top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

DPD Desak 172 Otonomi Baru

Komite I Dewan Perwakilan Daerah mengonsolidasikan 101 kepala/wakil kepala daerah yang mengusulkan 172 daerah otonom baru dengan mendesak pencabutan moratorium DOB. Mereka juga meminta pemerintah selesaikan dua rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan DOB.

Saat konsolidasi kepala/wakil kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10), yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dilakukan juga penandatanganan nota kesepakatan antara Komite I DPD dan para kepala/wakil kepala daerah yang mengusulkan DOB. Contoh DOB di antaranya kabupaten Krayan, Sebatik, dan Kabudaya yang sekarang masih jadi bagian dari Nunukan di Kaliman­tan Utara. Kabupaten lainnya yang diusulkan adalah Talaud Selatan dari daerah induknya Ka­bupaten Talaud, Sulawesi Utara.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR segera memproses dan menetapkan 172 DOB tersebut tahun depan,” kata Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam.

Menurut dia, dua rancangan peraturan pemerintah yang diminta untuk segera dituntaskan adalah RPP Desain Besar Penataan Daerah dan RPP Penataan Daerah. Kedua RPP itu merupakan peraturan pelaksana da­ri Undang-Undang Nomor 23 Ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU memerintahkan peratur­an pelaksana harus selesai dua tahun setelah UU disahkan. Itu artinya, saat ini harusnya RPP sudah selesai, tetapi kenyataannya masih belum. Kami men­desak pemerintah segera menyelesaikan agar pemekaran bisa di­lakukan,” ujar Muqowam.

Pemekaran, tambah Muqo­wam, penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada publik. Pemekaran diyakini juga akan membuka ruang inovasi dan kreasi daerah membangun daerah. Melalui pemekaran akan terjadi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak melanjutkan kebijakan mo­ratorium. Pemekaran harus di­lakukan untuk daerah-daerah di perbatasan Indonesia dengan negara lain, daerah-daerah terisolasi, dan daerah termiskin.

Muqowam juga mengkritik alasan pemerintah yang selama ini mengaitkan kebijakan mo­ratorium dengan ketiadaan anggaran. Alasan tersebut dinilainya tak masuk akal. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk DOB diakui tidak besar. Jika diasumsikan tiap daerah butuh dana Rp 200 miliar, berarti total untuk 172 daerah hanya butuh Rp 34,4 triliun. Sementara total APBN mencapai Rp 2.000 triliun. Apalagi sekalipun DOB disetujui, pembentukannya harus lewat daerah persiapan selama tiga ta­hun. “Itu berarti kebutuhan dana untuk DOB baru muncul tiga tahun lagi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani menambahkan, 172 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, selain hasil dari DPD menyerap aspirasi pe­merintah daerah dan masyarakat, juga pengecekan ke daerah yang diusulkan untuk dimekar­kan, serta hasil kajian analisis persyaratan jadi DOB. “Jadi, sebanyak 172 daerah itu sudah layak untuk dimekarkan,” kata Benny.

Kesiapan pemda sulit

Namun, menurut Tjahjo, hingga saat ini, penyelesaian kedua RPP dan pembentukan DOB ma­sih ditunda karena momentumnya belum tepat. Hal ini karena kondisi ekonomi makro dan terbatasnya ruang fiskal. Ditambah lagi keuangan pemda yang ikut dipotong sehingga akan menyulitkan pemda siapkan pembenukan DOB. Pemerintah diakui masih fokus pada evaluasi perkembangan DOB yang dibentuk selama 2007-2014 dengan adanya 75 DOB.

Terkait proses penyelesaian kedua RPP, Tjahjo mengatakan saat ini mencapai 95 persen. RPP tentang Penataan Daerah sudah selesai diharmonisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga tinggal ditetapkan jadi peraturan. Adapun RPP Desain Besar Pe­nataan Daerah, estimasi jumlah DOB 2016-2025 masih harus dibahas di internal pemerintah me­lalui forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai keputusan pemerintah menunda moratorium sudah tepat.

“Kalaupun kondisi anggaran negara membaik, evaluasi dan pembenahan DOB yang gagal berkembang sudah dilakukan, hendaknya pemekaran sangat selektif. Daerah-daerah seperti daerah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman harus jadi prioritas,” ujarnya. (APA)

 

--- (Sumber KOMPAS – Rabu, 5 Oktober 2016) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today356
Yesterday657
This week1703
This month14391
Total622118

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 31 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah