top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Jokowi Tidak Tuntas Batalkan Ribuan Perda Perecok Investasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah pusat segera menerbitkan Surat Keterangan (SK) pembatalan peraturan daerah (perda) yang sebelumnya telah diumumkan dibatalkan. (Dari 3.143 perda yang dinyatakan bakal dibatalkan Pemerintah Pusat, baru sedikit daerah yang telah menerima Surat Keterangan pembatalannya.)

“Saat ini belum semua daerah yang menerima SK pembatalan perda dari Kementerian Dalam Negeri. Satu, dua daerah sudah menerima tetapi belum semua. Jadi daerah juga bingung,” tutur Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng, Rabu (19/10).

KPPOD mencatat pada Juni 2016 lalu, pemerintah menyatakan telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menghambat investasi.

Dari catatan CNNIndonesia.com, beberapa perda yang dibatalkan diantaranya Ketentuan Retribusi Daerah di Lampung, Retribusi Jasa Umum di Maluku, Penanaman Modal di Daerah di Maluku Utara, dan ketidakseragaman Pengelolaan Perda beberapa daerah di Jawa Timur.

“Kalau SK belum terbit kan masih sah itu perdanya, meskipun di-list pemerintah sudah tertera perda daerah mana, tahun berapa yang batal atau dicabut,” kata Robert.

Kegagalan Koordinasi

Ia menilai pencabutan ribuan perda itu sebenarnya bukan suatu prestasi. Pasalnya, ribuan perda yang dibatalkan itu mencerminkan kegagalan pemerintah pusat dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi.

Selain itu, kata Robert, perda yang dibatalkan merupakan perda kecil yang dampaknya tidak begitu signifikan terhadap dunia usaha.

“Pembatalan di gelombang pertama ini, kalau dalam bahasa saya, hanya perda-perda kelas ringan. 3 ribuan perda itu perda-perda yang memang aturan di atasnya sudah batal, sudah di-judicial review atau perda-perda yang cari aman,” ujarnya.

Karenanya, ke depan, Robert berharap pemerintah pusat segera menyasar ke perda kelas menengah dan berat yang memang berdampak signifikan pada iklim investasi, seperti perda terkait pajak dan ketenagakerjaan. (gen)


Sumber: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161019150139-92-166554/jokowi-tidak-tuntas-batalkan-ribuan-perda-perecok-investasi/

--- o0o ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today351
Yesterday657
This week1698
This month14386
Total622113

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 18 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah