top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Pemekaran dan Illusi Kesejahteraan

Armand Suparman
Peneliti KPPOD, Jakarta

Wacana pemekaran daerah kembali menghangat. Pasalnya, Dewan Perwakilan Daerah mendesak pembentukan 172 daerah otonom baru (DOB). Tak tanggung-tanggung, institusi yang getol meminta tambahan wewenang ini mengonsolidasi lebih dari 100 kepala dan wakil kepala daerah yang mengusulkan pemekaran di Senayan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mencabut mora­torium dan mempercepat penyelesaian dua rancangan peraturan pemerintah terkait dengan DOB dan desain besar tata kelola daerah.

Ironisnya, desakan ini seakan-akan tidak mau tahu dengan evaluasi pemerintah selama ini; secara keseluruhan DOB gagal dalam peningkatan kesejahteran masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan daya saing. Menggelikan lagi, secara prosedural, menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, usulan peme­karan hanya bisa dilakukan pemerintah dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sementara secara substantif, untuk kabupaten/kota, tuntutan pemekaran menjadi kurang relevan mengingat sejumlah kewenangannya ditarik ke provinsi. Lantas, apa urgensi desakan DPD dalam pemben­tukan DOB?

Disparitas pembangunan

DOB meningkat tajam pasca kejatuhan Orde Baru yang dinilai sangat sentralistis. Rupanya, euforia reformasi berefek pada kecanduan pemekaran daerah otonom. Dalam kurun 2009-2004, terbentuk 148 DOB; provinsi 7, kabupaten 115, dan kota 26. Antara 2005 dan 2014 terbentuk 75 DOB; provinsi 1, kabupaten 67, dan kota 7. Jadi, sampai saat ini terdapat 223 DOB dari total 542 daerah otonom.

Pemekaran dinilai menjadi menjadi obat mujarab untuk mengatasi penyakit disparitas pembangunan. Kesenjangan ekonomi dan keterbelakangan daerah diduga bersumber pa­da jauhnya rentang kendali dan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Solusinya jelas, memotong jarak itu de­ngan pemekaran daerah.

Hanya ilusi

Selama lebih dari satu dekade ini, narasi DOB jarang menggembirakan hati publik. Penelitian Bappenas dan UNDP (2007) menunjukkan bahwa 80% DOB gagal. Teranyar, Dirjen Otda menyatakan dari evaluasi 57 daerah otonomi di bawah tiga tahun pada 2011- 2012, misalnya, 67% bernilai kurang. Kurun 2012-2014, dari 18 daerah otonom baru berusia di bawah tiga tahun, tak satu pun yang bernilai baik (Kompas, 6/10).

Penulis mengamati di sejum­lah DOB, alih-alih membawa kemaslahatan, pemekaran justru menimbulkan beragam persoalan. Pertama, efektivitas dan efiesiensi pelayanan pub­lik ternyata tak seindah seperti yang digembar-gemborkan.

Kedua, keuangan daerah pemekaran menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal. Hal itu disebabkan ketergantungan fiskal yang besar pada pemerintah pusat. Kemendagri mencatat 90%- 95% APBD daerah pemekaran masih bergantung pada dana transfer pusat. Optimalisasi pendapatan dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah juga rendah.

Ketiga, dari sisi pertumbuhan ekonomi, daerah otonom baru lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan mening­kat. Pengentasan warga dari kemiskinan berjalan di tempat dan belum mampu mengejar kemajuan daerah induk.

Terakhir, DOB memberi singgasana bagi raja-raja daerah ba­ru yang koruptif. Kepala-kepala daerah tak jarang membangun oligarki kekuasaan. Aras pem­bangunan pun lebih berada pada lingkaran kepentingan kepala daerah ketimbang ke­pentingan masyarakat.

Aneka persoalan ini menjadikan kesejahteraan hanya ilusi semata; sebatas angan- angan. Pemekaran tak benar- benar mengantar masyarakat ke ruang kesejahteraan.

Kegagalan DOB tentu tak serta-merta menvonis pemekaran sebagai langkah yang salah. Meski jumlahnya tidak signifikan, kita tidak bisa menutup mata terhadap keberhasilan satu-dua daerah pemekaran. Namun, kegagalan sebagian besar DOB menunjukkan ada yang salah dengan pemekaran di Indonesia.

Benang kusut persoalan DOB berakar pada beragam faktor. Saya hanya menyoroti dua hal. Pertama, pemekaran dijadikan sebagai tujuan, bukan instrumen meraih kesejahteraan masyarakat. Dalam spirit ini, pemekaran menjadi instrumen untuk meraih kekuasaan, mendapat jatah fiskal, membangun oligarki kekuasaan ekonomi-politik. Banyak tahapan dan persyaratan (regulasi) pun dilangkahi dan “diatur” untuk meloloskan pemekaran. Alhasil, pemekaran bukannya mengakselerasi pembangunan daerah, melainkan membiarkannya di jalan penuh liku.

Kedua, pemekaran sebagai proses politik (elite). Elite politik dan ekonomi lokal menjadi pihak yang aktif dalam perjuangan pemekaran. Karena, bagi mereka, pemekaran akan mendapat jatah kekuasaan politik-ekonomi. Politisi nasional juga tak kalah lihai menangkap aspirasi pemekaran dan dijadikan agenda politiknya. Tak perlu heran, meski persyaratannya berat, politik bisa membawanya ke jalan bebas hambatan. Padahal, mengacu ke UU, pemekaran menjadi domain eksektutif, bukan legislatif. Karena itu, patut disa- yangkan langkah konsolidasi DPD mendorong pembentukan 172 DOB.

Tak cukup moratorium

Merespons kompleksitas masalah DOB, pemerintah memberlakukan moratorium. Lang­kah ini tepat untuk mengerem peningkatan jumlah DOB yang berpotensi menambah dan merumitkan persoalan yang sudah ada. Persoalannya, selain tidak ada landasan yuridis yang eksplisit, moratorium berpotensi menutup hak daerah-daerah yang benar-benar mampu secara ekonomis dan administratif untuk dikembangkan menjadi DOB. Karena itu, moratorium mesti dijadi­kan ruang dan waktu bagi pe­merintah untuk mengevaluasi DOB yang sudah ada, serentak menyeleksi calon-calon daerah yang benar-benar layak.

Namun, sesungguhnya tak cukup dengan moratorium. Di negeri yang segala sesuatu bisa diatur ini, yang dibutuhkan ialah perubahan mindset seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Beragamnya peroalan daerah pemekaran bermula dari mindset pemekaran adalah jalan satu-satunya un­tuk meningkatkan kesejahtera­an dan mengatasi kesenjang­an. Jika ditilik cermat, peme­karan wilayah secara esensial bukanlah isu ekonomi spasial. melainkan isu administrasi pemerintahan. Artinya, tujuan pemekaran lebih cocok untuk mengatasi masalah rentang kendali pemerintahan dan kecepatan pelayanan publik ketimbang merajut kesejahteraan masyarakat.

Publik mesti menyadari, untuk mengakselerasi pembangunan daerah tak hanya dengan pemekaran. Daerah bisa menempuh jalan lain semisal pengembangan produk unggulan atau penerapan strategi fokus dalam pembangunan. Pengalaman sejumlah daerah sudah membuktikan kesejahte- raan adalah buah strategi kebijakan yang berkualitas, bukan dengan memekarkan daerah. Perubahan mindset ini diharapkan menjadi benteng kukuh dalam membendung nafsu para pendukung peme­karan, baik di level lokal maupun nasional.

 

--- (Sumber Media Indonesia - Jumat, 14 Oktober 2016) ---

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today79
Yesterday729
This week3308
This month13688
Total640672

Visitor IP : 54.145.69.236 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 24 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 39 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah