan datang, takut pekarangan belakang rumah kami longsor,” ujarnya.


Pekarangan rumah Dewa berbatasan langsung dengan kubangan besar bekas tambang batu bara yang dibiarkan terbuka. Jaraknya dari tembok belakang rumah sekitar 200 meter. Kekhawatiran itu kian besar ketika sebulan lalu pekarangan tetangganya, yang juga berbatasan dengan kubangan, ambles. Pemilik rumah akhirnya menjual lahan itu kepada PT Kitadin dan bermukim di tempat lain.


Kertabuana, desa transmigran asal Bali dan Lombok yang bercampur dengan transmigran lokal, kini dikepung pertambangan. Di utara ada PT Mahakam Jaya, di selatan ada PT Kitadin. Keduanya memulai penambangan dengan jarak dari perkampungan dan lahan sawah warga sekitar 400 meter. Desa ini sebenarnya termasuk areal konsesi. Namun, warga belum sepakat melepas lahannya kepada perusahaan. Soal jual-beli lahan masih dibicarakan.


Lain pula cerita Alang, Sekretaris Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan Ardi Amirudin, warga desa yang sama. Meski lahan mereka tak terancam menjadi areal konsesi, mereka merasakan dampak dari kegiatan pertambangan yang marak satu dasawarsa terakhir.


Warga kesulitan air bersih. Air harus dibeli sebab air sungai tak lagi layak dikonsumsi. Selain itu, Sungai Bengalon yang dahulu bersahabat kini jadi menakutkan. Buaya yang dahulu ada di hulu sungai mulai turun hingga ke permukiman penduduk. Setidaknya tujuh warga tewas dimangsa buaya.


”Dulu saya cukup berenang menyeberang sungai waktu mau ke ladang. Sekarang sudah tak berani,” kata Alang.


Wajar jika Alang takut. Buaya sempat memamerkan moncongnya di bawah jamban rumahnya ketika istrinya sedang mencuci. Alang dan tetangganya hidup di pinggir Sungai Bengalon dengan bagian belakang rumah menjorok ke pinggiran sungai.


Kalimantan memang berubah. Hutan banyak dibuka karena penebangan kayu, perkebunan sawit, atau tambang batu bara. Saat hutan mulai gundul, kayu habis ditebang, potensi tambang pun jadi primadona.


Didukung pemerintah daerah (kabupaten/kota), izin penambangan diberikan. Sebanyak 33 izin pemegang karya pengusahaan pertambangan batu bara dan 1.212 izin kuasa pertambangan (penambangan di bawah areal 100 hektar) terdapat di Kaltim.


Di antara berbagai jenis pemanfaatan hutan yang dilakukan di Kaltim selama ini, batu bara ditengarai paling merusak. Penambangan yang dilakukan dengan mengelupas kulit bumi (dari permukaan, tidak menggunakan penambangan dengan menggunakan terowongan) benar-benar mengubah rona bumi.


Ketua Pusat Studi Hutan Tropis Universitas Mulawarman, Chandradewana Boer, mengungkapkan, kerusakan hutan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun, kegiatan penambangan semakin memperparah kerusakan.


Pengelolaan hutan

Hutan Kalimantan mulai dijamah saat pemerintah mengeluarkan hak pengelolaan hutan yang berlanjut penebangan hutan. Pada era industri kayu mengalami kejayaan, kayu hutan di Kalimantan dibawa ke keluar dengan alat transportasi utama Sungai Mahakam yang dikenal dengan istilah banjir kap (1968-1982). Bersamaan dengan ini, muncul pula era industri pertambangan, minyak, dan gas. Ketika kayu mulai habis, masuklah era perkebunan kelapa sawit. Belakangan batu bara tersebar di penjuru Kalimantan, terutama Kaltim, dengan menyisakan lubang besar.


Pemerintah sebenarnya berpikir pula tentang dampak kerusakan lingkungan itu. Ketika memberikan izin penambangan, pemerintah kabupaten/kota mensyaratkan ada dana jaminan reklamasi yang harus disetor.


Faktanya, tak sedikit perusahaan yang tak menyetor dana jaminan reklamasi. Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Sulaiman Gafur pada Maret lalu menyebutkan 45 pemegang izin kuasa pertambangan belum setor. Padahal, mereka sudah menambang bertahun-tahun lamanya (Kompas, 15/3).


Data yang diungkap baru merupakan data satu kabupaten, belum jelas dengan 13 kabupaten/kota yang lain. Data tentang dana jaminan reklamasi ini pun, seperti diungkapkan aktivis Jatam, Kahar Al Bahri; aktivis Pokja 30, Carolus Tuah; dan Chandra, tak pernah jelas keberadaannya. Nilai uang yang tersimpan di rekening 5000 (nama rekening dana jaminan itu) tak pernah diketahui publik.


Chandra memastikan, hutan yang dipinjamkan untuk areal penambangan tidak dapat dikembalikan seperti semula.

Gubernur Kaltim Awang Faroek mengungkapkan akan mengawasi proses reklamasi. Ia akan memberikan teguran tertulis jika reklamasi tak dilakukan. Namun, Awang mengakui tak memiliki kewenangan memberikan sanksi. (Susana Rita, Ambrosius Harto, dan Yuliani Rini)

 

--- (Sumber KOMPAS – 30 September 2010 – Hal. Politik & Hukum) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today357
Yesterday657
This week1704
This month14392
Total622119

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 31 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah