top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Kaum Pinggiran di Tanah Sendiri (Otda Kaltim 4)

”Orang sering bilang Kutai Kartanegara itu kaya. Saya bilang tidak. Saya bilang, yang kaya cuma orang-orang tertentu. Kalau tidak percaya, ayo ikut saya. Saya tunjukkan orang-orang yang tidak bisa beli beras. Hari ini untuk beli beras 1 kilogram saja, besok cari uang untuk beli lagi. Saya tahu persis orang-orang seperti itu.” Susana Rita dan Ambrosius Harto

 

Itulah penjelasan yang diucapkan Usman, warga Kelurahan Mangkuraja, Kecamatan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ketika ditemui di rumahnya, pertengahan Juli lalu.


Usman tinggal di rumah kayu, di atas tanah rawa, tak jauh dari Sungai Tenggarong, salah satu anak Sungai Mahakam di Kutai Kartanegara. Tiada satu perabot di ruang tamunya. Hanya karpet coklat yang dihamparkan sedemikian rupa. Beberapa karung pakan ayam ditumpuk di salah sudutnya. Bau pakan ayam menyebar di ruang berukuran 3 x 4 meter itu.


Rumah itu didiami tiga keluarga, yaitu keluarga Usman, keluarga anak pertamanya (menantu dan dua cucu), serta keluarga anak bungsunya (bayi dan ibunya).


Februari lalu, rumah Usman kebanjiran saat sungai yang berada lebih kurang 500 meter di belakang rumahnya meluap. Sekitar 5.000 ikan yang diternaknya di belakang rumah hilang. Pakan ayam pun terendam sehingga tidak dapat digunakan.


Meski demikian, Usman tak berniat pindah dari rumahnya. Banjir sebetulnya bukan pengalaman baru, tetapi banjir besar yang merendam rumahnya hingga empat hari lamanya baru dia alami tahun ini. Berdasarkan laporan media massa, selain karena curah hujan, banjir juga diakibatkan tanggul pembuangan limbah milik perusahaan tambang PT Tanito Harum di kawasan itu jebol.


Usman mengaku lebih suka tinggal di dekat sungai. ”Lebih dekat air,” kata dia.


Keluarga Usman dan rata-rata penduduk Mangkuraja memanfaatkan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk air minum dan memasak. Mereka tak terlalu memedulikan kandungan kimiawi yang mungkin terdapat dalam air itu mengingat di bagian hulu sungai terdapat beberapa perusahaan tambang batu bara.


”Saya tidak mampu nyambung ledeng. Dua tahun lalu saja biaya sambungan baru Rp 2 juta. Bagi saya, itu sangat mahal,” papar Usman.


Tambang batu bara memang tengah marak di Kalimantan. Di Kutai Kartanegara, bupati mengeluarkan izin sebanyak 687 kuasa pertambangan hingga tahun 2009. Total eksploitasi lahan tambang hingga 2009 di 183.462 hektar atau terluas di seluruh Kaltim pada waktu yang sama adalah 391.600 hektar.


Produksi batu bara yang dihasilkan dari Kalimantan sebesar 200 juta ton. Sebanyak 160 juta ton diekspor, sementara 60 juta ton digunakan untuk berbagai industri dan pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera (Kompas, 10/3).


Meski banyak perusahaan tambang batu bara beroperasi di wilayah itu, tak satu pun anak Usman yang bekerja di sektor tersebut. Sektor pertambangan ini memang hanya menyerap 5 persen, 69.497 tenaga kerja dari total tenaga kerja 1.323.369 orang.


Menurut cerita Usman dan beberapa warga yang ditemui di Kaltim, angka itu pun kebanyakan bukanlah masyarakat lokal. Mereka kebanyakan pendatang. Masyarakat lokal relatif sulit untuk masuk ke sektor ini karena alasan pendidikan yang tidak memadai.


Ini setidaknya diceritakan oleh beberapa warga di sekitar tambang, seperti di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Anak muda di wilayah itu rata-rata berpendidikan sekolah menengah atas (SMA). Padahal, perusahaan eksploitasi tambang batu bara menerima pegawai dengan syarat setidaknya sarjana.


Berdasarkan data survei Satuan Kerja Nasional pada Februari 2009, angkatan kerja Kaltim paling besar berpendidikan SLTA sebanyak 408.412 orang dari total 1.323.369 orang atau sekitar 31 persen. Diikuti tamatan SD sebanyak 362.703 orang atau 27 persen dan tamatan SLTP 245.735 orang atau sekitar 19 persen. Lulusan sarjana hanya 5 persen, yakni sebanyak 70.834 orang, dan diploma III sebanyak 44.570 orang.


Akhirnya, menurut Usman, rata-rata warga di sekitar tambang, kalaupun terserap dalam sektor itu, hanyalah sebagai pekerja kasar. Misalnya sopir, asisten sopir, checker (orang yang bertugas mengatur di mana tanah hasil kerukan akan ditempatkan), petugas satuan pengamanan (satpam), petugas kebersihan (cleaning service), dan sejenisnya. Hanya sedikit penduduk lokal yang bekerja di kantor sebagai pegawai administrasi dan tenaga ahli.


Penganggur

Ketika masyarakat setempat tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal, sementara lahan yang dijadikan tumpuan hidup sudah mulai dikuasai perusahaan tambang atau merupakan areal konsesi, warga terpaksa bekerja serabutan. ”Ada yang menjadi buruh bangunan atau berdagang. Banyak pula yang menganggur,” ujar Sekretaris Desa Sepaso Induk, Alang.


Angka pengangguran di Kaltim relatif tinggi, bahkan persentasenya melebihi angka pengangguran tingkat nasional pada 2009. Pengangguran terbuka berdasarkan data Satuan Kerja Nasional 2009 sebanyak 165.087 orang atau 12,5 persen. Persentase tingkat nasional pada saat yang sama adalah 8,1 persen. Kebanyakan yang tidak memiliki pekerjaan adalah angkatan kerja yang tamat SLTA, yaitu 77.683 orang atau 47,1 persen.


Hal ini disadari Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam prioritas pembangunannya pada 2010, pemerintah provinsi memang menempatkan pengurangan angka pengangguran di urutan pertama. Gubernur Kaltim Awang Faroek pun memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Gubernur mengungkapkan, pada 2010 Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan 24.000 beasiswa untuk penduduk provinsi itu.


Revitalisasi pertanian

Di provinsi ini, pertanian masih menjadi lapangan usaha utama. Sektor ini menyerap 35 persen tenaga kerja.

Hanya, di lapangan, kepentingan pertanian (baca: petani) harus berhadapan dengan kepentingan pengusaha tambang. Lahan pertanian mereka berada di areal konsesi tambang. Di beberapa tempat, areal pertanian terkepung sehingga mengakibatkan hilangnya sumber air.


Ini setidaknya dialami warga Desa Kertabuana; warga Desa Kera Item, Kecamatan Bengalon; dan masyarakat Dayak Limbu Sedulun di Kabupaten Tanah Tidung.


Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengupayakan perluasan areal lahan pertanian. Potensi lahan memang masih banyak di provinsi yang luasnya 1,5 kali luas Pulau Jawa dan Madura ini. Pilihannya, bertani yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi sumbangan pendapatannya kecil atau menambang yang, meski tak menyerap tenaga kerja, mampu menghasilkan banyak uang. (yuliana rini hy/Litbang Kompas)

 

--- (Sumber KOMPAS – 30 September 2010 – Hal. Politik & Hukum) ---

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today79
Yesterday729
This week3308
This month13688
Total640672

Visitor IP : 54.145.69.236 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 24 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 24 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah