top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Perubahan Cara Pikir Pemda Jadi Kunci

Per­ubahan struktur cara pikir pemerintah daerah menjadi kunci utama memajukan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan. Cara ini efektif diterapkan, seperti yang sudah dilakukan di kabupaten program, yaitu Donggala di Sulawesi Tengah serta Sikka dan Ende di Nusa Tenggara Timur.

Hal itu diungkapkan Boedi Rheza, perwakilan tim peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama dengan Ford Foun­dation, Kamis (25/8), di Jakarta menjelang seminar bertema ’’Membangun Daerah Berbasis Potensi Lokal”.

KPPOD bersama Ford Foundation melakukan program penelitian, pendampingan, dan fasilitasi program di tiga kabupaten sentra produksi kakao di Sikka dan Ende, NTT, serta Donggala, Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian KPPOD dan Ford Foundation menunjukkan, pemda acap kali kehilangan fokus dalam penetapan program pembangunan di daerahnya. Padahal, pada era otonomi daerah, pemda memegang peran dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengembangkan daerahnya.

Penyusunan kebijakan sering tidak berdasar kebutuhan masyarakat. Namun, untuk merespons perubahan yang bersifat reaktif dan insidental, diperlukan perubahan struktur berpikir pemda untuk menetapkan ke­bijakan pembangunan daerah berbasis produk unggulan lokal.

’’Cara berpikir sudah mampu, tetapi berpikir yang runtun dan terstruktur yang harus ditingkatkan,” katanya.

Di Donggala, sebagian petani sudah berhubungan dengan pedagang antarpulau. Namun, pro­duksi kakao di daerah itu belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Rantai nilai perdagangan kakao di Donggala cukup efek­tif. Karena itu, harga kakao di daerah tersebut bisa mencapai Rp 35.000 per kilogram.

Di Kabupaten Sikka, permasalahannya berbeda Di Sikka, petugas penyuluh lapangan masih kurang. Tiap satu penyuluh mengcover dua sampai tiga desa. Program pendampingan tidak berjalan efektif.

Anggaran untuk pengembangan kakao dari pemda ketika itu hanya Rp 80 juta sampai Rp 100 juta. Dampaknya produksi kakao tidak naik signifikan.

Produksi kakao di Donggala yang mencapai 20.000 ton, kata Bupati Donggala Kasman Lassa, dipasok ke Palu karena di Palu sudah ada industri pengolahan.

Meski harus dikirim ke Palu, petani senang karena kakao mereka terserap. Tantangan di pe­tani sekarang adalah serangan hama penyakit kakao. (MAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Jumat, 26 Agustus 2016) ---

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today79
Yesterday729
This week3308
This month13688
Total640672

Visitor IP : 54.145.69.236 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 24 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 32 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah