top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Kaji Lagi Hasrat Memekarkan Wilayah

Pertengahan September lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan desain pemekaran wilayah 2010-2025. Dalam desain itu disebutkan sampai 2025 nanti, wilayah Indonesia akan bertambah 11 provinsi dan 54 kabupaten/kota.

 

Saat ini, Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dengan desain itu maka pada 2025 nanti, wilayah Indonesia menjadi 44 provinsi dan 545 kabupaten/kota. Apa latar belakang atau alasan sehingga terjadi pemekaran dalam jumlah yang banyak? Wartawan SP Robert Wardi mengulasnya dalam tulisan di bawah ini.


Dalam desain pemekaran wilayah 2010-2025 disebutkan, pemekaran muncul karena besarnya hasrat masyarakat dan elite politik lokal untuk membentuk daerah otonom baru (DOB), terutama disebabkan oleh cakupan geografis yang terlalu luas, ketertinggalan pembangunan, kurangnya fasilitas pelayanan publik, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal.


Dengan itu maka tujuan pemekaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.


Setidaknya dengan membentuk DOB, akan ada aliran dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), membuka peluang kerja sebagai pegawai negeri, memunculkan elite-elite politik baru yang akan duduk di DPRD, serta meningkatkan eksistensi identitas lokal.


Selama 10 tahun terakhir, sejak dibukanya keran pemekaran berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004, sudah ada 205 DOB terbentuk. DOB itu meliputi 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.


Di sisi lain, alokasi APBN untuk DOB terus meningkat. Data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) 2010 menyebutkan, pada tahun 2003, pemerintah pusat harus menyediakan DAU Rp 1,33 triliun bagi 22 DOB hasil pemekaran sepanjang 2002. Jumlah itu melonjak dua kali lipat pada 2004, di mana pemerintah harus mentransfer Rp 2,6 triliun alokasi DAU untuk 40 DOB. Sementara pada tahun 2010, pemerintah harus mengucurkan Rp 47,9 triliun sebagai DAU.


Data Kemdagri 2010 yang berisi evaluasi kinerja DOB menyebutkan, tidak ada DOB berkinerja sangat tinggi. Dari DOB yang ada, hanya 58,71% berkinerja tinggi. Sisanya 34,19% berkinerja sedang, dan 4,16% berkinerja rendah. Pada rapat konsultasi dengan DPR akhir Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansir 80% DOB gagal meningkatkan kesejahteraan.


Bahkan, evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan, ada 34 daerah yang menjadi tertinggal atau miskin setelah dimekarkan. Mengapa DOB belum berhasil menyejahterakan masyarakat, padahal alokasi anggaran sudah tinggi?


Enam Alasan

Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengemukakan setidaknya ada 6 alasan. Pertama, pemekaran menjadi tujuan, bukan sebagai instrumen yang mengakselerasi pembangunan regional. Yang dikejar semata-mata perluasan jatah fiskal buat daerah baru, dan rente ekonomi-politik bagi elite lokal maupun nasional. Karena itu jangan heran, sesudah mekar, penjatahan kursi dan proyek marak terjadi, sementara rakyat hanya kebagian tetesan sisa.


Kedua
, pemekaran sebagai proses politik. Meski kriteria sudah dibuat berat, tetapi politik merelatifkan semuanya jadi serba ”bisa diatur”. Pintu usulan pun tidak saja melalui eksekutif, tapi dibuka pula di DPR/DPD. Padahal, dari logika sistemnya, otonomi bersumber pada desentralisasi kewenangan eksekutif sehingga pembentukan daerah mestinya masuk domain presiden. Dari situ barulah disambung ke politik, yakni proses legislasi penyusunan dasar hukum (UU) pendirian DOB.


Ketiga
, pemekaran tanpa grand design yang jelas. Pemekaran hanya dijalankan berdasar kerangka legal UU atau PP yang terbatas, tanpa dukungan peta jalan dan desain besar sebagai panduan manajemen kebijakan. Maka jangan heran kalau prosesnya tak tentu arah dan sulit menentukan titik prioritas. Ketiadaan desain ini juga membuat kebijakan penataan wilayah hanya berisi proliferasi, belum sekalipun ada likuidasi dan penggabungan.


Keempat
, pemekaran berbasis insentif fiskal. Jika lihat formula dana perimbangan, setiap DOB yang lahir langsung memperoleh jatah transfer fiskal dari bilangan pembagi secara nasional. Hal ini merangsang daerah untuk mekar. Daerah induk terlepas dari beban finansial, sementara daerah baru langsung memperoleh jatah sendiri.


Kelima
, pemekaran tanpa fase transisi. Proses pembentukan DOB tergolong ekstrem: daerah yang baru terbentuk langsung mendapat status otonomi penuh, dengan hak dan kewajiban serupa daerah-daerah lama. Padahal, kapasitas lokal yang masih terbatas meniscayakan proses pembelajaran bertahap. Dalam kerangka manajemen transisi, DOB mestinya ditetapkan sebagai daerah persiapan sebelum akhirnya dihapus (daerah yang dinilai gagal), penempatan di bawah pengelolaan pusat (daerah yang menunjukan potensi sukses), maupun peningkatan status sebagai daerah otonom (jika berhasil melwati fase transisi).


Keenam
, emoh alternatif nonpemekaran. Obsesi berlebihan pada pemekaran membuat enggan melirik opsi strategis lainnya. Padahal, ada banyak alternatif nonpemekaran jika memang tujuannya sungguh sebagai ikhtiar perbaikan nasib rakyat. Guna memperpendek rentang kendali pelayanan warga misalnya, ditempuh metode desentralisasi kecamatan. Atau, guna mengakselerasi pembangunan, pilihan efektifnya ialah pembuatan pusat-pusat keunggulan berbasis kecamatan dan kerja sama antardaerah.


Lantas bagaimana menyelesaikan pemekaran? Desain yang dikeluarkan Kemendagri mengemukakan ke depan, dalam pembentukan DOB harus selektif dan ketat. Prosesnya dimulai dengan tahap persiapan, yaitu sebelum menjadi DOB harus melalui daerah persiapan terlebih dahulu. Dengan itu maka tidak langsung menjadi DOB.


Endi mengemukakan, perlu penggabungan wilayah atau DOB. Dari sisi legal yuridis, penggabungan dibolehkan, bahkan dimandatkan UU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007. Namun, ia mengingatkan langkah ke arah itu tidak mudah karena butuh ketegasan politik dari pemerintah dan DPR. Menurutnya ketegasan politik ini yang absen di negara ini.

  

--- (Sumber: Suara Pembaruan - Rabu, 13 Oktober 2010 - LAPSUS) ---

 

 

 

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today357
Yesterday657
This week1704
This month14392
Total622119

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 35 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah