top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Transfer Daerah Rp 703 Triliun

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan memproyeksikan realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa hingga akhir tahun 2016 mencapai Rp 703,3 triliun atau 90,6 persen dari pagu. Sementara realisasi sampai dengan 31 Oktober adalah Rp 598,1 triliun atau 77,05 persen.

“Dari sisi persentase, realisasi ini lebih rendah daripada tahun 2015. Namun, nilai nominalnya lebih tinggi tahun ini,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuang­an Boediarso Teguh Widodo di Jakarta, Rabu (16/11).

Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa per akhir Oktober mencapai Rp 598,1 triliun atau 77,05 persen dari pagu. Sementara realisasi pada periode yang sama tahun lalu adalah Rp 553,9 triliun atau 83,4 persen. Adapun realisasi sampai akhir tahun ini, Boediarso memperkirakan Rp 703,3 triliun atau 90,6 persen dari pagu. Tahun lalu, realisasinya adalah Rp 623 triliun atau 93,7 persen dari pagu. Pada 2014, realisasinya adalah Rp 573,7 atau 96,2 persen dari pagu.

Dengan proyeksi realisasi sam­pai dengan akhir tahun ini men­capai Rp 703,3 triliun, berarti sisa pagu adalah Rp 72,9 triliun. Hal ini sesuai dengan skenario pengendalian penyaluran transfer ke daerah dan dana desa tahun ini.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengapresiasi peningkatan realisasi penyaluran dana dari pusat ke daerah dan ke desa tersebut. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong desentralisasi fiskal.

Kualitas anggaran

Namun, hal yang perlu dicermati, kata Endi, adalah tingkat penyerapan dan kualitas anggar­an di daerah serta desa Untuk tingkat penyerapan dan kualitas anggaran di daerah, masih banyak hal yang bisa diefisienkan dan diefektifkan.

Sampai saat ini, 58 pemerintah daerah masih membelanjakan le­bih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk gaji pegawai dan belanja operasional birokrasi. Artinya, APBD sebagai stimulus ekonomi tidak maksimal.

Sementara dana desa, lanjut Endi, masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur. Porsinya secara rata-rata nasional sekitar 90 persen.

“Pembangunan infrastruktur penting dan ini memang cara paling gampang untuk menyerap anggaran. Namun, di sisi lain, ada agenda penting dan relevan lainnya yang selama tiga tahun pe­nyaluran dana desa kurang mendapatkan perhatian,” ujar Endi.

Agenda penting yang dimaksud adalah layanan dasar untuk pembangunan sanitasi dan air minum, pengembangan potensi desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Pembangunan sanitasi dan air minum masih menjadi persoalan utama di sebagian desa di Indonesia. Isu ini juga merupakan kebutuhan mendasar bagi rumah tangga miskin di desa.

Menyangkut pengembangan potensi desa, menurut Endi, itu sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui penyuntikan dana ke badan usaha milik desa. Sementara peningkatan aparatur desa se­bagai pengelola dana desa harus dilakukan. “Sudah tiga tahun oto­nomi desa, tetapi belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur desa masih kurang,” kata Endi.

Pelebaran defisit APBN di atas 3 persen harus dihindari karena pendapatan negara diperkirakan meleset Rp 219 triliun di bawah target. Penghematan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan profesi guru (TPG) yang semula diperkirakan Rp 23,4 triliun bertambah men­jadi Rp 30,7 triliun. Penghematan DAK Fisik yang semula diper­kirakan Rp 6 triliun bertambah menjadi Rp 8,4 triliun. Peng­hematan atas realisasi penya­luran dana bagi hasil diperki­rakan tetap sebesar Rp 20,9 tri­liun. (LAS)

 

--- (Sumber KOMPAS – Kamis, 17 November 2016) ---

KPPOD Calendar

June 2017
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Visitors Traffic

Today79
Yesterday729
This week3308
This month13688
Total640672

Visitor IP : 54.145.69.236 Browser & OS: Unknown - Unknown Sabtu, 24 Juni 2017

Who Is Online

Guests : 40 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah