top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PROFIL

kppod-profile

PUBLIKASI KPPOD

kppod-publikasi

paket-kebijakan

kppod-brief


VIDEO GRAFIS

KPPOD dalam Berita

Perbaiki Manajemen Pengisian Plt

Panjangnya masa kampanye Pilkada 2017, yaitu sekitar 3,5 bulan, membuat potensi politisasi pelaksana tugas kepala daerah juga makin besar. Pemerintah dan DPR perlu memperbaiki mekanisme pengisian pelaksana tugas yang menggantikan petahana yang kembali bertarung di pilkada dan waktu pilkada.

Sejak menjabat 28 Oktober lalu, sejumlah pelaksana tugas (plt) telah menarik perhatian masyarakat, terutama dalam menjaga netralitas birokrasi di pilkada. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, misalnya, telah menskors puluhan pegawai harian lepas karena ikut kampanye salah satu pasangan calon.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kuntoro Tayubi, Senin (28/11), di Brebes, menilai, keberadaan pelaksana tugas bupati di daerahnya membuat suasana kampanye lebih terlihat netral.

"Plt rutin mengawasi dan menanyakan ke panwas mengenai ada-tidaknya temuan PNS yang tidak netral," ujar Kuntoro.

Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon Benny Selano menyatakan sedang menyelidiki sembilan pegawai di daerahnya karena diduga hadir dalam kampanye calon tertentu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengingatkan, masa jabatan pelaksana tugas yang cukup lama juga membuka risiko penyimpangan. Pasalnya, selain menjabat saat pembahasan rancangan APBD, pelaksana tugas juga punya kewenangan untuk menyusun organisasi perangkat daerah (OPD) baru dan mengisi pejabat-pejabatnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD.

"Jadwal pilkada yang jatuh pada Februari memang tidak ideal seharusnya dihitung benar dan disesuaikan dengan siklus penyusunan APBD, bukannya bertabrakan seperti sekarang. Akibatnya, plt diombang-ambing dengan urusan politik dalam penyusunan anggaran," tutur Endi.

Ketika pilkada jatuh pada Februari dan sejak Oktober akhir petahana sudah cuti, plt kepala daerah masih harus menyelesaikan RAPBD. Tarikan politik dari aktor di DPRD saat penyusunan anggaran ini dinilai salah satu politisasi yang berpeluang terjadi pada masa kerja pelaksana tugas kepala daerah.

Karena itu, Endi mengusulkan pilkada berlangsung pada Juni atau Juli hingga petahana mulai cuti pada Januari atau Februari. Tugas plt cukup menjaga netralitas birokrasi di pilkada.

Kemendagri, lanjut Endi, juga harus memiliki data profil dan rekam jejak calon plt untuk memastikan kapasitas dan integritas mereka. Tanpa pengetahuan dan pengawasan memadai, dipastikan posisi plt akan dibajak kepentingan-kepentingan elite lokal. (INA/FRN/FLO/WIE)

 

--- (Sumber KOMPAS – Selasa, 29 November 2016) ---

KPPOD Calendar

May 2017
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today350
Yesterday657
This week1697
This month14385
Total622112

Visitor IP : 54.167.218.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Rabu, 24 Mei 2017

Who Is Online

Guests : 19 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2015 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah